PSBB adalah Upaya Cegah Corona, Bagaimana Terapkannya?

psbb adalah

PSBB adalah singkatan dari Pemberantasan Sosial Berskala Besar yang marak digalakkan selama pandemi Covid-19 di Indonesia. 

Bila ditelaah lebih lanjut, arti dari PSBB adalah kebijakan atau upaya yang dilakukan untuk membatasi kegiatan masyarakat di suatu wilayah tertentu yang telah terinfeksi Covid-19. 

Seperti yang diketahui, persebaran Covid-19 sangat cepat di dunia. 

Kerumunan dan aktivitas sosial yang melibatkan banyak orang dinilai sangat berpotensi meningkatkan angka persebaran.

Contoh aktivitas yang bisa memperparah persebaran, yaitu kegiatan berkumpul, makan atau minum di kafe, dan aktivitas keramaian lainnya. 

Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan PSBB sendiri adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Daerah yang ingin menerapkan kebijakan ini harus meminta izin terlebih dahulu ke pusat. 

Sebab penerapan PSBB sendiri tidak hanya berdampak ke sektor kesehatan, tetapi juga ke kegiatan ekonomi.

Dasar hukum PSBB

Penerapan kebijakan PSBB ini tentu bukan hal yang harus disepelekan. Pasalnya, kebijakan ini turun dari peraturan-peraturan yang telah dibuat pemerintah. 

Dasar hukum PSBB adalah sebagai berikut. 

  • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. 
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. 

Jadi, masyarakat yang berada di daerah yang telah menerapkan PSBB bisa-bisa akan dikenakan sanksi. 

Hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar PSBB adalah hukuman pidana atau denda hingga Rp100 juta. 

Hukuman tersebut Mereka yang melanggar bisa dijerat hukuman denda atau pidana penjara. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi: 

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Pantangan-pantangan saat PSBB

Demi menekan angka persebaran Covid-19, PSBB diberlakukan. Pembatasan tersebut berisi beberapa hal dan aturan yang dilarang selama pandemi masih mengintai. 

Adapun larangan-larangan selama PSBB adalah sebagai berikut.

  • Dilarang berkerumun di tempat umum. 
  • Dilarang melakukan kegiatan di sekolah yang berarti kegiatan belajar mengajar harus dilakukan di rumah. 
  • Dilarang menuju ke tempat wisata. 
  • Dilarang makan di tempat makan, harus take away
  • Tempat ibadah ditutup untuk warga selain wilayah di sekitar tempat ibadah tersebut. 

Namun, seiring dengan perkembangan pandemi ini, pemerintah mulai sedikit melonggarkan larangan-larangan tersebut dengan menerapkan batas maksimal. 

Misalnya saja, sekarang kamu sudah bisa makan di tempat makan secara langsung, tapi tetap tidak boleh berdempetan dan harus menerapkan protokol kesehatan. 

[Baca: Hati-hati Musim Penyakit! Lindungi Diri Kamu dengan Asuransi Kesehatan Terbaik di Sini. Premi Mulai Rp100 Ribuan]

Penerapan PSBB di daerah-daerah

Penerapan PSBB sendiri sudah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. 

Adapun lingkup dari pembatasan sosial selama PSBB adalah:

  • peliburan sekolah dan tempat kerja,
  • pembatasan kegiatan keagamaan,
  • pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum,
  • pembatasan kegiatan sekolah dan tempat kerja, tapi tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, serta
  • pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, tapi tetap memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. 

Bagaimana penerapannya di daerah-daerah, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali?

1. PSBB di Jakarta

Jakarta merupakan salah satu kota dengan persebaran virus Covid-19 terbesar di Indonesia. Kurang lebih 1.000 kasus positif bertambah setiap harinya. 

Sebagai pusat pemerintahan, oleh sebabnya penerapan PSBB menjadi sebuah keharusan. Namun, karena juga sebagai pusat ekonomi, kadang PSBB tidak terlalu diperketat. 

Artinya, pembatasan kerumunan ada, tapi tetap mempertimbangkan faktor ekonomi dengan tidak menutup kegiatan usaha dan perkantoran secara total. 

Adapun penerapan PSBB telah diterapkan sejak April 2020 lalu, mulai dari PSBB total hingga PSBB transisi hingga saat ini. Adapun aturan PSBB adalah:

  • Pengunjung mal dan pusat perbelanjaan maksimal 50% kapasitas. 
  • Pabrik wajib melaksanakan protokol kesehatan ketat saat pekerja keluar masuk dan istirahat. 
  • Pertokoan dan retail wajib membatasi pengunjung maksimal 50% kapasitas. 
  • Untuk kendaraan roda empat, maksimal 2 orang per baris dan wajib memakai masker.
  • Untuk kendaraan roda dua wajib memakai masker. 
  • Tempat ibadah hanya bisa diisi maksimal 50% kapasitas. 
  • Ruang Terbuka Hijau dilarang untuk anak umur di bawah 9 tahun dan lansia di atas 60 tahun. 
  • Museum dan galeri seni maksimal hanya bisa 50% kapasitas total pengunjung. 
  • Wisata olahraga air hanya bisa diisi 25% dari kapasitas total. 
  • Salon dan barbershop maksimal 50% kapasitas total dan pegawai harus menggunakan masker, face shield, dan sarung tangan. 
  • Ruangan aktivitas indoor dibatasi hanya 25% kapasitas total.
  • Restoran, rumah makan, dan kafe maksimal hanya 50% kapasitas total. Jarak antar kursi minimal 1,5 meter.
  • Fasilitas olahraga indoor dan outdoor maksimal 50% kapasitas total.

2. PSBB di Bandung

Kalau di Jakarta ada PSBB Transisi, di Kota Bandung ada PSBB Proporsional. Secara garis besar tidak ada yang berbeda antara di Jakarta dan Bandung, adapun aturan PSBB adalah: 

  • Pusat perbelanjaan dan kafe hanya bisa beroperasi hingga pukul 20.00 dengan maksimal kapasitas pengunjung 30%. 
  • Tempat wisata dan hiburan maksimal diisi 30% dari kapasitas total.
  • Tempat ibadah dibatasi 30% dari kapasitas bangunan, termasuk kegiatan pernikahan.
  • Diberlakukan peraturan bekerja dari rumah. 
  • Fasilitas publik seperti taman dan alun-alun ditutup. 
  • Protokol kesehatan diperketat di pasar tradisional. 
  • Penutupan jalanan yang berpotensi menimbulkan keramaian. 

3. PSBB di Surabaya 

Bulan Juni 2020 lalu, Surabaya sempat menjadi ‘zona hitam’ persebaran Covid-19. Kini pun penambahan jumlah penderita yang positif juga belum berkurang. 

Surabaya telah menerapkan pembatasan sosial untuk menekan angka persebaran. Adapun aturan PSBB di Surabaya adalah: 

  • Peniadaan kegiatan pembelajaran di sekolah. 
  • Pembatasan aktivitas kerja di perkantoran dan pemberlakuan kerja dari rumah atau WFH. 
  • Kegiatan keagamaan di tempat ibadah dibatasi dengan kapasitas maksimal 50% kapasitas total. 
  • Kegiatan di fasilitas umum dibatasi. 
  • Kegiatan sosial budaya dibatasi dan menerapkan peraturan protokol kesehatan yang ketat. 
  • Transportasi umum hanya bisa diisi maksimal 50% kapasitas total. 

4. PSBB di Bali

Bali sangat merasakan dampak Covid-19. Pasalnya, semenjak pandemi, sektor pariwisata mereka jadi sepi, padahal pariwisata itulah yang mendongkrak perekonomian mereka. 

Namun, demi memutus mata rantai penyebaran virus, pemerintah Bali pun memperketat izin masuk ke Pulau Dewata. 

Contohnya, bagi masyarakat yang hendak masuk Bali dengan pesawat ataupun kapal, diharuskan menunjukkan surat rapid tes. Jika tidak memiliki hasil tes rapid, tidak diizinkan untuk masuk.

Perbedaan karantina, lockdown, dan PSBB adalah? 

PSBB, karantina, dan lockdown adalah istilah-istilah yang sering kita dengar belakangan ini. Berdasarkan prinsipnya, ketiga istilah tersebut memiliki kesamaan yaitu untuk menekan penyebaran Covid-19. 

Namun, dari segi penerapan, ketiganya memiliki perbedaan. PSBB digunakan sebagai istilah pembatasan aktivitas masyarakat di wilayah tertentu. 

Jadi, selama PSBB pergerakan orang masih dimungkinkan, tapi lingkupnya dipersempit. 

Sementara karantina wilayah adalah pembatasan keluar masuk penduduk yang ada di suatu wilayah. 

Artinya, masyarakat di wilayah yang dikarantina itu tidak bisa keluar. Tujuannya tentu saja untuk mencegah persebaran virus yang berasal dari wilayah tersebut. 

Berbeda dengan lockdown. Lockdown adalah protokol darurat dengan menghentikan seluruh kegiatan yang tidak penting. 

Contoh kegiatan yang disetop, yaitu kegiatan perkantoran, kafe, dan tempat tidak penting lainnya.

Tentu saja kegiatan supermarket, rumah sakit, dan pelayanan publik darurat tidak disetop. 

Karena semua kegiatan perekonomian hampir berhenti beroperasi, itu sebabnya lockdown sangat berisiko untuk mengorbankan sektor perekonomian suatu wilayah.

Syarat mengajukan PSBB bagi daerah

Kewenangan kebijakan PSBB sendiri terletak pada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tidak bisa serta-merta menerapkan PSBB. 

Pemerintah daerah harus mendapatkan izin dari pusat terlebih dahulu.

Hal ini karena pemerintah telah memiliki standar ketat daerah seperti apa yang bisa menerapkan PSBB.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, kriteria daerah yang bisa mengajukan PSBB adalah: 

  • Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. 
  • Terdapat kajian epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. 

Namun, yang lebih penting pemberlakuan PSBB harus berdasarkan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman virus, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 

Itulah informasi penting yang perlu kamu ketahui tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Patuhi segala larangan selama pandemi ini dan patuhi protokol kesehatan agar rantai penyebaran Covid19 bisa cepat selesai. 

Jika kamu memiliki pertanyaan lain seputar administrasi, hukum, asuransi, bisnis, dan masalah keuangan lainnya, konsultasikan secara gratis ke Tanya Lifepal

Pertanyaan-pertanyaan seputar PSBB

Berikut ini beberapa pertanyaan yang perlu kamu ketahui tentang PSBB adalah dan syarat mengajukannya. 

PSBB adalah?

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB adalah peraturan dikeluarkan dalam rangka untuk membatasi kegiatan masyarakat di suatu wilayah tertentu yang telah terinfeksi Covid19. Dengan PSBB ini diharapkan persebaran Covid yang timbul akibat keramaian bisa diminimalisir.

Perbedaan karantina, lockdown, dan PSBB?

Karantina, lockdown, dan PSBB memiliki perbedaan dalam hal pelaksanaannya meskipun tujuannya sama-sama untuk membatasi pergerakan masyarakat dan mencegah penyebaran virus Covid-19.

  • Karantina wilayah adalah pembatasan keluar masuk penduduk yang ada di dalam suatu wilayah. Wilayah tersebut juga dilarang dimasuki orang selain warga asli.
  • Lockdown adalaah protokol darurat dengan menghentikan seluruh kegiatan yang tidak penting.
  • PSBB adalah kebijakan atau upaya yang dilakukan untuk membatasi kegiatan masyarakat di suatu wilayah tertentu yang telah terinfeksi Covid-19.

Syarat mengajukan status PSBB?

Tiap-tiap daerah harus mengajukan status PSBB ke pemerintah pusat. Adapun syarat bagi daerah yang ingin mengajukan PSBB adalah:

  • Jumlah kasus dan/atau kematian akibat Covid19 meningkat dan menyebar secara signifikan.
  • Telah dilakukan kajian epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →