Istilah Force Majeure Muncul dalam Pandemi Covid-19, Apa Artinya?

orang menggunakan pakaian pelindung dari virus

Grafik dampak Covid-19 di Indonesia semakin naik, yaitu 5.500 penderita positif per 16 April 2020. Pemerintah pun memperketat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini membuat beberapa pihak menganggap pandemi Covid-19 harus masuk ke dalam kategori force majeure.

Namun, benarkah hal tersebut?

Apakah pandemi corona (Covid-19) termasuk force majeure

Presiden Jokowi memang sudah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Tetapan itu legal melalui dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 terkait Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang berlaku per tanggal 13 April 2020.

Keputusan berdasar hukum tersebut merupakan hasil pertimbangan jumlah korban, kerugian harta benda, perusakan fasilitas, cakupan wilayah yang terkait bencana, serta dampak sosial ekonomi akibat virus corona.

Namun, pada April 2020, Menteri Koordinator Hukum dan HAM Mahfud MD menegaskan bahwa Keputusan Presiden tersebut gak bisa dijadikan kategori force majeure sebagai alasan pembatalan kontrak. Sehingga, semua kontrak berjalan seperti biasanya.

Terkait dengan keringanan kontrak, hal tersebut tetap berpegang pada dasar hukum yang berlaku, yakni Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Isinya, bentuk pelaksanaan dan keringanan kontrak perjanjian bisa diringankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dilansir dari Bisnis, Covid-19 memang gak bisa dikategorikan sebagai force majeure karena kehadirannya gak muncul secara mendadak atau kahar. Pasalnya, Covid-19 memang berangsur-angsur menginfeksi Indonesia dan kehadirannya bisa diantisipasi sejak maraknya berita terkait wabah di Provinsi Wuhan, China mulai merebak.

Lantas, tentu kamu penasaran apa arti dari force majeure. Kami bakal bahas pengertiannya di bawah.

Apa arti force majeure?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), force majeure adalah keadaan yang berada di luar kuasa seseorang atau kahar. Sementara itu, OJK mendefinisikan istilah ini sebagai keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia, sehingga kerugian gak bisa dihindari. Contohnya banjir dan gempa bumi.

Hal yang sama dicatatkan dalam Pasal 1244 serta Pasal 1245 KUHPerdata. Menurut sumber hukum tersebut, Force majeure atau keadaan kahar adalah peristiwa yang membebaskan debitur atau peminjam dari segala biaya, rugi, dan bunga. 

Pada dasar hukum force majeure pertama, yaitu KUHPerdata Pasal 1224, debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga jika ia gak bisa membuktikan bahwa gak dilaksanakannya perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang gak terduga dan gak dapat ia pertanggungjawabkan kepada kreditur. 

Sementara itu, KUHPerdata Pasal 1245 menyatakan bahwa debitur gak perlu dikenakan biaya, kerugian, dan bunga jika memang gak bisa menjalankan kewajibannya (dalam kontrak) akibat keadaan yang memaksa dan terjadi secara kebetulan. 

Adapun beberapa hal yang membuat kondisi pembatalan kontrak karena force majeure terjadi di antaranya:

  • Adanya peristiwa gak terduga dan gak dapat diprediksi.
  • Halangan yang menyebabkan suatu kewajiban gak mungkin dilaksanakan.
  • Ketidakmampuan yang gak disebabkan oleh kesalahan debitur.
  • Ketidakmampuan yang gak bisa dibebankan risikonya pada debitur.
  • Debitur gak beritikad buruk.
  • Kalau terjadi force majeure, kontrak digugurkan dan dikembalikan seperti gak terjadi apa-apa.

Jenis force majeure

perang dagang

Ada dua jenis keadaan kahar berdasarkan bentuk keadaannya, yaitu:

Force majeure absolut

Kondisi jenis ini adalah peristiwa di mana perjanjian sama sekali gak mungkin bisa dilaksanakan, akibat musnahnya barang yang dijanjikan. Oleh sebab itu, otomatis kontrak pun gak lagi berlaku.

Force majeure relatif

Sementara itu, tipe relatif adalah kondisi di mana terjadi peristiwa tertentu yang mempersulit peminjam atau debitur untuk menjalankan kontrak. Jika memang harus dilaksanakan dengan paksa, maka para debitur bakal melakukan pengorbanan sehingga kontrak gak lagi praktis buat dijalankan. Oleh sebab itu, pelaksanaan kontrak bisa ditunda sampai kondisi force majeure tersebut berakhir. 

Sementara itu, dua jenis force majeure berikut dibagi berdasarkan jangka waktunya:

Force majeure permanen

Keadaan kahar jenis ini akan membatalkan kontrak selamanya. Alasannya, kontrak tersebut gak mungkin bisa dilakukan lagi. Hal ini biasanya terjadi pada barang objek kontrak yang musnah karena keadaan tertentu.

Force majeure temporer

Force majeure temporer terjadi ketika pemenuhan kewajiban dalam kontrak gak bisa dipenuhi dalam waktu tertentu saja. Namun, kewajiban masih bisa dilaksanakan apabila keadaan kahar telah berakhir.

Contoh dari jenis temporer adalah apabila perjanjian pengiriman barang gak bisa dilaksanakan karena wilayah tujuan sedang ada kerusuhan. Namun setelah kerusuhan tersebut berakhir, pengiriman bisa dilanjutkan kembali.

Bentuk force majeure

Lakukan payroll lewat KlikBCA Bisnis

Dalam ilmu hukum, force majeure memiliki tiga bentuk, di antaranya:

Ketidakmungkinan atau impossibility

Ketidakmungkinan adalah kondisi di mana kontrak udah gak memungkinkan lagi buat diselesaikan. Contohnya adalah barang yang hangus terbakar dalam kontrak perjanjian jual beli.

Ketidakpastian atau impracticability

Ketidakpastian maksudnya muncul peristiwa yang menghambat berlakunya kontrak, tapi peristiwa tersebut bukan disebabkan oleh pihak yang terkait dalam kontrak bisnis. Meskipun terhambat, kontrak perjanjian tersebut masih bisa dilaksanakan, namun harus mengorbankan biaya dan hal lainnya.

Ambillah contoh force majeure  dalam perjanjian jual beli. Seorang importir ingin mengirimkan barang ke daerah yang sedang kerusuhan. Untuk mengirimnya, jalur pengiriman harus berputar sehingga ongkos kirimnya bisa dua kali lipat. Maka inilah yang disebut dengan impracticability.

Frustasi

Jenis ini terjadi ketika alasan dalam sebuah kontrak bisnis gak lagi relevan karena force majeure. Meskipun sebenarnya kesepakatan dalam kontrak masih mungkin dilaksanakan.

Contoh kasusnya adalah jika kamu menyewa kantor di daerah A untuk menghindari prediksi kerusuhan di daerah B. Namun, pemerintah menentukan kebijakan tertentu sehingga kerusuhan tersebut gak terjadi. 

Contoh force majeure

Force majeure adalah peristiwa yang datang secara tiba-tiba atau kahar, salah satu contoh yang tepat adalah bencana tsunami. Hanya terjadi dalam beberapa saat, tsunami dapat merusak sebuah kota beserta isinya dan menimbulkan korban jiwa. 

Akibat dari alasan tersebut, pelaksanaan kontrak tertentu jadi gak bisa dilaksanakan. Maka, tsunami dapat menjadi alasan keadaan kahar dan bisa membatalkan kontrak.

Force majeure dalam asuransi

Dalam dunia asuransi, force majeure adalah salah satu alasan pengecualian klaim yang masuk ke dalam dokumen polis asuransi. Klausul ini bisa membatalkan pertanggungan pihak asuransi kepada nasabah. 

Sebagai contoh, asuransi mobil memiliki klausul yang mengecualikan bencana force majeure seperti banjir dan gempa bumi dalam pertanggungan klaim. Jadi, kamu gak bisa mengklaim ganti rugi ke asuransi kalau mobil terendam banjir. 

Namun, kamu tetap dapat mendapatkan pertanggungan terhadap banjir dengan membeli polis asuransi tambahan. 

Hal yang sama juga terjadi dalam asuransi jiwa, di mana kematian yang disebabkan karena tsunami dapat menjadi force majeure yang membatalkan pertanggungan.

Demikian informasi terkait force majeure yang penting buat kamu ketahui. Pahamilah bahwa gak semua bencana seperti Covid-19 dapat tergolong ke dalam klausul ini karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu dulu.