Duh, BPK Temukan 14 Ribu Masalah Pengelolaan Uang Negara Senilai Rp 10,35 Triliun

BPK Temukan Ribuan Masalah Pengelolaan Uang Negara (Shutterstock)

BPK Temukan Ribuan Masalah Pengelolaan Uang Negara (Shutterstock)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) tahun 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan 14.964 masalah pengelolaan keuangan negara dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.

Jika dirinci secara jumlah, terdapat 7.236 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) atau sebesar 48% dan 7.636 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau sebesar 51 persen. Perkiraan kerugian negara atas permasalahan tersebut sebesar Rp9,68 triliun.

Kemudian, terdapat 93 temuan permasalahan yang berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan atau sebesar 1 persen. Dari temuan ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 676,81 miliar.

“IHPS semester I tahun 2019 ini di antaranya memuat 105 laporan hasil pemeriksaan keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 dan dan 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018,” ujar Ketua BPK Moerhamadi Soerja Djanegara di Jakarta.

Moerhamadi mengeaskan, terkai permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp949,10 miliar (9 persen).

Laporan Pemeriksaan Keuangan

Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 692 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 LHP keuangan. 4 LHP kinerja, dan 37 LHP dengan tujuan tertentu.

BPK melakukan pemeriksaan keuangan atas 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 85 LK Kementerian Lembaga (LKKL). 1 LK Bendahara Umum Negara (LKBUN), 18 LK Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, 542 LK Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 20 I 8, serta 4 LK Badan Lainnya.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Adapun, Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti.

BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah

Marketplace Asuransi #1 di Indonesia

Cari Asuransi Terbaik Sesuai Anggaranmu

  • Bandingkan > 100 polis asuransi
  • Konsultasi & bantuan klaim gratis