Pengertian Pajak Progresif dan Rumus Menghitungnya

kredit motor oto finance

Memahami pajak progresif tidak terlalu sulit apalagi jika kita memiliki dua kendaraan sejenis yang sama-sama dibebani dengan pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya. 

Pajak progresif adalah pungutan pajak dengan nilai yang lebih besar seiring dengan semakin banyaknya kepemilikan barang atau benda kena pajak yang diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah pajak progresif kendaraan.

Secara sederhana bisa diartikan bahwa semakin banyak kendaraan yang dimiliki, maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan atas tiap kendaraan yang ada.

Landasan Hukum Pajak Progresif

pph 23

Pajak progresif  memiliki landasan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut mengatur tentang kepemilikan unit kendaraan kedua dan pembayaran pajaknya dengan ketentuan sebagai berikut.

  • Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi untuk kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1 persen dan paling tinggi sebesar 2 persen.
  • Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi atas kepemilikan unit kedua dan seterusnya dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2 persen dan paling tinggi sebesar 10 persen.

Dengan ketentuan tersebut, kita harus membayarkan tarif pajak progresif untuk unit kendaraan kedua dan seterusnya berlaku untuk kelipatan. Tarif pajak progresif ini ditetapkan atas kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan atas nama atau alamat yang sama.

Namun perlu diketahui juga bahwa pengenaan atas pajak ini hanya berlaku pada kepemilikan jenis kendaraan yang sama. Berikut adalah contoh kasusnya untuk memperjelas.

Contoh kasus terkait pengenaan tarif pajak progresif

Misalnya membahas sebuah kendaraan sepeda motor atas nama Tuan Agung yang beralamat di Jalan Lempuyangan, Jakarta. Tuan Agung kemudian membeli sepeda motor kedua pada tahun berikutnya dengan atas nama pemilik dan alamat yang sama. 

Maka sepeda motor kedua itulah yang dikenakan tarif pajak motor progresif dengan besaran antara 2 persen sampai dengan 10 persen berdasarkan besaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tertera di STNK.

Contoh kasus tidak terkait pengenaan tarif pajak progresif

Contoh kasus yang lainnya, Tuan Agung memiliki berbagai kendaraan dengan jenis yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Tuan Agung memiliki satu sepeda motor, satu mobil, dan satu truk. Karena berbeda jenis kendaraan, maka tidak ada satu pun kendaraan milik Tuan Agung yang dikenakan tarif pajak progresif.

Tabel Persentase Tarif Pajak Progresif Wilayah DKI Jakarta untuk Kendaraan Sejenis

Singkat mengenai besaran tarif pajak yang dikenakan atas tambahan kepemilikan unit kendaraan yang sama, persentasenya akan meningkat seiring pertambahan jumlah kendaraan. Di bawah ini kita bisa lihat besaran tarifnya.

Urutan Kepemilikan Tarif Pajak
Kendaraan Pertama 2%
Kendaraan Kedua     2,5%
Kendaraan Ketiga     3%
Kendaraan Keempat 3,5%
Kendaraan Kelima    4%
Kendaraan Keenam  4,5%
Kendaraan Ketujuh  5%
Kendaraan Kedelapan 5,5%
Kendaraan Kesembilan 6%
Kendaraan Kesepuluh 6,5%
Kendaraan Kesebelas           7%
Kendaraan Kedua Belas 7,5%
Kendaraan Ketiga Belas 8%
Kendaraan Keempat Belas 8,5%
Kendaraan Kelima Belas 9%
Kendaraan Keenam Belas 9,5%
Kendaraan Ketujuh Belas 10%

Cara Menghitung Tarif Pajak Progresif

efilling pajak

Cara untuk menghitung tarif pajak progresif tidak terlalu rumit dan sulit bahkan bisa dilakukan sendiri selama kita mengetahui pajak kendaraan bermotor (PKB) yang tertera di dalam STNK kendaraan pribadi.

Langkah pertama untuk mengetahui tarif pajak progresif, pastikan dulu nilai jual kendaraan bermotor dengan rumus di bawah ini,

NJKB Kendaraan = (Pajak Kendaraan Bermotor / 2) x 100

Setelah mengetahui NJKB kendaraan, selanjutnya kalikan dengan persentase tarif pajak progresif sesuai dengan urutan kepemilikan kendaraan.

Berikut adalah studi kasus penerapan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda dua lebih dari satu. Agar lebih mudah, kita gunakan contoh dengan kepemilikan sepeda motor dengan jenis yang sama di tahun yang sama.

Hal tersebut dilakukan agar simulasi penghitungan lebih mudah dipahami. Karena jika berbeda jenis dan tahunnya akan mempengaruhi nilai NJKB sehingga berpengaruh juga terhadap tarif progresif yang harus dibayarkan.

Contoh penghitungan tarif pajak progresif

Tuan Agung memiliki dua sepeda motor di tahun yang sama. PKB motor kedua adalah Rp250.000, maka penghitungan NJKB motor Tuan Agung sebagai berikut.

  • NJKB = (PKB/2) x 100
  • NJKB = (Rp250.000/2) x 100
  • NJKB = Rp12.500.000
  • SWDKLLJ = Rp35.000

Setelah diketahui NJKB kendaraan, selanjutnya menghitung besaran tarif pajak progresif berdasarkan urutan kepemilikan kendaraan tersebut.

Sepeda motor pertama

  • PKB = Rp12.500.000 x 2% = Rp250.000 
  • SWDKLLJ = Rp35.000
  • Pajak = Rp250.000 + Rp35.000 = Rp285.000

Sepeda motor kedua

  • PKB = Rp12.500.000 x 2.5% = Rp312.500 
  • SWDKLLJ = Rp35.000
  • Pajak = Rp312.500 + Rp35.000 = Rp347.500

Sepeda motor ketiga

  • PKB = Rp12.500.000 x 3% = Rp375.000
  • SWDKLLJ = Rp35.000
  • Pajak = Rp347.500 + Rp35.000 = Rp382.500

Contoh penghitungan tarif progresif tersebut sangat mudah untuk diaplikasikan setelah mengetahui NJKB kendaraan. Penghitungan tersebut juga berlaku untuk penghitungan tarif pajak progresif kelipatan selanjutnya, misalnya untuk motor keempat, kelima, dan seterusnya.

Kekurangan dan Kelebihan Tarif Pajak Progresif

lunas bayar pajak motor

 

Dengan mengetahui ketentuan tarif pajak progresif kendaraan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita pun bisa menyiapkan anggaran pengeluaran sesuai dengan jumlah kendaraan yang kita miliki.

Semakin banyak kendaraan yang kita miliki, konsekuensinya pun semakin besar pula tarif pajak progresif yang harus dibayarkan.

Oleh karena itu, pertimbangkan kembali niat untuk memiliki kendaraan melebihi jumlah yang dibutuhkan. Apalagi jika kita masih tinggal sendiri atau berdua dengan istri/suami.

Mari ikuti imbauan pemerintah untuk memprioritaskan penggunaan kendaraan umum demi turut membantu mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas.