Terbitkan UU Sapu Jagat, Pemerintah Permudah Izin UMKM hingga Pendirian PT

Izin UMKM

Izin UMKM

Pemerintah saat ini tengah menyusun Omnibus law yakni suatu Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Nah undang-undang ini nantinya bakal mempermudah izin UMKM dan pendirian PT.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menyusun omnibus law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam omnibus law yang tengah disusun, pemerintah akan memudahkan perizinan bagi pengusaha, dan juga pendirian Perseroan Terbatas (PT).

Airlangga menjelaskan, kedepan proses perizinan pengusaha tidak lagi berlandaskan kepada azaz perizinan, tapi beralih menjadi azaz risiko bisinis yang dijalankan, dengan itu nantinya segala jenis usaha tidak perlu memerlukan izin, melainkan hanya jenis usaha yang mengandung risiko keamanan, kesehatan, dan lingkungan perizinan dari pemerintah.

“Karena kita melihat risiko berbisnis, untuk UMKM kita sudah tidak lagi dibutuhkan perizinan UMKM,” ujar Airlangga di Menara Kadin Jakarta.

Khusus untuk, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) hanya diperlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau  Nomor Induk Kependudukan untuk keperluan pendataan pemilik usaha tersebut. Adapun Kebijakan ini sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law terkait pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Baca juga: Hartanya Triliunan, Yuk Telusuri Sumber Uang 7 Orang Terkaya Indonesia saat Ini!

Permudah Pendirian PT dan izin UMKM

izin UMKM
Undang-undang sapu jagat bakal dibuat pemerintah buat mendirikan UMKM dan PT, (Ilustrasi/Shutterstock).

Tak hanya perizinan pengusaha kecil, pemerintah juga akan memberikan kemudahan dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT), sebab saat ini terdapat batasan minimum modal untuk UMKM yang ingin mendaftar PT dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), ditentukan bahwa modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50 juta.

Dengan RUU Omnibus Law, Airlangga memastikan, nominal yang ditentukan akan memudahkan UMKM dalam meningkatkan usahanya. “Modalnya terserah dia (pengusaha),” papar Airlangga.

Menurutnya, dengan segala kemudahan tersebut, diharapkan kedepan pengusaha kecil di Indonesia semakin berkembang, dan mampu meningkatkan kapasitas bisnisnya dari pengusaha kecil menjadi yang lebih maju, dan sejahtera.

“Karena kita melihat risiko berbisnis maka untuk usaha kecil dan menengah, kita sudah tidak membutuhkan perizinan untuk usaha kecil menengah. Mereka langsung berusaha saja, tapi mereka harus punya minimal KTP lah, nomor induk kependudukan supaya kita bisa men-trace data,” paparnya.

Baca juga: Horeee… Pengusaha Kecil Bisa Makin Cuan karena Platform Google Shopping!

Tiga Bulan Selesai

izin UMKM
Rencananya bakal selesai dalam waktu tiga bulan selesai, (Ilustrasi/Shutterstock).

Sementara itu, Airlangga mengaku optimis, Undang-undang sapu jagat ini akan selesai dengan cepat, Airlangga optimis dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law akan rampung dalam waktu tiga bulan. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga menegaskan, keberadaan RUU Omnibus Law bertujuan untuk memperbaiki ekosistem investasi di Indonesia. Tapi, skalanya masih berbicara tahap awal, yakni perizinan.

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) ROsan Roeslani menyakini, RUU Omnibus Law yang tengah dirancang oleh pemrintah akan memberikan daya dorong yang kuat terhadap investasi maupun peringkat kemudahan berusaha di Indonesia.

“Saya memiliki keyakinan yang tinggi jika ini berjalan Ease of Doing Business Indonesia (EODB) akan naik rangking dan investasi akan naik,” ujar Rosan.

Rosan mengatakan, Indonesia sudah seharusnya mengeluarkan reformasi berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya saing dan juga memberikan ruang bagi pengusaha.

“Kita harus reformasi banyak kebijakan dan ini reformasi kebijakan cukup banyak. Walaupun belum semuanya, tapi diharapkan dengan omnibus law yang diharapkan pemerintah selesai di DPR bulan April (2020),” ujarnya.

Sebelumnya, guna memuluskan RUU Omnibus Law ini, pemerintah telah menetapkan 127 anggota Satuan Tugas (Satgas) bersama Pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law yang terdiri dari perwakilan kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, kepala daerah, akademisi dan tokoh masyarakat.

Tugas Satgas ini antara lain melakukan konsultasi publik Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja dan Perpajakan serta melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan regulasi hasil konsultasi publik.

Beberapa pengusaha dan tokoh masyarakat yang menjadi anggota Satgas antara lain James Riady, Jhonny Dharmawan, Erwin Aksa, Anton Supit, Haryadi Sukamdani, Indroyono Soesilo, Suryadi Sasmita, Carmelita Hartoto, Anies Baswedan, Abdullah Azwar Anas, Suryo Pratomo, Wahyu Muryadi, Tito Sulistio, John Prasetyo dan Umar Juoro. (Editor:Mahardian Prawira Bhisma)

Marketplace Asuransi #1 di Indonesia

Cari Asuransi Terbaik Sesuai Anggaranmu

  • Bandingkan > 100 polis asuransi
  • Konsultasi & bantuan klaim gratis