Lagi! 120 Fintech Ilegal dan Puluhan Perusahaan Investasi Bodong Diblokir OJK

Lagi! 120 Fintech Ilegal dan Puluhan Perusahaan Investasi Bodong Diblokir OJK

Satgas Waspada Investasi menemukan masih banyaknya kegiatan fintech peer to peer lending ilegal masih beredar dan berpotensi merugikan masyarakat. Maka dari itu, OJK pun mengambil langkah buat memblokir 120 fintech ilegal serta 20 perusahaan investasi bodong. 

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan hasil penelusuran Satgas pada Januari ini telah menemukan 120 entitas yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK.

“Banyak kegiatan fintech peer to peer lending ilegal pada website, aplikasi atau penawaran melalui sms yang beredar. Masyarakat selalu kami minta waspada agar memanfaatkan daftar fintech peer to peer lending yang terdaftar di OJK,” kata Tongam.

Menurut Tongam, masyarakat juga harus terus diinformasikan untuk berhati-hati memanfaatkan mudahnya penawaran meminjam uang dari perusahaan fintech peer to peer lending mengingat Tanggung jawab dalam pengembalian dana yang dipinjam.

“Meminjam uang dimanapun harus bertanggung jawab untuk membayarnya. Bahayanya jika meminjam di fintech peer to peer lending ilegal masyarakat bisa jadi korban ancaman dan intimidasi jika menunggak pinjaman,” katanya.

Sebelumnya, pada tahun 2019, Satgas Waspada Investasi menghentikan kegiatan 1494 fintech peer to peer lending ilegal. Total yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 s.d. Januari 2020 sebanyak 2018 entitas.

28 Kegiatan usaha tanpa izin

Dicap ilegal banyak fintech dan perusahaan investasi bodong diblokir OJK
Dicap ilegal banyak fintech dan perusahaan investasi bodong diblokir OJK, (Shutterstock).

Selain kegiatan fintech peer to peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 28 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari 28 entitas tersebut diantaranya melakukan kegiatan sebagai berikut:

13 Perdagangan Forex tanpa izin;

3 penawaran pelunasan hutang;

2 Investasi money game;

2 Equity Crowdfunding Ilegal;

2 Multi Level Marketing tanpa izin;

1 Investasi sapi perah;

1 Investasi properti;

1 pegadaian tanpa izin;

1 platform iklan digital;

1 Investasi cryptocurrency tanpa izin;

1 Koperasi tanpa izin.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan bahwa terdapat tiga entitas yang ditangani Satgas telah mendapatkan izin usaha yaitu PT Dxplor Duta Media, PT Indonesia Wijaya Sejahtera, dan PT Makin Jaya Agung telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan penjualan produk dengan sistem penjualan langsung, serta satu entitas yang telah membuktikan bahwa kegiatannya bukan merupakan fintech lending yaitu Yayasan Beruang Cerdas Indonesia, sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.

Buat mengadu keberadaan fintech dan perusahaan investasi bodong serta ilegal bisa di sini lho!

Jika mengalami penipuan bisa langsung menghubungi kontak ini
OJK 157 atau email pengaduan bisa kamu lihat di situs resmi OJK, (Shutterstock).

Untuk menampung pengaduan, konsultasi dan sosialisasi langsung mengenai berbagai persoalan terkait investasi, fintech lending dan gadai swasta ilegal, Satgas kembali membuka Warung Waspada Investasi bertempat di di The Garden Coffee & Gold, Jalan H. Agus Salim, Jakarta Pusat. Warung Waspada Investasi akan beroperasi setiap hari Jumat pukul 09.00 – 11.00 WIB.

Dalam Warung Waspada Investasi tersebut akan hadir perwakilan dari 13 kementerian/lembaga anggota Satgas Waspada Investasi yang akan melayani pertanyaan ataupun aduan masyarakat mengenai kegiatan investasi ilegal, fintech lending ilegal ataupun gadai swasta ilegal.

“Selama ini laporan ataupun pertanyaan masyarakat lebih banyak masuk melalui saluran komunikasi seperti Kontak OJK 157, email [email protected] atau [email protected]. Dengan adanya Warung ini diharapkan masyarakat akan semakin mudah untuk melapor dan bertanya langsung,” kata Tongam.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Tongam meminta, jika masyarakat menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157, email [email protected] atau [email protected].

Selain itu, masyarakat juga lebih berhati-hati dalam memilih platform investasi. Terpenting masyarakat harus memastikan platform yang dipilih sudah mengantongi izin OJK.

“Masyarakat kita memang perlu kita edukasi supaya jangan cepat tergiur terhadap hal-hal seperti ini karena pada dasarnya ini adalah penipuan bisa merugikan masyarakat,” papar Tongam.

Menurut Tongam, masyarakat juga harus memastikan produk investasi yang ditawarkan memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Selain itu, masyarakat harus memastikan logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya sudah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Korban dari kegiatan koperasi ilegal Multi Level Marketing. Kemudian arisan online mungkin juga atau penipuan-penipuan lain yang berkedok investasi atau money game. Ini kita tampung semua disini, sehingga kita bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tutupnya.

Nah itu di seputar pemblokiran fintech ilegal oleh OJK. Gak cuma itu, puluhan perusahaan investasi bodong pun juga mendapatkan perlakuan sama dari OJK. (Editor: Mahardian Prawira Bhisma)