Naik 2407%, Jumlah Tenaga Kerja Terdampak Covid-19 Lampaui Tenaga Kerja yang Diserap Proyek Investasi

tenaga kerja terdampak covid 19

Rilis dua lembaga pemerintah pekan lalu amat menarik untuk disoroti. Yang pertama adalah kabar soal penyerapan 300 ribuan tenaga kerja dalam negeri yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sementara itu, yang kedua, adalah rilis Kementerian Tenaga Kerja terkait 2 jutaan tenaga kerja yang mengalami PHK maupun dirumahkan akibat terdampak pandemi Covid-19.

Kabar pertama dari BKPM tentu cukup mengejutkan. Di tengah pandemi Covid-19 yang sejak pertengahan Maret membuat dunia usaha tanah air terpuruk, lembaga pemerintah non kementerian itu justru muncul dengan sesuatu yang disebut banyak media sebagai “kabar baik di tengah pandemi”. 

Namun, memang demikian adanya sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, lewat rilis tanggal 20 April 2020. Bahlil menyampaikan, total penyerapan tenaga kerja dalam negeri selama Triwulan I tahun 2020, yakni pada bulan Januari hingga Maret, mencapai 303.085 orang. 

Tiga ratus ribu terlihat kecil? Tidak juga. Di periode yang sama, yaitu pada Triwulan I 2019, jumlah tenaga kerja yang diserap hanyalah 235.401. Maka, jika dibandingkan dengan angka tersebut, penyerapan di tiga bulan pertama tahun ini meningkat 28%.

jumlah tenaga kerja yang diserap proyek investasi triwulan I 2020

Ratusan ribu tenaga kerja tersebut diserap oleh 13,569 proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 11,623 proyek Penanaman Modal Asing (PMA) berkat meningkatnya realisasi investasi di Triwulan I 2020. Pada Januari hingga Maret 2020, realisasi investasi di Indonesia tercatat mencapai Rp 210,7 triliun, naik 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019. 

Memang, PMA di Triwulan I menurun 9,2% dari periode sama tahun sebelumnya, dari Rp 107,9 triliun menjadi Rp 98 triliun. Penurunan ini terjadi lantaran pandemi Covid-19 yang sudah lebih dahulu menghantam sejumlah negara asal investor potensial, seperti China, Korea Selatan, dan Taiwan.

Namun, PMDN meningkat 29,3%, dari Rp 87,2 triliun menjadi Rp 112,7 triliun. Kenaikan PMDN inilah yang mendongkrak total realisasi investasi secara signifikan.

Ironis, penyerapan tenaga kerja tak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang terdampak pandemi Covid-19

Sayangnya, di sisi lain, jumlah tenaga kerja yang terdampak oleh pandemi Covid-19 jauh lebih besar. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI, per 20 April 2020, ada 2.084.593 tenaga kerja dari 116.370 perusahaan sektor formal dan informal yang terdampak.

Istilah “terdampak” di sini mencakup mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan yang dirumahkan. Angka tenaga kerja terdampak tersebut meningkat 2.407% dibandingkan dengan angka yang diumumkan Kemnaker pada 4 April silam, atau berselang tak sampai satu bulan lamanya.

jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK dan dirumahkan

Angka tersebut jelas sangat kontras dengan prestasi penyerapan tenaga kerja yang berhasil diwujudkan BKPM. Ketika lembaga setingkat kementerian itu sukses mendorong realisasi proyek investasi yang membuka kesempatan kerja baru untuk masyarakat, pandemi Covid-19 justru memaksa ratusan ribu perusahaan merumahkan dan mem-PHK karyawannya.

Penyerapan tenaga kerja memang bukan mutlak tanggung jawab BKPM semata. Sebab, penciptaan lapangan kerja juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Salah satunya adalah  memanfaatkan APBN untuk menyelenggarakan proyek-proyek dan investasi negara yang membuka lapangan kerja baru.

Akan tetapi, BKPM punya porsi beban yang lebih besar. Apalagi, BKPM kini merupakan ujung tombak dalam bidang penanaman modal yang berperan menciptakan lapangan kerja. Sebab, BKPM merupakan satu-satunya gerbang pengurusan kemudahan penanaman modal, baik bagi investor dalam negeri maupun investor asing yang ingin masuk ke Indonesia.

Mencatatkan realisasi investasi PMDN yang tinggi ternyata bukan sebuah keberuntungan. BKPM kabarnya memiliki strategi khusus untuk mencapai angka tersebut. Dalam rapat kerja virtual dengan Komisi VI DPR RI, 23 April lalu, Bahlil menyebut pihaknya memaksimalkan potensi realisasi investasi dalam negeri. 

Caranya adalah dengan membentuk satuan tugas dengan sejumlah fokus. Yang pertama adalah melakukan inventarisasi investor dalam negeri yang sebenarnya sudah siap menjalankan proyek investasinya, namun terhambat izin ke daerah yang belum rampung. 

Setelah itu, mereka melakukan pendampingan agar dapat segera dieksekusi. Kedua, imbuh Bahlil, mendorong para investor untuk mempercepat realisasi investasi yang semula dijadwalkan untuk Triwulan II atau III, ke Triwulan I. 

Apakah strategi serupa akan bisa berhasil mendongkrak realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja di Triwulan II? Andaikata bisa, tentunya belum bisa serta merta memberikan peluang kerja kepada semua pekerja yang terdampak. Sebab, penyerapan tenaga kerja tidak terpusat di daerah-daerah yang tenaga kerjanya paling parah terdampak, melainkan tersebar di seluruh daerah di Indonesia.