Ladies, Ini 7 Hak Pekerja Perempuan di Indonesia yang Wajib Kamu Tahu

Hai perempuan, udah tahu hak pekerja yang kamu miliki belum?

Kamu harus tahu lho, hak ini beda sama milik para pekerja laki-laki. Sayangnya sedikit yang tahu soal itu. Alhasil, banyak pelanggaran terjadi.

Pernah dengar kasus Agustina Mau, pekerja perempuan yang di-PHK karena menikah atau hamil? Ia diberhentikan bahkan tanpa mendapatkan pesangon.

Kasus serupa gak cuma ada satu atau dua, tapi puluhan jumlahnya.

Tentu aja ini gak bakal terjadi kalau para pekerja perempuan tahu apa yang jadi haknya.

Gak sedikit pula pekerja perempuan yang udah tahu tapi malah merasa sungkan buat menikmati hak tersebut.

Buat kamu yang belum tahu atau mungkin udah lupa, berikut daftarnya.

1. Hak buat mengambil cuti haid

hak pekerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja perempuan yang merasakan sakit saat haid gak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua. Ini hak pekerja perempuan pertama yang wajib kamu tahu.

Sebetulnya, cuti haid dapat kamu ambil cuma dengan memberitahu kondisimu ke perusahaan atau atasan.

Namun sebetulnya perusahaan diberi kebebasan menetapkan peraturan dalam pelaksanaannya. Misalnya, perusahaan dapat mewajibkan karyawan menyertakan surat dokter saat pengin mengambil cuti haid atau cuma mewajibkan surat dokter jika cuti haid dilakukan lebih dari dua hari.

Meski gitu, perlu diketahui bahwa cuti haid gak bakal mengurangi cuti tahunan, apalagi sampai memotong gaji. Jadi, perusahaan gak bisa memaksa perempuan bekerja jika kondisi gak memungkinkan. Para perempuan pasti tahu deh gimana rasanya.

2. Hak cuti hamil dan melahirkan

hak pekerja

Masih mengacu pada UU 13/2003 nih. Hak pekerja perempuan kedua adalah mendapat jatah cuti selama 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Meski gitu, karyawan bisa menentukan sendiri jika pengin cuti satu bulan sebelum melahirkan dan dua bulan setelah melahirkan atau malah tiga bulan sekaligus usai melahirkan.

Semuanya disesuaikan dengan kondisi ibu. Dengan syarat, jika diakumulasikan jumlah cuti tetaplah tiga bulan.

Nah, selama tiga bulan masa cuti, perusahaan tetap wajib membayarkan hak karyawan secara penuh.

3. Bantuan biaya melahirkan

hak pekerja

Kita bahas hak pekerja ketiga. Hak ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan PP 14/1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pada kedua peraturan tersebut, diatur kalau perusahaan yang memiliki lebih dari 10 tenaga kerja wajib mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Kesehatan.

Dari BPJS Kesehatan inilah pekerja perempuan dapat menerima layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan. Namun, jika pekerja belum terdaftar BPJS Kesehatan, perusahaan tetap wajib memberikan bantuan dana pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas pada BPJS Kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan dan rawat inap.

4. Hak buat menyusui atau memerah asi

hak pekerja

Hak pekerja perempuan keempat adalah, mereka berhak menyusui atau memerah ASI sekalipun dilakukan pada jam kerja. Hal ini telah diatur pada UU 13/2003. Terkait hal ini, perusahaan juga sepatutnya memiliki ruang laktasi buat memudahkan para ibu.

Sementara pada Pasal 10 Konvensi ILO Nomor 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Maternitas, jam kerja yang digunakan buat memerah ASI tetap dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar dengan upah yang sesuai.

5. Hak cuti karena keguguran

hak pekerja

Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh waktu istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat ketentuan dokter kandungan atau bidan terkait. 

Perusahaan pun tetap wajib membayar upah pegawainya yang mengambil cuti karena keguguran.

6. Larangan PHK karena menikah, hamil, dan melahirkan

hak pekerja

Kasus Agustina telah dilaporkan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, hingga Kepolisian setempat. Hal ini karena perusahaan dianggap telah melanggar UU 13/2003 Pasal 153.

Perusahaan dilarang memutus hubungan kerja karyawan dengan alasan menikah, hamil, menyusui, atau keguguran. Perusahaan bahkan wajib mempekerjakan kembali pekerja bersangkutan jika pemecatan telah dilakukan.

7. Hak fasilitas khusus pada jam kerja tertentu

Berdasarkan Pasal 76 UU 13/2003, hak pekerja perempuan selanjutnya adalah mendapat perlindungan terhadap keamanan dan kesehatan. Oleh sebab itu, perempuan yang bekerja pada pukul 23.00 sampai 07.00 berhak mendapatkan makanan dan minuman bergizi, serta terjaga keamanannya selama di tempat kerja.

Buat pekerja yang bekerja pada pukul 23.00 -05.00, perusahaan juga wajib menyediakan angkutan antar jemput.

Jika udah tahu, kini kamu bisa memanfaatkan atau bahkan menuntut hak pekerja yang kamu miliki secara tepat.

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →