Bea Materai Rencananya Naik Rp 10 Ribu, Ini Dokumen-Dokumen yang Perlu Bermaterai

Materai Palsu Banyak Beredar (MoneySmart)

Bea materai bisa naik setelah mendapat persetujuan DPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan usulan kenaikan bea materai yang semula Rp 3.000 dan Rp 6.000 kemudian menjadi Rp 10.000.

Bukan tanpa alasan, Sri Mulyani menyampaikan usulan tersebut. Ibu Menteri menerangkan potensi kenaikan pendapatan negara hingga Rp 3 triliun karena kenaikan bea materai tersebut.

Tentu saja angka Rp 3 triliun itu didasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak menurut jumlah penggunaan materai, saat ini. 

Sekadar diketahui, ada 79,9 juta materai Rp 3.000 dan 803,2 juta materai Rp 6.000 menurut data yang didapat Sri Mulyani.

Itu aja baru materai tempel lho ya. Belum nantinya ada materai digital yang kabarnya tengah dipersiapkan agar bisa digunakan masyarakat nantinya. Kehadiran materai digital diperkirakan bisa menambah pendapatan negara dari bea materai.

Menarik buat diulas, bea materai ini berlakunya dalam situasi apa aja sih dan seperti apa aturan penggunaannya? Berikut, ulasannya:

Apa itu bea materai dan penggunaannya buat apa aja?

Bea Materai
Bea Materai (Twitter)

Ketentuan mengenai bea materai telah dibuatkan peraturannya. Ketentuan tersebut bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Dari undang-undang tersebut, kita bisa mengetahui kalau bea materai adalah pajak atas dokumen. Adanya peraturan ini bertujuan buat mencabut aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) (Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498).

Baca juga: Mau Balik Nama Motor? Ini Biaya yang Harus Kamu Keluarkan

Digantinya peraturan tersebut, maka berlakulah penggunaan bea materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 atas sejumlah dokumen. Apa aja dokumen-dokumen yang ditempeli materai?

Berikut, dokumen-dokumen yang menurut undang-undang perlu dikenakan bea materai:

  • Surat perjanjian dan surat-surat  lainnya yang digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
  • Akta-akta notaris serta salinannya.
  • Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), termasuk rangkap-rangkapnya.
  • Surat yang menyebutkan penerimaan uang, menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening, berisi pemberitahuan saldo rekening, berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.
  • Surat berharga seperti wesel, promes, aksep , dan cek.
  • Efek dalam nama dan bentuk apapun.

Sementara dokumen-dokumen ini gak perlu digunakan bea materai, yaitu:

  • Dokumen berupa surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang buat dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya.
  • Segala bentuk ijazah.
  • Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan buat mendapatkan pembayaran itu.
  • Tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank.
  • Kuitansi semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank.
  • Tanda penerimaan uang buat keperluan intern organisasi.
  • Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
  • Surat gadai yang diberikan Perusahaan Jawatan Penggadaian.
  • Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Gak cuma dari bea materai, ini sumber-sumber pendapatan negara

Bea Materai
Bea Materai (kemenkeu.go.id)

Kalau melihat komposisi APBN, kita bisa melihat ternyata sumber-sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. 

Kedua sumber pendapatan negara itu terbagi atas beberapa penerimaan lagi, seperti yang dijelaskan berikut ini.

Sumber pendapatan negara dari pajak

Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak yang dibagi-bagi ke beberapa jenis pajak berikut ini:

  1. Pajak Penghasilan (PPh) 

Pajak yang ditanggung orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Jenis pajak ini terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29, dan PPh Pasal 4 Ayat 2.

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Pajak berlaku pada konsumsi barang kena pajak atau jasa di dalam daerah pabean. PPN dikenakan pada:

  • Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) 
  • Impor Barang Kena Pajak 
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) 
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
  • Pemanfaatan Jasa Kena Pajak 
  • Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud 
  • Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 
  • Ekspor Jasa Kena Pajak.
  1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak pada barang yang bukan kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang menunjukkan status, dan dapat merusak kesehatan serta moral masyarakat.

  1. Bea Materai

Pajak yang berlaku atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat nominal uang di atas jumlah tertentu.

  1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak yang berlaku buat kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. Meski pajak pusat, faktanya seluruh penerimaan PPB diserahkan ke Pemerintah Daerah.

Sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP)

Berikut ini daftar penerimaan negara yang berasal dari sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

  • Pemanfaatan sumber daya alam (SDA), baik migas ataupun nonmigas.
  • Pelayanan.
  • Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan.
  • Pengelolaan Barang Milik Negara.
  • Pengelolaan Dana.
  • Hak Negara lainnya.

Gimana? Udah tahu kan sekarang informasi mengenai bea materai dan sumber-sumber pendapatan negara lainnya? Semoga informasi barusan bermanfaat ya! (Editor: Chaerunnisa)