Asuransi Pelengkap BPJS Kesehatan

Diskon Terbaik Diskon Terbaik
500+ Pilihan 500+ Pilihan
Bantuan Klaim Bantuan Klaim
+62
Gunakan promo cicilan 0%?
Dengan lanjut, Saya setuju syarat & ketentuan berlaku.
Cicilan 0%Hemat 25%
 

Asuransi Pelengkap BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan memberikan kemudahan bagi seluruh warga Indonesia untuk memiliki akses kesehatan yang terjangkau tanpa diskriminasi. Dengan premi yang lebih murah dibandingkan asuransi kesehatan swasta, banyak warga yang berpikir bahwa mereka tidak perlu lagi memiliki asuransi kesehatan swasta.

Akan tetapi, sebenarnya banyak juga alasan mengapa asuransi kesehatan swasta masih dibutuhkan meskipun sudah memiliki BPJS. Sampai saat ini, BPJS Kesehatan masih belum bebas dari tantangan yang menyebabkan banyak pasien merasa kesulitan memanfaatkan program jaminan kesehatan umum ini, diantaranya adalah: 

  • Persyaratan klaim BPJS Kesehatan cukup banyak, termasuk surat-surat rujukan
  • Proses klaim BPJS cukup panjang
  • Pelayanan menggunakan BPJS tidak cepat, bersiap dengan antrian panjang
  • Pilihan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang terbatas

Keunggulan Asuransi Kesehatan Sebagai Pelengkap BPJS

  • Jangkauan rumah sakit yang lebih luas
  • Proses klaim yang lebih mudah, tanpa surat rujukan
  • Prosedur penanganan yang lebih cepat
  • Pilihan kelas kamar rawat yang lebih banyak
  • Standar kelas kamar rawat yang lebih tinggi
  • Layanan hingga keluar negeri

Kapan Harus Pertimbangkan Memiliki Asuransi Kesehatan Pribadi?

Jika kita mengutamakan manfaat asuransi yang lengkap dengan variasi pilihan rumah sakit yang lebih banyak, manfaat yang lebih fleksibel, pelayanan yang lebih cepat, serta proses klaim yang lebih mudah, maka memiliki asuransi kesehatan swasta sebagai pelengkap asuransi BPJS Anda, adalah pilihan yang tepat.

Bahkan BPJS sendiri sudah bekerjasama dengan beberapa pihak asuransi swasta dalam program Coordination of Benefit, dimana jika manfaat BPJS Kesehatan tidak mencakup semua biaya perawatan, pasien bisa mengajukan kekurangannya pada asuransi swasta tersebut.

Anda juga bisa memilih asuransi kesehatan yang sudah bekerjasama dengan BPJS dalam bentuk Coordination of Benefit (CoB). Lihat pilihan terbaiknya dibawah ini:

 

Tentang BPJS Kesehatan

Ringkasan

  • Premi terjangkau mulai Rp42 ribu/bulan untuk Kelas III setelah pemerintah menetapkan kenaikan iuran.
  • BPJS Kesehatan menjamin rawat jalan dan rawat inap karena sakit atau kecelakaan.
  • Jaminan BPJS Kesehatan termasuk melahirkan, kacamata, dan perawatan gigi.
  • Klaim dilakukan dari level Puskesmas hingga rumah sakit pemerintah dan swasta yang telah bekerja sama.
  • Peserta BPJS Kesehatan membutuhkan asuransi kesehatan pelengkap karena birokrasi yang panjang untuk melakukan klaim di rumah sakit.

Kehadiran BPJS Kesehatan sesuai mandat negara yang menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Jaminan kesehatan di Indonesia telah ada sejak zaman kolonial Belanda.

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014 sebagai pengganti PT Askes (Persero).

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kesehatan rujukan ke rumah sakit, rawat jalan lanjutan, dan rawat inap lanjutan.

Setelah Indonesia merdeka, upaya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama pegawai negeri sipil beserta keluarga dilanjutkan. Pada 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.

Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

Pada 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial.

Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dijamin Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta.

Langkah menuju cakupan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia resmi dengan beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero).

BPJS Kesehatan terlindungi payung hukum yang terdiri atas beberapa undang-undang (UU). Berikut hukum dan legalitas BPJS Kesehatan.

  • UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
  • UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan.
 

Apa Saja Program BPJS Kesehatan?

Program BPJS Kesehatan terdiri atas berbagai perawatan kesehatan yang bisa dilakukan mulai dari faskes Puskesmas dan bertahap hingga tingkat rumah sakit umum pusat (RSUP) atau rumah sakit umum daerah (RSUD).

Pada dasarnya program BPJS Kesehatan hanya dibedakan berdasarkan kelas untuk rawat inap. Adapun jenis kelas yang bisa dipilih disesuaikan dengan jenis kepesertaan berikut ini:

  • Peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dapat memilih salah satu dari jenis kelas yang diberikan yaitu kelas I, II, atau III.
  • Bagi pekerja penerima upah hanya boleh memilih kelas I dan kelas II disesuaikan dengan upah yang diterima. Bagi peserta yang sudah berkeluarga BPJS hanya dapat menanggung 5 (lima) anggota inti, yaitu: ayah, ibu, dan 3 anak. Anak ke-4 dan selanjutnya wajib membayar iuran tambahan disesuaikan dengan kelasnya.
  • Peserta bantuan iuran hanya berhak mendapatkan layanan kelas III.

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Jenis program ini memberikan jaminan pelayanan kesehatan pada tingkat pertama untuk perorangan yang bersifat non spesifik. Pelayanan ini mencakup rawat inap dan rawat jalan, tetapi hanya dilakukan di Puskesmas atau yang setara. Tersedia juga manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan jika sakit yang dialami pasien perlu ditindaklanjuti di rumah sakit.

Rawat Jalan

Program Rawat Jalan BPJS Kesehatan terdiri atas dua manfaat yang memberikan jaminan biaya untuk rawat jalan karena sakit atau kecelakaan. Rawat jalan ini dilakukan dari tingkat Puskesmas hingga rumah sakit, tergantung urgensi atau kebutuhan penanganan medis pasien.

Rawat Inap

Program Rawat Inap BPJS Kesehatan terdiri atas dua manfaat yang memberikan jaminan atas biaya rawat inap kamar dan ICU karena sakit atau kecelakaan. Rawat inap ini dilakukan dari tingkat Puskesmas hingga rumah sakit, tergantung urgensi atau kebutuhan penanganan medis pasien.

 

Apa Saja Fasilitas BPJS Kesehatan?

Program BPJS Kesehatan secara umum memberikan jaminan biaya kesehatan bagi peserta dari tingkat Puskesmas hingga RSUP. Berikut ulasan mengenai manfaat BPJS Kesehatan dari program yang tersedia.

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Pelayanan kesehatan tingkat pertama

Fasilitas yang menjamin pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

  • Pelayanan kesehatan di Puskesmas atau yang setara
  • Pelayanan kesehatan di klinik praktik mandiri dokter.
  • Pelayanan kesehatan di klinik praktik mandiri dokter gigi.
  • Pelayanan kesehatan di klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri.
  • Pelayanan kesehatan di rumah sakit Kelas D Pratama atau yang setara.
  • Pelayanan kesehatan di faskes penunjang seperti apotek dan laboratorium.
Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama

Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

  • Pelayanan kesehatan di klinik utama atau yang setara.
  • Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU) pemerintah maupun swasta.
  • Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Khusus.
  • Pelayanan kesehatan di faskes penunjang: apotik, optik, dan laboratorium.
Rawat Jalan

Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

Pelayanan kesehatan bagi peserta perorangan di fasilitas kesehatan tingkat satu atau rumah sakit yang dirujuk untuk sakit/kecelakaan/pelayanan medis lain.

  • Pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan (promotif preventif) seperti penyuluhan kesehatan, imunisasi, KB, skrining riwayat kesehatan, serta pelayanan kesehatan bagi peserta dengan penderita penyakit kronis.
  • Pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan) mencakup: administrasi pelayanan, pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, hingga pemeriksaan laboratorium.
Rawat Jalan

Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

Pelayanan kesehatan bagi peserta perorangan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama untuk kondisi sakit/kecelakaan yang lebih berat.

  • Administrasi pelayanan.
  • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang dilakukan di unit gawat darurat (UGD).
  • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialis.
  • Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis.
  • Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
  • Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan (laboratorium, radiologi dan penunjang diagnostik lainnya) sesuai dengan indikasi medis.
  • Rehabilitasi medis.
  • Pelayanan darah seperti transfusi.
Rawat Inap

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas untuk keperluan medis non spesialis atau urgensi kesehatan yang tidak terlalu berisiko.

  • Pendaftaran dan administrasi.
  • Akomodasi rawat inap.
  • pemeriksaan , pengobatan, dan konsultasi medis.
  • Tindakan medis non spesialis operasi ataupun non operasi.
  • Pelayanan kebidanan ibu, bayi, dan balita termasuk persalinan (bukan risiko tinggi), persalinan komplikasi, serta pertolongan neonatal dengan komplikasi.
  • Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
  • Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.
Rawat Inap

Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lebih tinggi seperti RSUD atau RSUP bagi peserta perorangan karena urgensi kesehatan berisiko.

  • Perawatan inap non intensif.
  • Perawatan inap intensif (ICU, ICCU, NICU, PICU).
 

Kepesertaan BPJS Kesehatan

Pada dasarnya siapapun dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat selama enam bulan dengan membayar iuran yang sudah ditetapkan.

Dari berbagai program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, tidak semua peserta bisa mendapatkan layanan dan ketentuan yang sama. Hal tersebut berkaitan dengan jenis peserta sebagai berikut ini:

1. Penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan

Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu (cacat total tetap) sehingga iurannya ditanggung oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai dengan mandat UU SJSN.

2. Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan

Peserta yang bukan termasuk dalam PBI Jaminan Kesehatan adalah pekerja penerima upah beserta anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Pekerja penerima upah contohnya:

  • Pegawai negeri sipil.
  • Anggota TNI/POLRI.
  • Pejabat negara.
  • Pegawai pemerintah non pegawai negeri (BUMN/BUMD).
  • Pegawai swasta.
  • Pekerja lain yang memenuhi kriteria sebagai pekerja penerima upah.

Pekerja bukan penerima upah contohnya:

  • Nelayan
  • Petani
  • Peternak
  • Pengemudi taksi online
  • Pengemudi ojek online
  • Dan sebagainya yang bekerja atas usaha dan risiko sendiri.

Bukan pekerja contohnya:

  • Investor
  • Pemberi kerja
  • Penerima uang pensiun
  • Veteran (mantan pejuang masa kemerdekaan)
  • Perintis kemerdekaan
  • Bukan pekerja yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah.
 

Iuran BPJS Kesehatan

Iuran dalam BPJS Kesehatan sama seperti pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Iuran harus dibayar secara berkala oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah kepada BPJS Kesehatan dengan berbagai cara yang sudah disediakan.

Iuran bagi pekerja penerima upah adalah 5% dari upah yang dilaporkan.

Jenis Peserta Iuran/Premi
Penerima upah Pemberi upah
Pekerja penerima upah 1% dari upah per bulan 4% dari upah perbulan

Iuran bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja adalah sebagai berikut ini:

  • Fasilitas kelas I iurannya sebesar Rp80.000 per orang per bulan.
  • Fasilitas kelas II iurannya sebesar Rp51.000 per orang per bulan.
  • Fasilitas kelas III iurannya sebesar Rp25.500 per orang per bulan.

Namun, mulai Juli 2020, melalui Perpres No.64/2020, iuran BPJS Kesehatan naik yaitu:

  • Fasilitas kelas I iurannya sebesar Rp150 ribu/bulan.
  • Fasilitas kelas II iurannya sebesar Rp100 ribu/bulan.
  • Fasilitas kelas III iurannya sebesar Rp42 ribu/bulan.

Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan setiap bulan paling lambat sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.  Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka dapat dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Bagi peserta penerima upah yang terlambat membayar iuran akan dikenakan denda admin sebesar 2 (dua) persen per bulan dari total iuran tertunggak dan ditanggung oleh pemberi kerja.

 

Berita Terbaru BPJS Kesehatan

Juli 2020-Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan menjadi Rp42-150 ribu/bulan tergantung kelas. Hal ini menyebabkan satu juta peserta BPJS Kesehatan memilih turun kelas yaitu Kelas I dan II berdasarkan informasi dari Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memproyeksikan tren penurunan peserta BPJS Kesehatan mencapai 2,3 juta peserta PBPU. Adapun jumlah peserta PBPU per Mei 2020 sebanyak 30,68 juta peserta.

 

Tanya Jawab

Berikut beberapa tips dan pertanyaan yang sering diajukan oleh calon peserta ataupun peserta BPJS Kesehatan, baik informasi tentang profil perusahaan, cara pencairan saldo dan lain sebagainya.

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014 sebagai pengganti PT Askes (Persero).

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, rawat jalan, rawat inap, pelayanan kesehatan rujukan ke rumah sakit, rawat jalan lanjutan, dan rawat inap lanjutan.

BPJS Kesehatan untuk perusahaan sama seperti BPJS Kesehatan individu. Perbedaannya terletak pada pembayaran iuran yang diambil dari gaji karyawan. Sekadar informasi, persentase BPJS kesehatan untuk karyawan dikenakan 5% dan dibebankan kepada perusahaan dan gaji karyawan.

BPJS Kesehatan untuk karyawan harian lepas ditujukan bagi pekerja non kontrak. Hal ini sesuai aturan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 14 disebutkan, setiap orang wajib menjadi peserta jaminan sosial. Dalam hal ini terkait pekerjaan, maka wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Edabu atau Elektronik Data Badan Usaha adalah sistem yang dibuat khusus untuk memudahkan penggunanya, terutama perusahaan atau badan usaha yang memiliki pekerja dalam jumlah besar. Aplikasi yang dirilis BPJS Kesehatan ini memudahkan pekerja di bidang HRD untuk mendaftarkan karyawannya agar memiliki asuransi kesehatan dari BPJS. 

Adapun fitur yang tersedia di Edabu BPJS Kesehatan adalah:

  • Cek data peserta.
  • Mengubah data dan profil peserta (update informasi peserta).
  • Proses pendaftaran massal karyawan.
  • Cek kartu dan jumlah tagihan yang harus dibayarkan.

Sementara, cara menggunakan aplikasi Edabu BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

  • Mengisi informasi data diri.
  • Pilih data peserta.
  • Pilih Fasilitas Kesehatan.
  • Isi informasi Unit Kerja.
  • Cek dan Approval.

Layanan BPJS Kesehatan pada dasarnya bisa dilakukan di mana saja asalkan memenuhi persyaratan dan kriteria yang sudah ditentukan seperti peserta yang mengalami kegawatdaruratan untuk mencegah kematian, keparan dan kecacatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Selain itu, peserta juga dapat mendapatkan layanan jika berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar.

Selain itu peserta harus mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan, yaitu:

  • Pelayanan pertama dilakukan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama.
  • Peserta dapat dilayani di faskes tingkat pertama sesuai dengan faskes yang dipilih atau terdaftar.
  • Pelayanan di fasilitas kesehatan lanjutan harus berdasarkan rujukan dan indikasi medis dari dokter di faskes pertama.
  • Pelayanan di faskes kesehatan tingkat ketiga harus mendapatkan rujukan dari faskes pertama atau faskes kedua.
  • Rujukan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.

Iuran BPJS kesehatan tidak bisa diambil atau tidak memiliki manfaat tunai seperti halnya asuransi kesehatan swasta lainnya. 

BPJS Kesehatan hanya memberikan kompensasi dalam bentuk tunai, apabila terjadi seperti hal berikut ini:

  • Daerah tempat peserta tinggal tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat untuk memenuhi layanan kebutuhan medis yang ditentukan oleh dinas kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan.
  • Kompensasi yang diberikan yaitu dalam bentuk uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan, dan penyediaan fasilitas kesehatan tertentu.
  • Kompensasi tunai sebagai pengganti jasa atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
  • Kompensasi tunai disetarakan dengan faskes terdekat dengan memperhatikan tenaga kesehatan dan layanan yang diberikan kepada peserta.
  • Pengiriman tenaga kesehatan atas kerja sama dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan atau asosiasi fasilitas kesehatan.
  • Besarnya kompensasi di daerah yang belum ada faskes yang memenuhi syarat yaitu Rp50 ribu-Rp100 ribu untuk rawat jalan tingkat pertama dan Rp100 ribu untuk kompensasi rawat inap di tingkat pertama.

Kompensasi diberikan kepada peserta dengan sistem reimbursement, dengan menunjukkan bukti klaim dari faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Inilah bedanya BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan lainnya. BPJS Kesehatan tidak ada limitnya. Artinya berapapun biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani dan menjamin kesehatan peserta dengan jumlah ratusan juta rupiah sekalipun tetap akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan menganut prinsip gotong royong dan subsidi silang. Inilah salah satu alasan mengapa iuran BPJS Kesehatan tidak bisa dicairkan meskipun peserta meninggal dunia. Prinsipnya hampir sama dengan yang diterapkan dalam Asuransi Syariah, dana bersifat hibah atau hadiah yang dimanfaatkan oleh sesama anggota. 

Hal ini pula yang menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran. Dampaknya, iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan per 1 Januari 2020 untuk menanggulangi defisit anggaran.

Perawatan gigi tetap akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan khusus di klinik atau rumah sakit rekanan BPJS Kesehatan saja. Ada beberapa poin perawatan gigi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan antara lain:

  • Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis berkaitan dengan kesehatan gigi.
  • Pemberian obat sebelum dilakukan pembiusan untuk operasi.
  • Gawat darurat terkait dengan gigi.
  • Pencabutan gigi sulung dan gigi permanen dengan ketentuan tertentu.
  • Pengobatan setelah ekstraksi.
  • Penambalan gigi menggunakan semen.
  • Tambal gigi dengan komposit atau bahan dan warna yang serupa dengan gigi.
  • Pembersihan karang gigi atau scaling maksimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan bisa melalui tiga cara. Adapun sebagai calon peserta BPJS Mandiri, Anda bisa mendaftar secara online melalui laman resmi BPJS Kesehatan, mendaftar online melalui aplikasi Mobile JKN yang tersedia bagi pengguna Android dan iOS, serta menghubungi Care Center BPJS Kesehatan 1500400.

Nantinya, Anda akan diarahkan untuk mengikuti prosedur pendaftaran hingga membayar premi. Setelah premi dibayar kartu BPJS Kesehatan sudah bisa digunakan sesuai kebutuhan serta syarat dan ketentuan yang berlaku.

Bagi peserta BPJS Kesehatan yang sedang berada di luar domisili sesuai KTP tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Peserta bisa mendapatkan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Namun, pelayanan tersebut dibatasi maksimal tiga kali kunjungan kecuali dalam keadaan darurat.

Informasi mengenai pelayanan di luar kota bisa diperoleh melalui aplikasi Mobile JKN atau menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500400.

Jika tidak ada FKTP terdekat, peserta bisa mendapatkan pelayanan di IGD rumah sakit terdekat untuk pelayanan medis dasar. Syaratnya hanya perlu membawa kartu JKN-KIS yang akan dicek aktif atau tidaknya kartu tersebut oleh petugas.

Sesuai anjuran yang dimuat dalam laman resmi BPJS Kesehatan, Anda sebaiknya mengajukan pembuatan BPJS Kesehatan secara online. Berikut ini penjelasan singkat cara membuat BPJS Kesehatan online melalui laman BPJS Kesehatan dan Mobile JKN.

  1. Daftar BPJS Kesehatan Online dari Laman
  • Siapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, KK, NPWP, serta email dan nomor ponsel yang aktif.
  • Kunjungi laman BPJS Kesehatan.
  • Isi semua data dengan lengkap dan benar, termasuk pilihan kelas, alamat lengkap, dan fasilitas kesehatan.
  • Pilih biaya iuran yang sesuai dengan kebutuhan.
  • Kirim formulir dan tunggu surel notifikasi nomor registrasi di email. Setelah itu, cetak lembar virtual account yang diterima.
  • Lakukan pembayaran di bank yang telah ditunjuk seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri.
  • Transfer nominal yang tertera dan nomor virtual di teller bank dan simpan bukti pembayaran.
  1. Daftar BPJS Kesehatan dari Mobile JKN
  • Unduh aplikasi di App Store atau Google Play Store.
  • Buka aplikasi dan pilih menu “Pendaftaran Peserta Baru”.
  • Ceklis bagian setujui syarat dan ketentuan.
  • Isi kolom NIK dari KTP dan akan muncul otomatis daftar anggota keluarga sesuai KK.
  • Isi data seluruh anggota keluarga.
  • Masukkan email, nomor ponsel, lalu Anda akan mendapatkan nomor virtual account.
  • Bayar iuran sesuai yang diinformasikan.
  • Jika Anda belum mendapat nomor peserta, hubungi Care Center BPJS Kesehatan.

Terdapat beberapa cara untuk mengecek nomor BPJS Kesehatan dengan KTP. Berikut pilihan cara cek aktivasi BPJS Kesehatan:

  • Melalui SMS dengan fasilitas SMS gateway ke nomor 087775500400. Formatnya adalah NIK<spasi>No KTP.
  • Melalui situs bpjs-kesehatan.go.id.
  • Melalui call center di 1500400 dengan menyebutkan tanggal lahir dan nomor KTP.
  • Melalui aplikasi Mobile JKN.

Cek saldo BPJS Kesehatan bisa dilakukan melalui situs resmi BPJS Kesehatan. Setelah itu masuk ke laman https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-checking/ dan mengisi kolom informasi seperti nomor kartu, tanggal lahir, setelah itu akan muncul nama-nama peserta BPJS Kesehatan Bukan Penerima Upah/Mandiri.

Berikut ini prosedur cetak kartu BPJS Kesehatan online:

  • Kunjungi situs resmi BPJS Kesehatan di www.bpjs-kesehatan.go.id.
  • Login menggunakan email dan Password yang digunakan untuk mendaftar sebelumnya.
  • Pilih menu Cetak Kartu.
  • Pilih menu Data.
  • Pilih Cari Data.
  • Pada halaman pencarian, masukan nomor NIK.
  • Tekan Cari.
  • Klik Cetak Kartu.
  • Pilih Print kartu tersebut ke tempat foto copy atau rental komputer.

Untuk peserta penerima upah, iuran akan dibayarkan oleh perusahaan. Sementara itu, untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui kanal berikut:

  • Loket pembayaran di kantor BPJS Kesehatan.
  • ATM Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BCA melalui menu Pembayaran.
  • Kantor Pos.
  • Indomaret atau Alfamart.
  • E-commerce
  • Autodebet ke rekening bank.

Status BPJS Kesehatan seorang karyawan setelah mengundurkan diri (resign) atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dijelaskan oleh BPJS sebagai berikut:

  • Perusahaan tidak wajib menanggung iuran BPJS Kesehatan karyawan resign.
  • Karyawan yang resign harus mengubah status dengan cara melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan agar tidak didenda karena tidak membayar iuran.
  • Karyawan yang resign mengubah status kepesertaan menjadi BPJS Mandiri.

Berbeda dari status BPJS Kesehatan karyawan yang resign, pada kasus PHK berbeda. Berikut ini ketentuan BPJS Kesehatan bagi karyawan PHK:

  • Karyawan yang di PHK tetap memperoleh manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan sejak di PHK tanpa membayar iuran.
  • Perusahaan wajib membayarkan iuran BPJS Kesehatan karyawan PHK hingga 6 bulan setelah PHK.
  • Apabila setelah 6 bulan karyawan yang bersangkutan belum mendapatkan pekerjaan dan tidak mampu membayar iuran, maka karyawan tersebut boleh menjadi peserta BPJS PBI dengan melaporkan diri ke dinas sosial setempat.
  • Jika telah mendapatkan pekerjaan baru, maka karyawan mendapat pilihan menjadi peserta BPJS PPU di perusahan baru atau menjadi peserta BPJS Mandiri dengan menonaktifkan kepesertaan BPJS di perusahaan.
  • Jika lebih dari 6 bulan karyawan PHK belum mengubah data kepesertaan, maka dianggap tidak ada utang-piutang antara BPJS Kesehatan dengan karyawan tersebut.

Asuransi BPJS Kesehatan bisa naik atau turun kelas. Berikut ini cara dan dokumen yang dibutuhkan untuk naik atau turun (pindah) kelas bagi peserta BPJS Mandiri.

Persyaratan pindah kelas BPJS Mandiri:

  • Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan yaitu KTP, Kartu Keluarga (KK), menyertakan formulir perubahan data kepesertaan BPJS yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
  • Siapkan bukti pembayaran terakhir kepada petugas untuk membuktikan tidak ada tunggakan dari iuran sebelumnya.
  • Pindah kelas rawat dapat dilakukan setelah 1 tahun dan harus diikuti perubahan kelas rawat seluruh anggota keluarga.
  • Peserta yang pindah kelas rawat pada bulan berjalan, maka kelas perawatan barunya berlaku pada bulan selanjutnya.

Cara pindah kelas BPJS Mandiri:

  • Menggunakan aplikasi JKN kemudian klik menu Ubah Data Peserta dan masukkan data perubahan.
  • Menghubungi BPJS Kesehatan Care Center di nomor 1500400.
  • Mengunjungi Mobile Customer Service sesuai hari dan jam yang telah ditentukan, isi formulir, dan tunggu antrean.
  • Mendatangi kantor cabang atau kantor di kabupaten/kota.

BPJS Kesehatan Mobile yang diberi nama Mobile JKN telah diluncurkan sejak November 2017. Namun, masih banyak yang belum menggunakan aplikasi yang bisa diunduh pada ponsel Android ataupun iOS. Berikut ini cara menggunakan BPJS Kesehatan Mobile.

  • Pilih “Pendaftaran Pengguna Mobile”.
  • Lengkapi data diri sesuai form online yang tersedia.
  • Verifikasi pendaftaran.
  • Anda pun telah terdaftar sebagai pengguna Mobile JKN.

Nantinya, aplikasi BPJS Kesehatan Mobile ini bisa digunakan untuk mengetahui info mengenai JKN, data kepesertaan termasuk pembaruan data, jumlah tagihan, pendaftaran peserta, hingga fitur lainnya termasuk lokasi pelayanan kesehatan.

Bagi peserta BPJS Kesehatan yang sedang berada di luar domisili sesuai KTP tetap bisa mendapatkan fasilitas kesehatan. Peserta bisa mendapatkan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Namun, pelayanan tersebut dibatasi maksimal tiga kali kunjungan kecuali dalam keadaan darurat.

Informasi mengenai pelayanan di luar kota bisa diperoleh melalui aplikasi Mobile JKN atau menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500400.

Jika tidak ada FKTP terdekat, peserta bisa mendapatkan pelayanan di IGD rumah sakit terdekat untuk pelayanan medis dasar. Syaratnya hanya perlu membawa kartu JKN-KIS yang akan dicek aktif atau tidaknya kartu tersebut oleh petugas.

Call Center BPJS Kesehatan

  • BPJS Kesehatan Kantor Pusat: JL Letjen Suprapto Cempaka Putih PO BOX 1391 JKT 10510.
  • Telp: 021-4212938 (Hunting).
  • Layanan 24 Jam: 1500400.

BPJS Kesehatan tersebar luas di Indonesia sesuai visi dan misinya melayani seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengetahui lokasi lengkap kantor cabang, kantor kabupaten, dan kantor layanan peserta penerima upah, kunjungi situs resmi BPJS Kesehatan.

Berikut lokasi Kantor Pusat dan beberapa Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Kantor Pusat BPJS Kesehatan

  • BPJS Kesehatan Kantor Pusat: JL Letjen Suprapto Cempaka Putih PO BOX 1391 JKT 10510. Telp: 021-4212938 (Hunting).

Kantor Cabang, Kantor Kabupaten, dan Kantor Layanan Peserta Penerima Upah

  • Kedeputian Wilayah Sumatera Utara Dan Aceh Jl. Karya No. 135 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat  (061) 6613317 (061) 6613082
  • Medan Jl. Karya No. 135 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat  (061) 6613317 (061) 6612108
  • Lhokseumawe Jl. Iskandar Muda No. 1 Kp. Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe (0645) 631091 (0645) 631243
  • Meulaboh Jl. Tgk. Dirundeng No. 38 Meulaboh, Aceh Barat (0655) 7551126 (0655) 7551127
  • Dumai Jl. Jenderal Sudirman No 135 Dumai 0765 – 438018 0765 – 438058
  • Batam Jl. Gurindam, Kelurahan Teluk Tering, Batam Center, Batam. (0778) 4800571 (0778) 478406
  • Bukit Tinggi Jl. By Pass Ujung Fly Over, Kel. Aur Kuning Rt 03 Rw 04 Bukittinggi  (0752) 22907 (0752) 31221
  • Solok  Jl. Jl. Patimura Nomor 47 Kel Ppa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok  (0755) 21094 (0755) 325366
  • Lubuk Linggau Jl. Pembangunan, Komp. Perkantoran Pemda Taba Pingin No. 7 Lubuk Linggau 31626 (0711) 451848 (0711) 451844
  • Bogor Jl. Ahmad Yani No. 62e Tanah Sarel, Kota Bogor 16161 (0251)8323900 (0251) 8323800
  • Bandung Jl. Ph. H. Mustofa No.81 Bandung 40124  (022) 20544804, 20545884 (022) 20546686
  • Kedeputian Wilayah Jawa Tengah Dan Diy  Jl. Teuku Umar No.43 Semarang 50234  (024) 8501429-30 (024) 8315466
  • Pekalongan Jl. Singosari No. 1 Pekalongan  (0285) 433077 (0285) 433078
  • Purwokerto Jl. Jend Sudirman No. 925 Purwokerto 53148 (0281) 630217 Kedeputian Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah Dan Kalimantan Utara  Jl. Ruhui Rahayu No. 08 Rt. 25 Kelurahan Sepinggan Baru Kota Balikpapan Kalimantan Timur  (0542) 7218682 (0542) 7218683
  • Sampit Jl. Jendral Sudirman Km. 7,  Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mb Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng (0531) 32432 (0531) 32097
  • Kedeputian Wilayah Sulawesi Selatan, Seulawesi Barat, Sulawesi Tenggara Dan Maluku  Jl. Andi Pangerang Pettarani No.78 Makassar 90013 (Lt.2)  (0411) 452416, 450439 (0411) 444442
  • Ambon  Jl. Ir. M. Puttuhena, Wailela 0911-342420  –
  • Kedeputian Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara  Jl. Tololiu Supit No. 11 Kel. Tingkulu, Manado 95119  (0431) 863565 (0431) 860796
  • Kedeputian Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur  Jl. Raya Puputan Komplek Niti Mandala Renon Denpasar 80232  (0361) 222206  
  • Denpasar Jl. D.I. Panjaitan No.6 Niti Mandala Renon Denpasar 80232 (0361) 225057 (0361) 224961
  • Kupang Jl. W.J. Lalamentik, Kupang 85111 (0380) 822265, (0380) 821132
  • Atambua Jl. I.J.Kasimo Pasar Baru Atambua (0389) 21753 (0389) 21753
  • Maumere Jl. Wairklau, Kota Uneng, Kec. Alok, Maumere (0382) 2400002, 2400004 –
  • Kedeputian Wilayah Papua Dan Papua Barat  Jl. Raya Kotaraja No. 46 Po Box 152 Abepura, Jayapura 99225  (0967) 581638 (0967) 581639
  • Jayapura Jl. Raya Kotaraja No. 46 Po Box 152, Abepura, Jayapura 99225 (0967) 587331, 589172 (0967) 581426
  • Sorong Jl. Sungai Maruni Km10 Masuk, Samping Ruko Yupiter (0951) 329753 (0951) 327176
  • Biak Numfor Jl. Sriwijaya Kelurahan Mandouw, Biak Numfor 98117 (0981) 21466 (0981) 26263
  • Manokwari Jl. Irian-kampung Ambon Kel. Manokwari Timur, Kab. Manokwari, Papua Barat (0986) 211416 (0986) 211416
  • Wamena Jl. Irian Wamena Kota (0969) 31125 (0969) 31125
  • Kedeputian Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung  Jl. Raya Serdang-Pandeglang Km.5 Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya , Kota Serang 42151   (0254) 216984 (0254) 216811

Fasilitas kesehatan milik pemerintah dari tingkat Puskesmas hingga RSUP merupakan rekanan BPJS Kesehatan. Terdapat beberapa rumah sakit swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Untuk mengetahui RS swasta rekanan BPJS Kesehatan, peserta bisa menghubungi care center 24 jam atau menanyakan kepada petugas di Puskesmas. Pasalnya, peserta BPJS tidak bisa menentukan atau memilih rumah sakit untuk melakukan perawatan medis.

Lifepal berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan terbaru tetapi dapat berbeda dari informasi yang diberikan oleh penyedia layanan/institusi keuangan. Keseluruhan informasi diberikan tanpa jaminan, kami menyarankan untuk melakukan verifikasi sebelum melakukan keputusan finansial.

Berikut ini daftar laman situs yang disadur oleh tim penulis Lifepal.co.id:

  • https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/
  • https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-checking/
  • https://edabu.bpjs-kesehatan.go.id/Edabu/Home/Login
  • https://faskes.bpjs-kesehatan.go.id/aplicares/#/app/peta
  • https://www.idntimes.com/business/economy/hana-adi-perdana-1/bpjs-kesehatan-1-juta-peserta-sudah-turun-kelas
Penulis Hanifah Nurul Eks jurnalis bidang moneter, keuangan, dan gaya hidup yang memberikan pencerahan finansial lewat tulisan sederhana. Lihat profile penulis