Asuransi Bumiputera

Dalam situs resminya, Bumiputera memang mencantumkan dengan jelas badan hukumnya. “Dalam usaha bersama, risiko dipikul oleh para peserta sendiri sebagai pemilik perusahaan,” demikian tertulis dalam laman Lembar Fakta di situs resmi AJB Bumiputera. Dijelaskan juga bahwa ini berbeda dengan PT di mana perusahaan yang menanggung risikonya.

Badan hukum mutual ini juga sudah diatur dalam Undang-undang tentang Perasuransian tahun 2014. Termaktub tiga badan hukum perusahaan asuransi dalam UU itu, PT, koperasi, dan mutual. Khusus untuk mutual, ia hanya berlaku bagi yang sudah ada sebelumnya. Jadi, UU tak memperkenankan ada perusahaan asuransi baru yang berbadan hukum mutual atau usaha bersama.

Karena statusnya tersebut, DPR menilai penyelamatan AJB Bumiputera 1912 terganjal status mutual tersebut. Dengan status tersebut, Bumiputera yang bukan berbentuk PT dimiliki oleh pemegang polis. Artinya, nasabah Bumiputera sekaligus pemegang saham.

Karena itu, skemanya adalah asuransi jiwa bersama (AJB). Menurut DPR, penyelamatan Bumiputera harus menunggu Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengubah status mutual menjadi de-mutual.

Mengacu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, pemerintah baru bisa menyuntikkan dana setelah status mutual Bumiputera dicopot.

Ya, Asuransi Bumiputera bermasalah terutama kondisi kesehatan keuangannya. Perusahaan yang berdiri sejak 1912 ini butuh suntikan dana segar triliunan rupiah dalam waktu cepat. Bila terlambat, polis yang dimiliki 6,7 juta nasabah terancam hangus.

Akibat kondisi keuangan tersebut, Bumiputera tidak mampu membayarkan klaim segera. Perusahaan mengakui bisa membayar klaim Rp9,6 triliun dalam waktu 10 tahun.

Jika para pemegang polis Bumiputera melakukan penebusan secara massal, perusahaan akan semakin hancur dan bukan solusi. Pasalnya, status sebagai perusahaan mutual dengan skema AJB menjadikan pemegang polis sebagai pemilik saham.

Sebagai sebuah perusahaan asuransi jiwa yang sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka dan memiliki jutaan pemegang polis di penjuru negeri, Bumiputera tentu pantas diselamatkan. Dan sebagai pemilik perusahaan, pemegang polis bisa berperan dalam proses penyelamatan itu.

Pemegang polis, bisa meminta Pengelola Statuter yang saat ini mengelola Bumiputera untuk transparan dengan kondisi keuangan Bumiputera. Berapa dan apa saja asetnya, berapa utangnya, berapa dana yang dibutuhkan untuk menyelamatkan, dan bagaimana langkah yang akan diambil untuk menyelamatkan Bumiputera.

Permintaan itu tentu tak bisa diajukan langsung, sebaiknya diajukan melalui OJK. Jika pengajuan itu dilakukan secara bersamaan dan dalam jumlah suara yang besar, OJK tentu akan lebih mempertimbangkan. Jika tak paham prosedur surat-menyurat dengan OJK, datang saja ramai-ramai ke kantornya, seperti yang sering dilakukan nasabah PT Asuransi Bumi Asih Jaya tiga tahun lalu.

Pemegang polis juga bisa menuntut perbaikan pengelolaan Bumiputera, agar orang-orang “kotor” tak lagi diberi jabatan untuk mengelola perusahaan itu. Sebab jika perusahaan ini bangkrut, pemegang polis akan ikut menanggung kerugian. Sebaliknya, jika perusahaan untung, mereka juga berhak meraup keuntungan, layaknya pemegang saham.

Irvan Rahardjo, mantan komisaris Bumiputera yang juga pemegang polis mengatakan, apapun yang akan dilakukan OJK sebagai pengawas industri keuangan terhadap Bumiputera, termasuk upaya pembubaran ataupun demutualisasi, harus atas sepengetahuan dan seizin para pemegang polis. Hal ini sesuai anggaran dasar Bumiputera.

Dalam situs resminya, AJB Bumiputera memastikan pembayaran klaim langsung ke rekening nasabah, apapun jenis klaimnya. Namun, nasabah harus memenuhi syariat pengajuan klaim yaitu permohonan layanan ini di kantor cabang dengan mengisi formulir permohonan, dan mencantumkan nomor rekening BNI atau Bank Mandiri. Apabila penerima manfaat tidak memiliki rekening, maka pembayaran klaim dilakukan di kantor cabang.

Namun dengan kondisi keuangan saat ini, pembayaran klaim nasabah Bumiputera sepertinya tidak bisa menerapkan “kemudahan” tersebut. Direktur Utama Bumiputera Dirman Pardosi mengatakan, perusahaan memperkirakan teknis mekanisme pembayaran klaim melalui sistem antrean rampung Februari 2020.

Bumiputera tengah menginventarisir seluruh klaim nasabah yang belum terbayarkan. Pada 2019, tunggakan mencapai Rp4,2 triliun dan akan bertambah seiring adanya potensi klaim sepanjang 2020 senilai Rp5,4 triliun.

Bumiputera belum bisa dikatakan bangkrut. Meskipun mengalami kasus kesulitan membayar klaim nasabah hingga kini. Perusahaan terus berupaya untuk menyelamatkan keberlangsungan agar bisa membayar klaim dan bisnis asuransinya tetap berjalan. Beberapa cara dilakukan, seperti menjual aset, menerbitkan produk baru dan dikelola secara terpisah, hingga manajemen aset.

Selain itu, Bumiputera juga berjanji bakal tetap membayar semua klaim yang tertunda dan gak mengenal istilah gagal bayar. Berikut ini kondisi terbaru Bumiputera yang menunjukkan bahwa perusahaan berada di ujung tanduk.

Bumiputera jual aset untuk bayar klaim

Pada Desember 2019 lalu, Bumiputera kabarnya akan menjual aset perusahaan untuk membayar klaim. Targetnya, perusahaan bakal mendapatkan dana segar Rp2 triliun dari aktivitas tersebut, sementara total klaim yang ditunggak perusahaan mencapai Rp4,1 triliun.

Penjualan aset bisa dilakukan dengan cara jual putus dan untuk aset premium, dilakukan skema kerja sama operasi (KSO). Nah, strategi KSO bakal menjadi prioritas karena Bumiputera tetap akan mendapatkan penghasilan dari sana.

Bumiputera baru bisa lunasi Rp9,6 triliun dalam 10 tahun

Klaim belum dibayar Bumiputera pada tahun 2019 mencapai Rp5,4 triliun dan berpotensi akan jatuh tempo pada tahun 2020.

Dilansir dari CNBC, pihak Bumiputera mengaku gak ada istilah gagal bayar dalam perusahaan asuransi tersebut. Mereka akan bertanggung jawab membayar semua klaim yang masuk lewat program penyehatan dengan target pelunasan klaim 4-5 tahun ke depan. Perkiraannya, seluruh utang klaim belum dibayar bakal lunas dalam jangka waktu 10 tahun lagi.

Selain itu, perusahaan bakal mengoptimalisasi aset manajemen, premi lanjutan, dan keuntungan produksi baru sebesar Rp3 triliun. Targetnya, tahun 2034 perusahaan bakal mencapai rasio solvabilitas 100 persen, kendati syarat minimum pemerintah adalah 120 persen.

Bumiputera terapkan bayar klaim dengan antrean

Bumiputera mengabarkan membayar klaim nasabahnya yang tertunggak dengan sistem antrean per Februari 2020. Petinggi perusahan sendiri mengatakan bahwa pihaknya gak menjanjikan waktu pasti mengenai klaim tersebut tetapi bila ada uangnya, perusahaan bakal segera memberikannya ke nasabah.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Direksi AJB Bumiputera 1912 No.PE.1/DIR/I/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengelolaan Sistem Antrean Klaim yang telah ditetapkan oleh direksi pada 20 Januari 2020.

Dilansir dari Bisnis, sistem antrean ini menganut prinsip first come first served, maksudnya nasabah yang paling dulu mengajukan klaim bakal mendapat layanan lebih cepat. Nomor antrean ditetapkan berdasarkan kantor wilayah Bumiputera. Klaim yang diajukan setelah tanggal 1 Januari 2020 nomor antriannya bakal ditempatkan setelah polis jatuh tempo tahun 2019. 

Hingga Juli 2021, masih belum ada kabar terbaru mengenai nasib pembayaran klaim nasabah. Beberapa komplain dan demo damai dari nasabah terkait masalah Asuransi Bumiputera ini terdapat di dalam sejumlah media mainstream seperti Detik dan CNBC.

Bank Dunia alias World Bank dalam laporannya menyatakan Jiwasraya dan Asuransi Bumiputera tidak aman. Atas pernyataan tersebut, OJK merasa tidak pernah melakukan pembahasan khusus bersama Bank Dunia.

“Sehubungan dengan beredarnya pemberitaan presentasi World Bank Indonesia yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, khususnya materi yang terkait sektor jasa keuangan, kami menegaskan substansi materi tersebut tidak pernah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan OJK,” kata Juru bicara OJK Sekar Putih kepada CNBC Indonesia.

Bank Dunia memang memberikan catatan khusus terkait masalah AJB Bumiputera 1912 dan Asuransi Jiwasraya. Kedua masalah asuransi ini bersifat penting untuk diselesaikan. Demikian terungkap dalam laporan Global economic risks and implications for Indonesia pada September 2019.

Bank Dunia mengakui sistem keuangan Indonesia memang cukup tahan terhadap gejolak. Namun ada dua area yang harus membutuhkan kebijakan khusus. Poin pertama adalah konglomerasi keuangan. Bank dunia mengungkapkan konglomerasi ini menguasai 88% aset perbankan.

Namun, ada beberapa gap atau jarak antara regulasi dan supervisi alias pengawasannya. Bank Dunia menyarankan agar OJK membentuk divisi baru yang menaungi langsung pengawasan terhadap konglomerasi keuangan. Bank Dunia juga diminta untuk melakukan harmonisasi aturan, pengawasan risiko dan rating.

Poin kedua, Bank Dunia menyoroti dua masalah kewajiban Asuransi Bumiputera dan Jiwasraya. Bank Dunia menilai, dua perusahaan (Bumiputera dan Jiwasraya) belum dapat memenuhi kewajibannya. Perusahaan mungkin tidak likuid dan membutuhkan perhatian segera dari otoritas dan tentunya pemerintah. Bank Dunia meminta langkah khusus. Misalnya, penilaian secara luas dan terperinci atas kesenjangan aktuaria. Setelah itu segera dilakukan pemulihan dan penyelesaian.

Bisa dikatakan pencairan klaim Asuransi Bumiputera susah karena terganjal beberapa hal. Berikut ini fakta-fakta ganjalan yang dialami nasabah Bumiputera berdasarkan berita yang diturunkan Kontan.

Perusahaan asuransi tertua di Indonesia, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 pernah berkomitmen untuk mencairkan dana nasabah. Namun, yang terjadi malah sebaliknya. Nasabah menemui kesulitan saat ingin mencairkan klaim untuk produk asuransi. 

Ada instruksi dari OJK

Salah satu pemegang polis AJB Bumiputera, Rudi, mengaku telah menghubungi call center yang tertera di website Bumiputera. Berdasarkan informasi yang diterimanya, klaim tidak bisa dicairkan karena ada instruksi dari OJK bahwa Bumiputera tidak boleh mencairkan dana nasabah demi menjaga likuiditas sejak September 2018.

Tidak hanya itu, petugas Customer Service (CS) juga tidak mengetahui sampai kapan dana klaimnya tidak bisa dicairkan. 

Penangguhan pembayaran premi

Selama ini, Rudi mengamati berita mengenai Jiwasraya dan Bumiputera. Rudi berencana untuk menghentikan kedua polisnya. Apalagi sebagai pemegang premi tahunan, Desember 2019 bakal menjadi jatuh tempo bayar premi. Ia pun ingin mencairkan semua dana yang ada di Bumiputera. Namun rencana itu belum terealisasi karena customer service (CS) Bumiputera hanya mempersilakan untuk penangguhan pembayaran, bukan tutup polis.

OJK membantah CS AJB Bumiputera

OJK membantah telah melarang Bumiputera menunaikan kewajiban dalam membayar klaim. Juru bicara OJK mengatakan, otoritas tidak pernah melarang karena tidak ada dari OJK terlibat penanganan klaim. Menurutnya, OJK hanya memantau sistem pembayaran klaimnya. Penanganan klaim Bumiputera sepenuhnya dilakukan oleh manajemen dalam rangka penyelesaian kepada pemegang polis.

Besaran premi asuransi Bumiputera tergantung pada polis yang diambil nasabah. Untuk mengetahui besaran harga premi dan faktor penentunya, silakan tab premi.

Pembayaran premi Asuransi Bumiputera bergantung pada ketentuan pada polis asuransi. Sementara ini, pembayaran hanya bisa dilakukan menggunakan virtual account (VA) Bank BNI, dengan metode sebagai berikut:

• ATM BNI, ATM Bersama, ATM Link atau Bank Lainnya
• BNI Mobile Banking
• BNI Internet Banking
• Setor tunai/teller
• Cabang Indomaret terdekat

Cara klaim Asuransi Bumiputera disesuaikan dengan ketentuan polis yang dimiliki. Sila cek laman tab Klaim.

Terdapat perbedaan antara agen dan broker asuransi. Agen asuransi biasanya adalah orang pribadi yang bekerja untuk perusahaan asuransi. Sementara itu, broker adalah pihak independen yang menjadi perantara antara perusahaan asuransi dengan calon nasabah.

Untuk informasi sistem keagenan Asuransi Bumiputera tidak tersedia pada situs resminya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, silakan menghubungi call center Bumiputera.

Lifepal adalah broker asuransi online yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini, Lifepal belum bekerja sama dengan Asuransi Bumiputera. Namun, calon nasabah tetap bisa mendapatkan referensi terkait berbagai perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia yang menyediakan produk perlindungan serupa Asuransi Bumiputera dengan disertai konsultasi gratis di Lifepal.

Layanan nasabah atau call center Asuransi Bumiputera dapat dicapai dengan berbagai media. Sila cek tab Layanan.

Asuransi Bumiputera memiliki rekanan rumah sakit yang tersebar luas di Indonesia. Sila cek tab Rekanan.

Bumiputera tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sila cek tab Layanan.

Disebabkan kondisi keuangan Bumiputera saat ini, Lifepal tidak merekomendasikan pembelian Asuransi Bumiputera. Berikut ini perusahaan lain yang menyediakan asuransi seperti Bumiputera tetapi tidak bermasalah dengan OJK.

• AIA
• Al Amin
• Astra Life
• Avrist
• BNI Life
• BRI Life
• Cigna
• Ciputra Life
• FWD
• Kresna Life
• Lippo Life
• Manulife
• Prudential
• Simas Jiwa
• Sinarmas MSIG Life
• Tokio Marine Life
• Zurich Life

Berdasarkan informasi terbaru mengenai Asuransi Bumiputera dan masalah keuangan yang melilitnya, Lifepal tidak merekomendasikan untuk membeli produk asuransi dari perusahaan tersebut. Nasabah bisa menemukan produk terbaik dari perusahaan asuransi BUMN maupun swasta yang memiliki kondisi keuangan lebih sehat dan pelayanan maksimal. Temukan di sini!

Lifepal berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat dan terbaru tetapi dapat berbeda dari informasi yang diberikan oleh penyedia layanan/institusi keuangan. Keseluruhan informasi diberikan tanpa jaminan, kami menyarankan untuk melakukan verifikasi sebelum melakukan keputusan finansial.

Berikut ini daftar laman situs yang disadur oleh tim penulis Lifepal.co.id:

• http://ajb.bumiputera.com/
• https://money.kompas.com/read/2020/01/20/050700926/ada-potensi-klaim-rp-9-6-triliun-bagaimana-ajb-bumiputera-membayarnya-?page=all
• https://www.cnbcindonesia.com/market/20200120143130-17-131287/sengkarut-jiwasraya-asabri-ajb-bumiputera-ini-bedanya/3
• https://www.cnbcindonesia.com/market/20200120220822-17-131430/klaim-bengkak-rp-96-t-bagaimana-bumiputera-membayarnya
• https://keuangan.kontan.co.id/news/menilik-jurus-ajb-bumiputera-bayar-klaim-yang-diramal-capai-rp-96-triliun-tahun-ini?page=all
• https://katadata.co.id/berita/2020/01/16/penyelesaian-masalah-ajb-bumiputera-ojk-tunggu-proposal-perbaikan
• https://finansial.bisnis.com/read/20200512/215/1239622/manajemen-penyehatan-ajb-bumiputera-1912-terkendala-pandemi-covid-19
• https://keuangan.kontan.co.id/news/perbaiki-likuiditas-ini-strategi-jangka-pendek-ajb-bumiputera-1912
• https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191119085103-78-449542/penyelamatan-bumiputera-terganjal-status-usaha-bersama
• https://tirto.id/pemegang-polis-bumiputera-jangan-gegabah-b9XY
• https://www.cnbcindonesia.com/news/20190910182018-4-98446/bank-dunia-sebut-bumiputera-jiwasraya-bahaya-apa-kata-ojk
• https://keuangan.kontan.co.id/news/tiga-fakta-tentang-nasabah-bumiputera-yang-kesulitan-mencairkan-klaim-asuransi
• https://finance.detik.com/moneter/d-5489931/alasan-asuransi-bumiputera-gagal-bayar-terungkap
• https://bisnis.tempo.co/read/1443727/ojk-tetapkan-eks-ketua-bpa-bumiputera-nurhasanah-jadi-tersangka
• https://www.cnbcindonesia.com/market/20210703092427-17-257941/dear-nasabah-begini-rekomendasi-ojk-untuk-bumiputera