BPJS Kesehatan

Dapatkan Asuransi
Sesuai Kebutuhan dan
Anggaran Anda!

Dapatkan BPJS Kesehatan

Bandingkan dengan asuransi lain sesuai anggaran Anda.

Ulasan Tentang BPJS Kesehatan

Pahami BPJS Kesehatan lebih mendalam mulai dari manfaat, persyaratan pendaftaran, status kepesertaan, iuran, jenis program, jenis pelayanan dan manfaatnya, serta cara pembayarannya.

Tujuan pokok BPJS Kesehatan adalah memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia baik itu peserta penerima bantuan iuran maupun bukan penerima iuran jaminan kesehatan.

Manfaat yang didapatkan peserta JKN BPJS Kesehatan dibedakan jenisnya berdasarkan tingkat layanan di tingkat pertama (klinik) dan tingkat lanjutan (rumah sakit).

Ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh peserta sebelum menerima manfaat yang ditawarkan dalam program BPJS Kesehatan.

1. Pendaftaran bagi penerima bantuan iuran (PBI).

Peserta PBI harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah. 

Rekomendasi pemerintah pusat berasal dari Badan Pusat Statistik yang disetujui oleh Kementerian Sosial. Sedangkan rekomendasi dari pemerintah daerah berasalkan surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota dan Pemda yang mengintegrasikan program Jamkesda ke program JKN.

2. Pendaftaran bagi peserta penerima upah (PPU).

  • Perusahaan / Badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan :
    • Formulir Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya
    • Data Migrasi karyawan dan anggota keluarganya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan.
  • Perusahaan / Badan Usaha menerima  nomor Virtual Account (VA) untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja sama   (BRI/Mandiri/BNI)
  • Bukti Pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan untuk dicetakkan kartu JKN atau mencetak e-ID secara mandiri oleh Perusahaan / Badan Usaha.

3. Pendaftaran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja.

  • Peserta mendaftarkan langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat secara personal.
  • Peserta mendaftarkan seluruh anggota keluarga sesuai dengan daftar anggota keluarga di Kartu Keluarga.
  • Peserta mengisi daftar isian peserta dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi e-KTP masing-masing 1 (satu) lembar, fotokopi buku tabungan salah satu peserta atau kepala keluarga di dalam kartu keluarga, serta pas foto masing-masing anggota keluarga dengan ukuran 3×4 sebanyak 1 (satu) lembar.
  • Peserta akan mendapatkan virtual account (VA).
  • Peserta membayar iuran ke bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yaitu: BRI/Mandiri/BNI.
  • Bukti pembayaran disertakan ke kantor BPJS Kesehatan yang dapat ditukarkan dengan kartu JKN, bisa juga melalui situs resmi BPJS Kesehatan.
  • Bagi pendaftar bukan pekerja bisa melakukan pendaftaran melalui entitas berbadan hukum seperti Pensiunan BUMN/BUMD yang didaftarkan secara kolektif dengan mengisi formulir dan/atau formulir migrasi data peserta jika sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta atau di perusahaan lain. 

Pada dasarnya siapapun dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat selama enam bulan dengan membayar iuran yang sudah ditetapkan.

Dari berbagai program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, tidak semua peserta bisa mendapatkan layanan dan ketentuan yang sama. Hal tersebut berkaitan dengan jenis peserta sebagai berikut ini:

1. Penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan.

Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu (cacat total tetap) sehingga iurannya ditanggung oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai dengan mandat UU SJSN.

2. Bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

Peserta yang bukan termasuk dalam PBI Jaminan Kesehatan adalah pekerja penerima upah beserta anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

Pekerja penerima upah contohnya:

  • Pegawai negeri sipil.
  • Anggota TNI/POLRI.
  • Pejabat negara.
  • Pegawai pemerintah non pegawai negeri (BUMN/BUMD).
  • Pegawai swasta.
  • Pekerja lain yang memenuhi kriteria sebagai pekerja penerima upah.

Pekerja bukan penerima upah contohnya:

  • Nelayan
  • Petani
  • Peternak
  • Pengemudi taksi online
  • Pengemudi ojek online
  • Dan sebagainya yang bekerja atas usaha dan risiko sendiri.

Bukan pekerja contohnya:

  • Investor
  • Pemberi kerja
  • Penerima uang pensiun
  • Veteran (mantan pejuang masa kemerdekaan)
  • Perintis kemerdekaan
  • Bukan pekerja yang memenuhi kriteria bukan pekerja penerima upah.

Iuran dalam BPJS Kesehatan sama seperti pembayaran premi kepada perusahaan asuransi. Iuran harus dibayar secara berkala oleh peserta, pemberi kerja, dan atau pemerintah kepada BPJS Kesehatan dengan berbagai cara yang sudah disediakan.

Berapa iuran BPJS Kesehatan?

Iuran bagi pekerja penerima upah adalah 5% dari upah yang dilaporkan.

Jenis Peserta Iuran/Premi
Penerima upah Pemberi upah
Pekerja penerima upah 1% dari upah per bulan 4% dari upah perbulan

 

Iuran bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja adalah sebagai berikut ini:

  • Fasilitas kelas I iurannya sebesar Rp80.000 per orang per bulan.
  • Fasilitas kelas II iurannya sebesar Rp51.000 per orang per bulan.
  • Fasilitas kelas III iurannya sebesar Rp25.500 per orang per bulan.

Iuran tersebut rencananya akan naik per 1 Januari 2020 dengan besaran sebagai berikut:

  • Fasilitas kelas I iurannya sebesar Rp160.000 per orang per bulan.
  • Fasilitas kelas II iurannya sebesar Rp110.000 per orang per bulan.
  • Fasilitas kelas III iurannya sebesar Rp25.500 per orang per bulan.

Rencana kenaikan hanya untuk kelas I dan II saja sampai mendapatkan putusan resmi dari pemerintah dan persetujuan dari DPR RI.

Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan setiap bulan paling lambat sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.  Jika tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka dapat dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

Bagi peserta penerima upah yang terlambat membayar iuran akan dikenakan denda admin sebesar 2 (dua) persen per bulan dari total iuran tertunggak dan ditanggung oleh pemberi kerja

Jenis Program BPJS Kesehatan

Pada dasarnya program BPJS Kesehatan hanya dibedakan berdasarkan kelas-kelasnya saja. Adapun jenis kelas yang bisa dipilih disesuaikan dengan jenis kepesertaan berikut ini:

  • Peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dapat memilih salah satu dari jenis kelas yang diberikan yaitu kelas I, II, atau III.
  • Bagi pekerja penerima upah hanya boleh memilih kelas I dan kelas II disesuaikan dengan upah yang diterima. Bagi peserta yang sudah berkeluarga BPJS hanya dapat menanggung 4 (empat) anggota inti, yaitu:
    • Ayah
    • Ibu 
    • 3 orang anak
    • Anak ke 4 dan selanjutnya wajib membayar iuran tambahan disesuaikan dengan kelasnya.
  • Peserta bantuan iuran hanya berhak mendapatkan layanan kelas III.

Layanan BPJS Kesehatan kepada peserta, meliputi:

1. Layanan kesehatan tingkat pertama

Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup:

  • Administrasi pelayanan;
  • Pelayanan promotif dan preventif;
  • Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
  • Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
  • Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  • Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
  • Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
  • Rawat Inap Tingkat Pertama sesuai dengan indikasi medis.

2. Layanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan

  • Administrasi pelayanan;
  • Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
  • Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
  • Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  • Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
  • Rehabilitasi medis;
  • Pelayanan darah;
  • Pelayanan kedokteran forensik klinik;
  • Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal setelah dirawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan bpjs kesehatan, berupa pemulasaran jenazah tidak termasuk peti mati dan mobil jenazah;
  • Perawatan inap non intensif; dan
  • Perawatan inap di ruang intensif.

3. Persalinan

Persalinan yang ditanggung BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah persalinan sampai dengan anak ketiga tanpa melihat anak hidup/meninggal.

4. Ambulan

Ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan satu ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien

Ada beberapa layanan yang tidak akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan, yaitu:

  • Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
  • Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
  • Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja;
  • Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
  • Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
  • Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
  • Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
  • Pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
  • Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
  • Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
  • Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, sinshe, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
  • Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
  • Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
  • Perbekalan kesehatan rumah tangga;
  • Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan
  • Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan
  • manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
  • Klaim perorangan.

Fasilitas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan menjamin peserta akan mendapatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan kelas, jenis kepesertaan di beberapa fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.  

Layanan BPJS Kesehatan pada dasarnya bisa dilakukan di mana saja asalkan memenuhi persyaratan dan kriteria yang sudah ditentukan seperti peserta yang mengalami kegawatdaruratan untuk mencegah kematian, keparan dan kecacatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Selain itu, peserta juga dapat mendapatkan layanan jika berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar.

Selain itu peserta harus mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan oleh BPJS Kesehatan, yaitu:

  • Pelayanan pertama dilakukan di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama.
  • Peserta dapat dilayani di faskes tingkat pertama sesuai dengan faskes yang dipilih atau terdaftar.
  • Pelayanan di fasilitas kesehatan lanjutan harus berdasarkan rujukan dan indikasi medis dari dokter di faskes pertama.
  • Pelayanan di faskes kesehatan tingkat ketiga harus mendapatkan rujukan dari faskes pertama atau faskes kedua.
  • Rujukan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.

Iuran BPJS kesehatan tidak bisa diambil atau tidak memiliki manfaat tunai seperti halnya asuransi kesehatan swasta lainnya. 

BPJS Kesehatan hanya memberikan kompensasi dalam bentuk tunai, apabila terjadi seperti hal berikut ini:

  • Daerah tempat peserta tinggal tidak ada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat untuk memenuhi layanan kebutuhan medis yang ditentukan oleh dinas kesehatan setempat atas pertimbangan BPJS kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan.
  • Kompensasi yang diberikan yaitu dalam bentuk uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan, dan penyediaan fasilitas kesehatan tertentu.
  • Kompensasi tunai sebagai pengganti jasa atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
  • Kompensasi tunai disetarakan dengan faskes terdekat dengan memperhatikan tenaga kesehatan dan layanan yang diberikan kepada peserta.
  • Pengiriman tenaga kesehatan atas kerja sama dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan atau asosiasi fasilitas kesehatan.
  • Besarnya kompensasi di daerah yang belum ada faskes yang memenuhi syarat yaitu Rp50 ribu-Rp100 ribu untuk rawat jalan tingkat pertama dan Rp100 ribu untuk kompensasi rawat inap di tingkat pertama.
  • Kompensasi diberikan kepada peserta dengan sistem reimbursement, dengan menunjukkan bukti klaim dari faskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Inilah bedanya BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan lainnya. BPJS Kesehatan tidak ada limitnya. Artinya berapapun biaya yang harus dikeluarkan untuk melayani dan menjamin kesehatan peserta dengan jumlah ratusan juta rupiah sekalipun tetap akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan menganut prinsip gotong royong dan subsidi silang. Inilah salah satu alasan mengapa iuran BPJS Kesehatan tidak bisa dicairkan meskipun peserta meninggal dunia. Prinsipnya hampir sama dengan yang diterapkan dalam Asuransi Syariah, dana bersifat hibah atau hadiah yang dimanfaatkan oleh sesama anggota. 

Hal ini pula yang menyebabkan BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran. Dampaknya, iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan per 1 Januari 2020 untuk menanggulangi defisit anggaran.

Untuk peserta penerima upah, iuran akan dibayarkan oleh perusahaan. Sementara itu, untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui kanal berikut:

  • Loket pembayaran di kantor BPJS Kesehatan.
  • ATM Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BCA melalui menu Pembayaran.
  • Kantor Pos.
  • Indomaret atau Alfamart.
  • E-commerce
  • Autodebet ke rekening bank.