Pengertian DPLK

Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK adalah program dana pensiun melalui nilai tunai atau return investasi. Dari pengertian DPLK ini, dapat dipahami bahwa dana pada DPLK adalah dana yang bisa diambil ketika nasabah memasuki usia pensiun yang ditetapkan sejak awal program.

Jadi, program DPLK adalah program yang berbeda dari investasi yang dilakukan sendiri. Pada investasi, pengambilan dana bisa dilakukan kapan saja, berbeda dari pengambilan dana pada program pensiun tersebut.

Mengapa pengambilan dana pensiun dibatasi? Tujuan dari program ini adalah mendorong nasabah agar disiplin menabung untuk hari tua.

Mungkin banyak yang bertanya, “Sudah memiliki JHT BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan. Apakah masih butuh DPLK?”

Jika ingin mencapai kebebasan finansial di hari tua, tentu saja program ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan keuangan yang sehat di masa pensiun. DPLK membantu kamu melengkapi manfaat JHT.

Lengkapi manfaat DPLK dengan polis asuransi jiwa. Cukup bayar premi Rp120 ribuan, nasabah sudah bisa mendapatkan santunan meninggal dunia yang menjanjikan!
Asuransi jiwa UP hingga Rp2,5 M mulai Rp120 ribu/bulan!
+62

Pada umumnya, jenis DPLK di Indonesia terbagi menjadi dua kategori yaitu program individu dan program DPLK kelompok atau kumpulan.

  • Program individu khusus nasabah perorangan
  • Program kelompok ditujukan karyawan perusahaan

Di samping dua kategori DPLK berdasarkan jumlah peserta, tersedia dua kategori berdasarkan prinsip pengelolaan yaitu konvensional dan syariah.

Hukum DPLK

Dana pensiun menurut UU No.11/1992 adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Sejak undang-undang ini diberlakukan, hanya ada dua lembaga yang dapat menyelenggarakan program dana pensiun, yaitu DPLK dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

DPPK adalah lembaga yang dibuat perusahaan untuk mengelola dana pensiun para pekerjanya. Itu sebab, peserta DPPK terbatas pada karyawan perusahaan yang membuat DPPK. istilah dana pensiun ini disebut tertutup.

Pengurus DPPK bukan pendiri, tetapi orang atau badan yang ditunjuk dan mendapatkan pengesahan menteri untuk menjalankan dan mengelola dana pensiun.

Sementara, DPLK didirikan dua lembaga yaitu bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Di sinilah letak perbedaan DPPK dan DPLK. Dari sisi fungsi, DPLK lebih luas dibanding DPPK, sebab menjangkau masyarakat luas baik perorangan atau kelompok. DPPK hanya untuk kelompok tertentu.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1992, terdapat tiga unsur yang terlibat dalam program pensiun melalui DPLK yaitu:

  • Peserta yang menyetor iuran dan menikmati pensiun
  • DPLK yang menyelenggarakan program pensiun
  • Perusahaan asuransi jiwa yang menyediakan fasilitas anuitas sebagai manfaat pensiun yang diberikan secara berkala kepada peserta.

Selain itu, Hukum DPLK diatur dalam UU, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Pemerintah berikut:

  1. Peraturan Menteri Keuangan No.252/PMK.03/2008
  2. Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus
  4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1978 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun
  5. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2009.

Bagaimana Hukum DPLK dalam Islam?

Sebelum menyatakan hukum dana pensiun dalam Islam halal atau haram, sebaiknya ketahui ciri-cirinya yaitu:

1. Sistem dana pensiun

Sistem dana pensiun adalah cicilan setiap bulan dari gaji karyawan. Nominal potongan gaji ini akan dialihkan untuk investasi yang kelak dibayarkan kembali dalam bentuk uang pensiun.

Sifat investasi menjadi pertanyaan karena dari gaji yang disisihkan setiap bulan, nominal yang diterima saat pensiun jauh lebih besar.

2. Pemilihan investasi

Sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), investasi halal hukumnya selama diinvestasikan pada sektor yang tidak mengandung riba, barang haram, ketidakjelasan, perjudian, dan lain-lain. Artinya, selama sesuai syariat Islam dan perusahaan asuransi jiwa serta bank berbasis syariah, maka DPLK adalah program pensiun yang halal.

3. Tidak memberatkan

Dalam Islam, sesuatu yang sifatnya memberatkan dilarang. Ini pula yang berlaku dalam menetapkan halal atau haramnya DPLK. Berdasarkan peraturan uang pensiun, disebutkan jika potongan dana pensiun berkisar 1-5 persen per bulan. Artinya, dana pensiun tidak memberatkan bagi karyawan.

Perbedaan DPLK dan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK memiliki orientasi untuk menyiapkan kesejahteraan pekerja agar lebih baik di masa pensiun. Masing-masing produk bersifat saling melengkapi kebaikan pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari Jamsostek sebagai amanat dari UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Berdasarkan undang-undang, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Kedua program ini dianggap sama dengan DPLK. padahal, ada perbedaan DPLK dan BPJS Ketenagakerjaan.

DPLK adalah program yang dibentuk bank dan perusahaan asuransi jiwa dalam menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Suatu perusahaan dapat mengikutsertakan karyawannya ke dalam program tersebut.

Pada BPJS Ketenagakerjaan terdapat program wajib yaitu JHT yang dikenakan 5,7 persen dan JP. sementara, pada DPLK adalah sebesar 1-5 persen saja.

Perbedaan DPLK dan Reksadana

Berikut ini perbedaan DPLK dan reksadana:

  1. DPLK bisa dipotong secara otomatis dari gaji bulanan. Sedangkan reksadana harus melakukan transfer setelah transaksi atau jual.
  2. Dalam DPLK, pemerintah memiliki aturan khusus terkait dengan penarikan dana pensiun. Untuk jumlah akumulasi dana (terdiri dari iuran, pengalihan dana, serta hasil pengembangan) peserta hanya boleh mengambil 20% dananya. Sisanya 80% wajib dibelikan anuitas dari perusahaan asuransi jiwa. Sedangkan reksadana memiliki kebebasan dalam proses pencairan dana kapan saja dan jumlah berapa saja.
  3. Dalam hal kebebasan memilih instrumen investasi. DPLK tidak bisa memilih instrumen investasinya. Semua jenis investasi yang digunakan perusahaan pada umumnya sama saja bagi karyawan.

Bagaimana Menghitung Biaya dan Manfaat DPLK?

Ketahui perhitungan DPLK dengan simulasi DPLK untuk mengetahui biaya dan manfaat agar mendapatkan program dana pensiun terbaik!

Penulis Lifepal Teman Andalanmu untuk Keuangan dan Asuransi Lihat profile penulis
Chat Bantuan Chat Bantuan