Peran dan Fungsi BKPM di Bidang Investasi Dalam Negeri

BKPM

Penanaman modal merupakan salah satu sektor yang digadang-gadang mampu meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, prosedur penanaman modal yang rumit disederhanakan dan dibuat satu pintu melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

BKPM merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Lembaga ini berperan sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah dan diberi mandat untuk mendorong investasi langsung, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Didirikan pada tahun 1973, BKPM bertugas menggantikan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang dibentuk pada tahun 1968. Dalam struktur organisasinya, BKPM dipimpin oleh seorang kepala, sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM No. 90 tahun 2007. Sejak bulan Juli 2016, BKPM dikepalai oleh Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan nama Tom Lembong.

Bagi para investor, BKPM tentu sudah familier. Sebab seluruh urusan investasi dilakukan lewat lembaga ini. Namun bagi yang belum tahu, simak yuk serba serbi tentang BKPM ini!

Tugas Pokok dan Fungsi BKPM

Tugas utama lembaga ini adalah melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai sebuah lembaga pemerintah, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, ada fungsi-fungsi yang dijalankan oleh BPKM. Di antaranya adalah fungsi pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional, fungsi koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal, serta fungsi pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal.

Bukan hanya tiga fungsi itu saja, BKPM juga masih menyelenggarakan 11 fungsi lainnya. Ini dia daftar lengkapnya.

  1. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal.
  2. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
  3. Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia.
  4. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal.
  5. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
  6. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
  7. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
  8. Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
  9. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.
  10. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga.
  11. Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana Prosedur Investasi Melalui BKPM?

Berperan sebagai koordinator, segala hal yang berkaitan dengan investasi harus melalui lembaga ini. Izin yang mudah, manfaat yang banyak, dan birokrasi yang mendukung tentu menjadi keinginan seluruh investor. Bayangkan saja jika kita ingin membeli sesuatu tapi syaratnya sangat susah dipenuhi, tentu membuat jengah, bukan?

Maka, pemerintah pun berusaha untuk menyederhanakan sistem perizinan investasi. Caranya dengan meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) pada 2018 lalu. Melalui sistem tersebut, proses perizinan investasi yang diperlukan oleh investor akan semakin mudah dan cepat. Harapannya agar investasi di Indonesia terus meningkat.

Nah, bagaimana prosedur yang diperlukan untuk mendapat perizinan investasi? Ini dia langkah-langkahnya.

1. Membuat akun OSS

Kita dapat memulai prosedur investasi dengan membuat dan mengaktifkan akun OSS. Dalam membuat akun, investor dapat bertindak atas nama perorangan atau badan usaha.

Caranya mudah saja, kok! Kita hanya perlu menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK), surel, serta informasi penting lainnya yang diminta pada formulir digital. Setelah semua proses pengisian data selesai, kita akan mendapatkan surel untuk mengaktifkan akun OSS yang telah dibuat.

2. Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Prosedur selanjutnya adalah mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB. NIB berfungsi sebagai identitas kita sebagai investor dalam melakukan kegiatan usahanya. NIB merupakan syarat wajib untuk mendapatkan izin-izin selanjutnya.

Pada tahapan ini, kita diminta untuk mengisi data-data penting seperti nilai investasi, kepemilikan modal, serta rencana penggunaan tenaga kerja. Rencana permintaan fasilitas pajak juga muncul di sini. Jika semua sudah benar, kita akan mendapatkan NIB dan bisa melanjutkan prosedur lainnya.

3. Mengurus perizinan

Ada empat izin penting yang harus diurus setelah mendapatkan NIB, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Usaha, dan Izin Operasional/Komersial. Pengurusan perizinan ini paling lama adalah 24 hari.

Namun apakah ada cara agar bisa mendapatkan izin secara langsung? Ada!

Kita bisa mendapatkan kemudahan ekstra tersebut jika usaha yang kita dirikan berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB).

Bentuk kemudahan ekstra tersebut adalah diperbolehkannya melakukan pembangunan konstruksi pabrik atau fasilitas perusahaan berbarengan dengan proses pengurusan izin-izin di atas. 

Jika investor tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur atau lainnya, maka BKPM dapat memberikan izin usaha secara langsung, tanpa perlu menunggu untuk memulai usaha. Ini adalah salah satu komitmen BKPM untuk mempercepat realisasi investasi.

Selain tiga tahap prosedur di atas, kita juga bisa mengurus izin investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM. Di PTSP Pusat, kita dapat menggunakan Layanan Prioritas OSS 3 Jam. Selain itu, di PTSP Pusat investor dapat mengurus Izin Kantor Perwakilan yang dapat diselesaikan hanya dalam tiga hari kerja saja.

Semua kemudahan ini didesain untuk mendorong investor berinvestasi di Indonesia. Usaha untuk menyederhanakan prosedur investasi diharapkan dapat menjadi pendorong yang menghapuskan keraguan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Inovasi Terbaru BKPM untuk Publik

Tidak hanya program bagi investor, BKPM kini juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, lho. Beberapa inovasi dilakukan oleh lembaga pemerintah ini. Di antaranya adalah merilis podcast untuk publik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Isinya hal-hal yang berkaitan tentang investasi. Misalnya iklim investasi, kebijakan investasi, isu-isu serta peluang-peluang investasi di Indonesia.

Selain itu diluncurkan pula aplikasi Business Intelligence Mobile (BIM) BKPM yang sudah bisa kita unduh di IOS ataupun Android. Dengan mengakses BIM BKPM, kita bisa mendapatkan data-data terkait investasi di Indonesia tanpa harus memintanya.

Dengan berbagai inovasi yang ada, BKPM bisa jadi solusi atas permasalahan yang sering kita hadapi dalam berinvestasi. Selain itu, informasi tentang prosedur investasi semoga bisa menambah pengetahuan kita, ya.  

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →