Menghitung Kesanggupan Bayar Masyarakat Jika Tarif BPJS Naik

Kenaikan tarif BPJS Kesehatan diwacanakan terealisasi tahun depan. Namun, rencana Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut bikin gerah banyak pihak. Terlihat dari tagar #BPJSMencekik yang trending di Twitter.

Tak hanya Kelas I yang dianggap lebih mampu, Kelas II dan III pun turut dinaikkan. FYI saja, jika diberi lampu hijau, kenaikan tarif atau iuran BPJS yang diusulkan Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini seperti dilansir Kompas adalah sebagai berikut:

  • Kelas I Rp80 ribu → Rp160 ribu.
  • Kelas II Rp51 ribu → Rp110 ribu.
  • Kelas III Rp25.500 → Rp42 ribu.

Teman Andalan Untuk Kebutuhan Asuransimu

  • Bandingkan lebih dari 100 polis
  • Konsultan terbaik di sisimu
  • Bantuan klaim gratis dan mudah
Rp
+62

Sementara, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diusulkan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) masih lebih rendah yaitu:

  • Kelas I Rp80 ribu → Rp120 ribu.
  • Kelas II Rp51 ribu → Rp75 ribu.
  • Kelas III tetap di angka Rp25.500.

Dari usulan tersebut intinya peserta Kelas I bakal membayar lebih dari Rp100 ribu. Melihat usulan tersebut, sebenarnya sanggup tidak ya masyarakat membayar sesuai tarif yang baru? Mari kita mulai hitung-hitungannya!

Menghitung Kesanggupan Bayar Masyarakat Indonesia

krl jakarta

Karyawan yang sudah bergaji di atas Rp5 juta, hidup tanpa cicilan, masih single, mungkin kebanyakan tidak terbebani dengan wacana ini.

Lalu, apa kabar ya kawan-kawan yang tinggal di daerah dengan pendapatan per bulan hanya Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berbeda-beda? Sementara, tarif BPJS Kesehatan sama-rata di seluruh Indonesia.

Apakah mereka masih sanggup?

Jika ditanyakan ke agen asuransi, pasti dijawab harus sanggup karena ini adalah kebutuhan. Namun, hitungan berikut mungkin akan membantu kita yang bergaji UMP.

Nah, untuk melihat kesanggupan masyarakat Indonesia membayar tarif BPJS Kesehatan yang naik, kita bisa ambil contoh dari dua provinsi dengan UMP tertinggi dan terendah per tahun 2019. Yaitu, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.

Berdasarkan rumus perencanaan keuangan ideal, porsi yang dialokasikan untuk asuransi biasanya 3-5 persen dari pendapatan. Mari kita hitung kemampuan masyarakat dari dua provinsi ini berdasarkan persentase tersebut.

1. UMP Tertinggi di Indonesia

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per November 2018 menetapkan besaran UMP adalah Rp3.940.973 per bulan. Dari pendapatan bulanan ini, kita hitung berdasarkan persentase alokasi anggaran untuk asuransi yang tertinggi yaitu 5 persen. Berikut hitungannya.

Rp3.940.973 x 5% = Rp197.048,65

Alokasi asuransi yang proporsional untuk satu bulan berarti Rp197 ribuan. Berarti Jakartans masih bisa jadi peserta BPJS Kelas I nih!

2. UMP Terendah di Indonesia

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta per November 2018 menetapkan UMP daerahnya sebesar Rp1.570.922 per bulan. Dari pendapatan UMP per bulan ini, kita hitung berdasarkan persentase yang sama untuk alokasi anggaran asuransi yaitu 5 persen. Berikut hitungannya.

Rp1.570.922 x 5% = Rp78.546

Kita bulatkan menjadi Rp78 ribu sebagai alokasi asuransi yang proporsional untuk satu bulan.

OMG, ini berarti semua orang Jogja yang hanya menerima UMP tidak sanggup bayar BPJS Kelas I. Bahkan angka tarif BPJS yang sekarang yaitu Rp80 ribu pun sebenarnya tidak proporsional, lho!

Berat!

Dengan kenaikan tarif yang diusulkan Menteri Keuangan, masyarakat Yogyakarta penerima UMP akan lebih aman apabila menjadi peserta Kelas III. Sementara kenaikan versi DJSN yang diterima, maka mas dan mbakyu Kota Gudeg bisa lebih lega. Karena tarif kelas II masih masuk bujet.

Dampak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

daftar paket im3

Dari rencana pemerintah ini, dampaknya bakal terasa jelas. Satu hal yang pasti berubah, terutama di kalangan penerima UMP adalah “mengencangkan ikat pinggang”. Artinya, kita wajib berhemat agar tetap bisa membayar iuran bulanan BPJS.

Dampak lain yang mungkin terjadi, berdasarkan pendapat sejumlah ekonom pro rakyat adalah perekonomian nasional bakal melambat. Entah terlalu jauh atau tidak, tapi yang pasti bakal ada kemungkinan pengurangan belanja atau pola konsumsi berubah karena iurannya lebih mahal 100 persen dari sebelumnya.

Biar tidak melebar dan menjadi perdebatan penggemar Teori Konspirasi yang suka lebay, sebaiknya kita lihat apa saja dampaknya bagi kehidupan kita. Berikut yang mungkin terjadi pada tiap pekerja penerima UMP.

1. Penurunan kelas

Ini dampak pertama yang bakal terjadi. Sarena kepemilikan asuransi atau BPJS harus disesuaikan dengan porsi yang tepat agar finansial tetap aman dan tidak terjadi gali lubang tutup lubang.

Tengok saja hitungan porsi untuk penerima UMP di Yogyakarta yang hanya bisa mengalokasikan Rp78 ribu setiap bulannya. Sudah pasti yang tadinya menjadi peserta Kelas I harus turun ke Kelas III. Ya salam!

2. Tidak mampu beli asuransi lain

Dampak kedua selain yang disebutkan tadi adalah ketidakmampuan membeli asuransi lain. 

Contoh, warga Jakarta. Dari hitung-hitungan tadi, terdapat sisa Rp37 ribu dari angka Rp197 ribu yang bisa dialokasikan untuk asuransi. Dengan bujet segitu, asuransi swasta yang bisa kita pilih pun semakin terbatas. Memang tetap ada, kok.

Ada beberapa asuransi masih bisa kita beli dengan bujet Rp37 ribuan per bulan. Kalau kita masuk ke marketplace asuransi Lifepal, di sana terdapat beberapa produk asuransi yang bahkan bisa dibeli dengan bujet mulai dari Rp5 ribuan per bulan.

Hanya saja, proteksi yang diberikan biasanya adalah asuransi mikro. Yaitu produk asuransi yang meng-cover beberapa risiko saja. Misal, asuransi demam berdarah, asuransi tipus, ataupun asuransi khusus untuk kecelakaan.

Biar lebih jelas, kontak saja tim Lifepal lewat nomor yang ada di website, ya.

Sementara itu, untuk warga Yogyakarta. Ada cara lain untuk menyiasati agar tetap bisa punya asuransi lain sebagai tambahan proteksi.

Salah satunya adalah menurunkan kelas kepesertaan menjadi Kelas III → Rp42 ribu per bulan. Dengan plafon asuransi proporsional Rp78 ribu per bulan dikurangi Rp42 ribu masih ada sisa Rp36 ribu yang tentunya bisa digunakan untuk membeli asuransi lain.

Dengan cara ini, sisa plafon asuransi orang Jakarta sama orang Jogja beda tipis cuma seribu perak. Jadi bisa deh beli asuransi tambahan.

3. Gaya hidup turun

Semua boleh turun asal jangan gaya hidup! Sebaiknya singkirkan prinsip tersebut, ya.

Ini mungkin paling berat. Tetapi, di tengah kebutuhan tinggi, kenaikan iuran BPJS, dan pendapatan yang tidak kunjung naik tanpa ada kerja sampingan, akan sulit jika kita tidak menurunkan gaya hidup.

Mau tidak mau, kita harus rela demi memiliki perlindungan kesehatan standar dari pemerintah.

Tips Agar Tetap Mampu Bayar BPJS dan Asuransi

rekening bersama

Baik BPJS Kesehatan dan asuransi swasta sebenarnya sama-sama melengkapi. Sebab, ada beberapa manfaat BPJS Kesehatan yang tidak dimiliki asuransi, begitu juga sebaliknya.

Sebenarnya, kita masih mampu kok bayar keduanya. Meski dengan gaji seadanya, lho!

Ada beberapa tips berikut yang bisa diadopsi agar tetap bisa membeli asuransi lain seandainya BPJS naik 100 persen. Berikut tips-tipsnya.

  • Cari duit tambahan. Cara ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti jualan makanan online bagi yang hobi masak, menjual jasa foto pre-wedding bagi yang hobi fotografi, dan bisa juga menjadi membuka les Bahasa Inggris atau pelajaran lain di akhir pekan.
  • Berhemat dan terus berhemat. Langkah ini cukup jitu. Bisa disiasati dengan membawa bekal sendiri dari rumah untuk kerja hingga berhemat uang transportasi.
  • Memanfaatkan berbagai promo. Ini bisa diterapkan dengan menggunakan uang digital yang sering memberikan promo dan diskon hingga berbelanja sesuai kebutuhan dan saat diskon besar. Tentu saja tidak boleh terlena pula sehingga keranjingan promo.

Semoga dengan tips-tips tersebut, masyarakat bergaji UMP bisa tetap memiliki BPJS Kesehatan dan asuransi. Jangan biarkan tarif BPJS Kesehatan yang naik menghalangi kita memiliki perlindungan kesehatan yang maksimal. Selamat mencoba!