Cara Ngeles Jadi Korban Kena Praktik Surcharge Kartu Kredit 3 Persen

surcharge kartu kredit

Yang sering gesek kartu kredit, pasti familiar dengan istilah surcharge kartu kredit tiga persen. Itu lho, semacam ‘biaya tambahan’ yang dibebankan kepada pemilik kartu kredit atas setiap transaksi yang dilakukan di  toko/merchant.

 

Konkretnya gini, saat transaksi senilai Rp 100 ribu tapi pas gesek kartu kredit dikenakan tambahan biaya 3 persen dari nilai transaksi sehingga jadi Rp 103 ribu. Nah Rp 3.000 itu adalah surcharge atau biaya tambahan.

 

Kalau besarannya Rp 3.000 mungkin terkesan kecil ya. Beda kasus begitu nilai transaksinya besar. Katakanlah Rp 10 juta. Otomatis besaran surcharge yang dikenakan jadi Rp 300 ribu. Sudah pasti bikin dongkol di hati!

 

Tanyakan dulu sama merchant ada biaya surcharge enggak kalau gesek
Tanyakan dulu sama merchant ada biaya surcharge enggak kalau gesek?

 

Artinya jelas, pemegang kartu kredit dirugikan. Dia mesti membayar lebih besar dari yang seharusnya. Memang konsumen bisa saja membatalkan penggunaan kartu kredit begitu si penjaga toko/merchant bilang ada surcharge 3 persen.

 

Cuma orang cenderung nyaman pakai kartu kredit karena tak perlu bawa banyak uang tunai. Lagi pula dengan kartu kredit, bisa belanja sekarang bayar belakangan. Kalau sudah begini, mau enggak mau pasrah dikenai surcharge 3 persen.

 

Tapi tahu engga? Sebenarnya Bank Indonesia sudah melarang praktik surcharge ini lewat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/11/2009. Pasal 8 aturan itu menegaskan penerbit kartu kredit (acquire) wajib menghentikan kerjasama dengan merchant yang merugikan pemegang maupun penerbit kartu kredit.

 

Faktanya, peraturan itu tak serta merta menghapus praktik surcharge di lapangan. Masih banyak toko yang terus-menerus ‘mengutip’ 3 persen di setiap transaksi yang dilakukan via kartu kredit. Alhasil, pemegang kartu kredit dirugikan dengan praktik ini.

 

Terus apa tindakan kita?

Banyak saluran pengaduan yang bisa dimanfaatkan kalau jadi korban surcharge. Misalnya langsung mengontak penerbit kartu kredit (acquire) maupun pemilik mesin EDC.

 

Bank Indonesia memang menganjurkan agar nasabah melaporkan secara resmi ke bank, merchant mana yang menarik surcharge kepada nasabah pemegang kartu kredit tersebut. Dari situ bisa ditindaklanjuti untuk memutus kontraknya dengan merchant tersebut.

 

Kalau dari pihak penerbit kartu kredit maupun pemilik mesin EDC angkat tangan, baru deh coba mengadu ke pihak lain. Adapun pilihannya adalah ke Bank Indonesia, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), maupun lembaga pengaduan konsumen seperti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). [Baca: Jurus komplain  pelayanan bank ]

 

Surcharge kartu kredit sudah dilarang lho
Surcharge kartu kredit sudah dilarang, titik.

 

Nah, sesuai ketentuan yang diatur BI, yang melanggar aturan main ini bisa berakibat toko/merchant yang mengutip surcharge 3 persen dicabut izin penerimaan pembayaran lewat kartu kredit. Mesin EDC-nya bisa disita!

 

Namun sayang, kenyataan tak sesederhana itu. Bank sepertinya setengah hati memutus hubungan dengan merchant yang terbukti menerapkan praktik surcharge. Lebih-lebih omset di merchant/toko itu gede, bank bakal pikir beribu kali mencabut mesin EDC.

 

Kenapa bisa begitu? Karena bank berkepentingan dengan tiap transaksi yang dilakukan dengan kartu kredit. Perlu diingat, bank dapat komisi dari setiap kartu kredit yang digesek karena ada merchant discount rate.

 

Sumber pendapatan lainnya adalah interchange fee. Maksudnya bila si kasir menggesek kartu kredit yang bukan diterbitkan pemilik mesin EDC, maka bank pemilik mesin wajib memberikan interchange fee yang besarnya bervariasi buat bank penerbit kartu kredit (issuer bank).

 

Untuk bank lokal, biasanya interchange fee berkisar 1,6%-2,2%; sementara untuk bank asing biasanya lebih kecil, berkisar 1%-1,6% saja.

 

Cegah dirugikan dari praktik surcharge

Cara gampangnya memang menghindari penggunaan kartu kredit di merchant yang dimaksud, kalau tak mau jadi korban surcharge 3 persen. Lha kalau nilai transaksinya besar bagaimana? Kan enggak mungkin bawa segepok uang tunai yang justru lebih riskan.

 

Untungnya, Bank Indonesia dan AKKI kasih jalan keluar. Jika nasabah tak setuju dibebankan surcharge 3 persen itu bisa mengajukan klaim ke bank penerbit kartu kredit. Dalam pengajuan klaim itu perlu disertai dengan rincian harga sesungguhnya dan surcharge yang dikenakan.

 

Ketika biaya surcharge dipisahkan dengan biaya pembelian di merchant maka didalam tagihan kartu kredit nantinya akan terlihat. Dan setelah terlihat pada tagihannya, maka pemegang kartu bisa mengklaim surcharge itu ke banknya.

 

Misalnya saja gesek Rp 1 juta terus sama merchant dikenai surcharge Rp 30 ribu. Pisah dua transaksi itu. Pada pokoknya, jangan disatukan nilai transaksinya.

 

Camden tips dari AKKI soal surcharge kartu kredit ini
Camden tips dari AKKI soal surcharge kartu kredit ini

 

Sementara itu, AKKI menghimbau kepada merchant agar surcharge dimasukkan ke dalam komponen harga sehingga nasabah nyaman menggunakan kartu kredit untuk bertransaksi.

 

Memahami surcharge kartu kredit  sebesar 3 persen ini sebenarnya bisa melindungi kita dari pengeluaran-pengeluaran yang tak perlu. Bahkan sudah pasti merugikan kita sebagai pemegang kartu kredit.

 

 

 

Image credit:

  • http://images.cnnindonesia.com/visual/2015/01/23/7fc11a37-6e5f-4ac2-983f-78fe4af7acff_169.jpg?w=650
  • http://content.rajakamar.com/wp-content/uploads/2012/07/Raja-Kamar-311g-Jakarta-Belanja-Murah-di-Jakarta-3.jpg
  • http://www.panduankartukredit.com/wp-content/uploads/2009/05/aaki1.jpg
Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →