Penerapan dan Peraturan KJP Plus Beserta Keuntungannya

Peraturan KPJ

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta memiliki program bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang dikategorikan kurang mampu. Program itu bernama Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Program ini diikuti oleh sekitar lebih dari 800 ribu siswa sekolah di seluruh ibukota Indonesia ini. Pemerintah Provinsi menganggarkan dana lebih dari Rp3 triliun pada 2018 untuk program ini. 

Program ini merupakan salah satu program yang populer di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Program ini dianggap mampu meringankan beban hidup masyarakat yang memiliki penghasilan tidak menentu dan tidak memadai.

Sejarah Program KJP (Kartu Jakarta Pintar)

Program KJP diluncurkan pertama kali oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Desember 2012. Pada saat itu, Gubernur DKI Jakarta adalah Joko Widodo yang kemudian kelak terpilih sebagai Presiden.

Pemberitaan sejumlah media massa pada saat itu menunjukkan bahwa KJP diluncurkan di SMA Yappenda, Tanjung Priok, Jakarta Utara serta SMA Paskalis di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada tahap awal, KJP itu diberikan kepada lebih dari 3.000 pelajar di 111 SMA dan SMK, baik sekolah swasta atau negeri.

Setelah Jokowi tidak lagi menjabat Gubernur, program ini dilanjutkan oleh penggantinya, Basuki Tjahaja Purnama yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada masa kepemimpinan Basuki, jumlah penerima KJP terus bertambah.

Gubernur DKI Jakarta setelah Basuki, Anies Baswedan, kemudian melanjutkan program ini dengan nama KJP Plus. Pada dasarnya, sistem KJP Plus mirip dengan sistem KJP, namun dengan sejumlah modifikasi. Salah satu perbedaan antara KJP dan KJP Plus adalah pemilik KJP Plus dapat menarik dana tunai.

Program ini ditujukan bagi anak berusia sekolah dasar hingga tamat SMA atau SMK. Pemerintah pusat juga memiliki program yang hampir sama, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Regulasi Penerapan KJP

Sama seperti program pemerintah pada umumnya, KJP Plus juga memiliki dasar hukum, baik peraturan daerah, peraturan gubernur atau instruksi kepala dinas pendidikan. Setidaknya terdapat enam regulasi yang menjadi dasar hukum KJP Plus, yaitu:

  1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta KJP Plus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.
  2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
  3. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu
  4. Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendataan Calon Penerima Bantuan Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahap I Tahun Anggaran 2017.
  5. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional.
  6. Surat Edaran Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3/SE/2017 tentang Pendataan Calon Penerima Bantuan Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahap I Tahun Anggaran 2017.

Persyaratan KJP Plus

Tentu saja, tidak semua orang berhak menerima KJP Plus. Dalam hal ini, terdapat kriteria tertentu bagi orang yang berhak menikmati program KJP Plus, yaitu:

  1. Warga DKI Jakarta

Salah satu syarat mendasar penerima KJP Plus adalah menjadi warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

  1. Siswa tidak mampu

Hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mampu atau miskin yang diketahui orang tua dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

  1. Terdaftar di sekolah Jakarta

Siswa harus terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di DKI Jakarta

  1. Diusulkan pihak sekolah

Penerima KJP juga dapat diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan setempat.

  1. Tandatangan Pakta Integritas

Siswa penerima KJP juga harus menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.

Berkas-Berkas untuk Memenuhi Persyaratan

Siswa yang ingin menerima KJP harus mengumpulkan sejumlah berkas, seperti:

  1. Surat Permohonan sebagai penerima bantuan sosial (Bansos KJP Plus).
  2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.
  3. Berita acara peninjauan lapangan.
  4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala sekolah (bermaterai cukup).
  5. Surat rekomendasi untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
  6. SKTM tahun 2019.
  7. Pernyataan ketaatan penggunaan bantuan sosial biaya operasional pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP Plus.
  8. Daftar calon penerima KJP Plus (ditandatangani Kepala Sekolah dan harus diketahui juga oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Format).

Pendataan KJP Dilakukan Setiap Tahun

Pendataan KJP dilakukan dalam dua tahap pada setiap tahunnya. Selain itu, pengajuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dilakukan secara kolektif oleh masing-masing sekolah ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan tempat sekolah berlokasi (bukan ke PTSP kelurahan domisili siswa). Urutan Pendataan KJP Plus sebagai berikut.

Siswa mengunduh formulir pengajuan KJP. Setelah itu, orang tua siswa akan melengkapi pengisian formulir. Siswa juga menyerahkan formulir permohonan bantuan ke pihak sekolah.

  • Sekolah menerima form pengajuan KJP.
  • Pihak Sekolah memasukkan data siswa ke dalam sistem KJP.
  • Sekolah mencetak form verifikasi kunjungan.
  • Pihak sekolah melakukan verifikasi kunjungan lapangan.
  • Operator sekolah memasukkan hasil verifikasi dan mencetak berita acara kunjungan.
  • Kepala sekolah menyetujui hasil verifikasi dalam berita acara.
  • Kepala sekolah mencetak dan mengumumkan daftar sementara tahap I.
  • Kepala sekolah menerima masukan tertulis atas daftar sementara tahap I. Operator sekolah dapat mengubah atau menambah calon penerima.
  • Kepala sekolah mencetak dan mengumumkan daftar sementara tahap II.
  • Kepala sekolah memberikan surat pengantar ke kelurahan atau PTSP untuk penerbitan SKTM berdasarkan daftar calon Tahap II.
  • Siswa melengkapi berkas persyaratan permohonan KJP.
  • Siswa menyerahkan kelengkapan berkas ke sekolah.
  • Operator sekolah memasukkan kelengkapan berkas dan merekap data.
  • Kepala sekolah menyetujui daftar final calon penerima KJP untuk diverifikasi dan persetujuan kepala seksi pendidikan kecamatan.
  • Siswa memeriksa status pengajuan KJP melalui website KJP di menu pencairan.

Pencairan Dana KJP Plus dan Keuntungan Lainnya

Dana KJP Plus dapat dicairkan dengan berbagai cara yang mudah, yaitu:

  1. Dana KJP Plus dapat digunakan untuk belanja di toko perlengkapan pendidikan bermesin EDC/gesek Bank DKI atau jaringan Prima (BCA) dengan menggunakan Kartu ATM KJP Plus. Penggunaan EDC bank selain Bank DKI dikenakan biaya sesuai ketentuan antarbank.
  2. Dana KJP Plus dapat ditarik tunai untuk uang saku dan transportasi. Dana yang belum digunakan tidak akan hangus dan akan menjadi tabungan siswa.
  3. Untuk SPP swasta, dana akan di-autodebet dari rekening siswa ke rekening sekolah.
  4. Jika SPP siswa di bawah jumlah alokasi maka akan diautodebet sebesar jumlah SPP ke rekening sekolah, sisanya menjadi hak siswa dan menjadi tabungan siswa.
  5. Jika nilai SPP siswa lebih besar daripada jumlah alokasi, maka akan dilakukan autodebet sebesar jumlah alokasi dan kekurangannya menjadi tanggung jawab orang tua siswa.

Tabel berikut menjelaskan estimasi jumlah dana alokasi dan tambahan SPP sesuai jenjang pendidikan.

Jenjang Total Alokasi Dana Per Bulan Tambahan SPP Untuk Sekolah Swasta Per Bulan
SD/MI/SDLB Rp250.000 Rp 130.000
SMP/MTs/SMPLB Rp300.000 Rp 170.000
SMA/MA/SMALB Rp420.000 Rp 290.000
SMK Rp450.000 Rp 240.000
PKBM Rp300.000

Pada akhir tahun ajaran, sisa dana sepenuhnya menjadi tabungan siswa, tidak hangus, dan dapat digunakan untuk belanja perlengkapan pendidikan tahun ajaran baru. Di samping itu, penggunaan dana KJP Plus harus dilaporkan melalui sekolah dengan melampirkan struk pembelanjaan.

TransJakarta gratis

Siswa pemegang KJP Plus dapat menggunakan layanan TransJakarta secara gratis dengan menunjukkan KJP, Kartu Pelajar dan berseragam sekolah,

Gratis masuk Ancol

Siswa pemegang KJP Plus bisa masuk tempat wisata Ancol secara gratis dengan menunjukkan KJP, Kartu Pelajar dan fotocopy kartu keluarga.

Penggunaan dana 

Dana KJP Plus hanya boleh digunakan oleh siswa untuk kebutuhan pembelian kebutuhan pendidikan dan kesehatan sebagai berikut.

  • Buku tulis.
  • Buku gambar.
  • Buku pelajaran.
  • Alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus dan rautan.
  • Alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat/kertas warna, buku dan atau kertas gambar dan jangka.
  • Alat dan atau bahan praktik.
  • Seragam sekolah dan perlengkapannya.
  • Sepatu dan kaos kaki sekolah.
  • Tas sekolah.
  • Pakaian olahraga sekolah.
  • Buku pelajaran penunjang.
  • Kudapan bergizi.
  • Kacamata sebagai alat bantu penglihatan.
  • Alat bantu pendengaran.
  • Kalkulator scientific.
  • USB flashdisk sebagai alat simpan data.
  • Seragam pramuka dan kelengkapannya.
  • Pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah.
  • Komputer/laptop

Persyaratan pendebitan KJP

Pendebitan KJP memiliki sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh pihak sekolah atau madrasah. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi penerima KJP yang bersekolah di sekolah/madrasah swasta dapat dibayarkan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut.

  1. Sekolah/madrasah swasta harus terlebih dulu memiliki Rekening Giro Bank DKI supaya dapat dibayarkan tagihan SPP.
  2. Sekolah/Madrasah swasta hanya boleh mengambil SPP yang belum dibayar (utang) para peserta didik sesuai dengan nominal SPP yang sesungguhnya. SPP pada bulan yang sudah dibayar dilarang diambil oleh Sekolah/Madrasah swasta. 
  3. Saat mengajukan berkas penandatanganan surat permohonan pendebitan SPP dan SPTJM, sekolah/madrasah agar melampirkan:
    1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
    2. Fotokopi Kartu SPP siswa yang bukan penerima KJP dan yang sudah membayar SPP di setiap angkatan kelas (misal: kelas 1, 2, dan 3, masing-masing 1 contoh Kartu SPP)
  4. Sekolah/madrasah swasta membuat surat permohonan pendebitan SPP yang ditujukan kepada Bank DKI dengan ketentuan sebagai berikut  :
    1. Sekolah swasta membuat surat permohonan pendebitan SPP yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, dan Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan (mengetahui).
    2. Madrasah swasta membuat surat permohonan pendebitan SPP yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (mengetahui)
  5. Sekolah/madrasah swasta harus mengumpulkan surat kuasa (bermaterai) auto-debit dari para penerima KJP. Surat kuasa diserahkan oleh sekolah swasta kepada Bank DKI.
  6. Kepala sekolah/madrasah swasta harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai, dengan ketentuan sebagai berikut.
    1. Kepala sekolah swasta membuat SPTJM dengan keterangan mengetahui: Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Kepala Suku Dinas Pendidikan, dan Kepala UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
    2. Kepala madrasah swasta membuat SPTJM dengan keterangan mengetahui: Kepala Seksi Pendidikan Madrasah dan Kepala UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
  7. Sekolah/madrasah swasta meninggalkan copy SPTJM di UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Informasi Terkait KJP Plus

Aneka persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bagi penerima KJP itu sering kali masih menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Berikut ini sejumlah pertanyaan yang sering muncul terkait KJP.

Jumlah saldo dan buku tabungan berbeda

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa saldo KJP Plus di ATM dan di buku tabungan berbeda. Jawabannya adalah saldo di ATM merupakan saldo efektif yang dapat digunakan untuk belanja, sementara saldo di buku tabungan adalah saldo total dalam rekening. 

Saldo ini berbeda karena dana KJP Plus ditransfer ke rekening siswa secara keseluruhan tiap semester, namun dicairkan sesuai jadwal (rutin per bulan dan berkala per semester) ke kartu yang bisa dicek saldonya di ATM.

Cara mendapatkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)

Pertanyaan lain yang sering muncul adalah cara mendapatkan SKTM. SKTM dapat diperoleh dari sekolah secara kolektif. Sekolah mengumpulkan data dari peserta KJP Plus secara kolektif, setelah itu sekolah akan meminta surat rekomendasi SKTM secara kolektif ke kelurahan setempat.

Domisili di luar DKI Jakarta

Di samping itu, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah domisili. Apabila seorang siswa di sekolah Jakarta yang berasal dari keluarga tidak mampu namun tidak berdomisili di DKI Jakarta, apakah siswa itu berhak menerima KJP Plus? Jawabannya adalah tidak. KJP Plus hanya untuk siswa tidak mampu yang berdomisili serta bersekolah, baik di sekolah negeri atau swasta di DKI Jakarta.

Pengaduan keanggotan KJP

Masyarakat yang ingin mengadu dapat menyampaikannya melalui layanan pesan singkat (SMS) atau pesan WhatsApp di nomor 0895 2576 7869.

Nah, semoga berbagai penjelasan mengenai KJP Plus ini bisa membantu kita dalam menentukan apakah kita berhak atau tidak menerima KJP Plus, ya!

Selain mendapatkan fasilitas yang disediakan KJP, kita masih bisa mendapatkan proteksi asuransi terkait kesehatan dan jiwa kita, lho. Walau bersifat pilihan, namun dengan menjadi peserta asuransi akan memberikan jaminan perlindungan finansial.

Hal ini terutama terasa saat kita harus berobat atau menjalani perawatan menginap di rumah sakit atau klinik. Dengan menjadi peserta asuransi, kita tidak perlu dipusingkan dengan pembayaran biaya berobat karena tagihan tersebut akan diurus oleh asuransi.Supaya lebih jelas tentang prosedurnya, kita cek aja di Lifepal. Di sini kita bisa mendapatkan referensi produk asuransi kesehatan dan asuransi jiwa terbaik sekaligus bisa berkonsultasi dengan tim Lifepal secara langsung. Yuk, segera kunjungi Lifepal!

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →