Banyak Rentenir Pinjaman Online, Waspadai Hal Ini Sebelum Meminjam Uang

Shutterstock

Shutterstock

Tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan digital pinjaman online mencuatkan masalah besaran bunga. Maraknya platform pinjam meminjam secara online atau peer to peer (P2P) lending kini mulai memunculkan masalah besaran bunga yang dibebankan kepada nasabahnya.

Harus diakui perkembangan teknologi dalam bidang finansial tak pelak menjadikan era baru bagi industri keuangan. Dari yang sebelumnya konvensional menjadi layanan keuangan digital. Dari yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat.

Perkembangan ini pun menjadi pilihan baru dan primadona bagi masyarakat yang belum bankable untuk memperoleh pinjaman.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan, pihaknya tidak dapat mengintervensi soal besaran bunga pinjaman fintech online.

“Tingkat bunga yang dikenakan oleh perusahaan ini sifatnya peer to peer di mana mereka langsung berkontrak antara borrower sama lender. Ini tentu kesepakatan antara dua pihak. OJK tidak bisa megintervensi dalam artian menetapkan harus sekian persen, itu tidak bisa,” kata Nurhaida.

Menurut Nurhaida, saat ini prioritas OJK adalah memastikan perusahaan-perusahaan fintech P2P lending menjalankan transparansi.

Dengan transparansi, maka calon peminjamnya dapat menilai tingkat resiko peminjaman dan menentukan tingkat bunga. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

“Kalau si borrower atau yang meminjam transaparan tentang kondisi bisnisnya, prospeknya ke depan, maka yang meminjam bisa mengakses risiko. Ini juga terkait besarnya imbal hasil yang diharapkan dan besaran bunga yang akan dikenakan,” ungkap Nurhaida.

Bunga Pinjaman Rentenir Online

Shutterstock
Ilustrasi P2P Lending (Shutterstock)

Sementara itu, adanya fenomena memberikan bunga pinjaman tinggi yang dilakukan oleh perusahaan pemberi pinjaman online perlu dilihat dari sisi legalitas dan perizinannya di OJK.

Apabila perusahaan tersebut terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK dan terbukti melakukan pelanggaran maka OJK dapat menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Lihat dari ketentuannya, tingkat sanksinya ada bermacam-macam. Misalnya diberikan peringatan dan paling terakhir dicabut izinnya,” tegas Nurhaida.

Sedangkan untuk perusahaan tidak terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK, akan ditangani oleh Satgas Waspada Investasi yang merupakan satuan tugas bersama aparat penegak hukum.

“Memang ada yang bukan mendapatkan izin dari OJK, tapi ada kerugian dari masyarakat sehingga ada Satgas Waspada Investasi yang menangani dan OJK adalah salah satu anggota dan menjadi koordinator. Ada juga pihak dari kepolisian dan instansi lain yang dianggap perlu untuk bisa menyelesaikan hal yang sebenarnya bukan dalam ranah OJK,” papar Nurhaida.

Jadi bagi kamu yang tertarik melakukan pinjaman online, teliti dan jangan mudah tergiur. Pelajari lebih dulu, dan pastikan perusahaan yang memberikan pinjaman terdaftar di OJK.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah

Marketplace Asuransi #1 di Indonesia

Cari Asuransi Terbaik Sesuai Anggaranmu

  • Bandingkan > 100 polis asuransi
  • Konsultasi & bantuan klaim gratis