Pembagian Harta Warisan Sesuai Hukum di Indonesia

Cara Hitung Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum yang Berlaku (Shutterstock).

Banyak orang yang merasa masih tabu buat membicarakan warisan. Namun, suka gak suka yang namanya pembagian harta warisan itu sebaiknya harus direncanakan jauh-jauh hari supaya di masa mendatang gak terjadi konflik sesama anggota keluarga.

Walaupun udah menyadari betapa pentingnya mempersiapkan hal tersebut, gak sedikit orang yang bingung ketika dihadapkan pertanyaan gimana cara hitung pembagian harta warisan. Perlu adanya perhitungan ini agar semua ahli waris merasa diperlakukan dengan adil lho.

Itulah kenapa Lifepal kali ini mau mengajak kamu membahas soal warisan ini. Mulai dari apa itu warisan, hukum warisan, hingga cara hitung pembagian harta warisan. Berikut ini ulasannya.

Seperti apa pengertian warisan di Indonesia?

Pembagian harta warisan

Di Indonesia kata warisan menjadi kata yang lazim didengar. Namun, menurut asalnya, istilah warisan sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan.

Bahasa Arab tersebut kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memaknai warisan berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Dengan kata lain, warisan adalah segala sesuatu yang dialihkan kepemilikannya semisal harta pusaka.

Lebih singkatnya lagi, warisan itu bisa disebut juga sebagai peninggalan. Nah, harta yang bisa menjadi warisan itu terbagi dalam dua jenis, yaitu harta gak bergerak dan harta bergerak.

Apa aja yang masuk harta gak bergerak? Mana aja yang merupakan harta bergerak? Pembagian tersebut bisa dilakukan dengan merujuk pada hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Menurut hukum perdata di Indonesia, harta gak bergerak itu meliputi tanah dengan segala yang melekat di atasnya, pabrik atau perusahaan beserta produk-produk yang dihasilkan, dan hak pakai semisal hak usaha.

Sementara harta bergerak menurut hukum perdata di Indonesia meliputi hewan ternak, perabotan, kendaraan, hak pakai atas benda-benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, penagihan atau piutang, hingga saham.

Dasar hukum waris di Indonesia yang mengatur cara hitung pembagian harta warisan

Hukum waris di Indonesia telah diatur dan penerapannya merujuk kepada ketentuan yang tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perihal pengertiannya secara mendasar, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 menyatakan bahwa:

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris kemudian menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing.

Ada beberapa hukum waris yang menjadi pedoman dalam pembagian harta warisan di Indonesia. Mulai dari hukum waris agama, hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, hingga hukum waris adat. Berikut ini ulasannya.

Hukum waris agama Islam

Pembagian harta warisan

Di Indonesia pembagian harta warisan menurut agama Islam diatur berdasarkan surat An-Nisa ayat 11 – 12 dalam Al-Quran dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Isi Instruksi Presiden yang menjadi salah satu acuan hukum waris menggolongkan ahli waris sebagai berikut.

  • Menurut hubungan darah, ahli waris dari golongan laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sementara dari golongan perempuan meliputi ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  • Kalau semua ahli waris masih ada, yang berhak mendapat warisan cuma anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Berikut ini adalah cara hitung pembagian harta warisan menurut Instruksi Presiden.

  • Anak perempuan yang cuma seorang diri berhak dapat warisan separuh bagian.
  • Anak perempuan berjumlah dua atau lebih berhak dapat dua pertiga bagian.
  • Anak perempuan bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
  • Ayah mendapat sepertiga bagi kalau pewaris gak meninggalkan anak. Kalau ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
  • Ibu mendapat seperenam bagian kalau ada anak atau dua saudara atau lebih. Kalau gak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, ia mendapat sepertiga bagian.
  • Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisi sesudah diambil janda atau duda kalau bersama-sama dengan ayah.
  • Duda mendapat separuh bagian kalau pewaris gak meninggalkan anak dan kalau pewaris meninggalkan anak, duda mendapat seperempat bagian.
  • Janda mendapat seperempat bagian kalau pewaris gak meninggalkan anak dan kalau pewaris meninggalkan anak, janda mendapat seperdelapan bagian.
  • Kalau seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dn ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian.
  • Kalau mereka itu dua orang atau lebih, mereka bersama-sama dapat sepertiga bagian.
  • Kalau seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah yang mana ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, ia mendapat separuh bagian.
  • Kalau saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.
  • Kalau saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Selain ketentuan di atas, ada beberapa ketentuan lain yang harus diperhatikan, seperti:

  • Ahli waris yang belum dewasa atau gak mampu melaksanakan hak dan kewajiban maka buatnya diangkat wali menurut keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.
  • Ahli waris yang meninggal lebih dulu dapat digantikan anaknya.
  • Bagian ahli waris pengganti gak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
  • Anak yang lahir di luar perkawinan cuma mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Ilmu yang mempelajari hukum waris Islam disebut dengan mawaris. Mempelajari ketentuan mawaris adalah kewajiban bagi pewaris dan ahli waris yang mengedepankan syariat dalam hal pembagian harta keluarga.

Hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Sesuai dengan isi Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), atau populernya disebut juga dengan hukum waris perdata barat, ditegaskan bahwa pembagian harta warisan baru bisa dilakukan kalau terjadi kematian. Jadi kalau pemilik harta masih hidup, harta yang dimilikinya gak dapat dialihkan melalui pengesahan prosedur atau ketentuan waris.

Siapa aja yang berhak menjadi ahli waris menurut KUHPerdata?

Pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu: 

  • Golongan I: keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.
  • Golongan II: keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.
  • Golongan III: terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur.
  • Golongan IV: anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.

Berikut ini adalah cara hitung pembagian harta warisan menurut KUH Perdata.

  • Suami atau istri dan anak-anak yang ditinggal mati pewaris mendapat seperempat bagian.
  • Kalau pewaris belum punya suami atau istri dan anak, hasil pembagian warisan diberi ke orang tua, saudara, dan keturunan saudara pewaris sebesar seperempat bagian.
  • Kalau pewaris gak punya saudara kandung, harta warisan dibagi ke garis ayah sebesar setengah bagian dan garis ibu sebesar setengah bagian.
  • Keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang besarannya setengah bagian.

Dengan kata lain, urutan ahli waris ini dibuat berdasarkan asas prioritas. Selama Golongan I masih hidup, maka Golongan II gak sah untuk menerima warisan di mata hukum. Begitu juga selanjutnya, baru setelah Golongan I dan II gak ada, maka Golongan III yang berhak menerima warisan.

Ketentuan penunjukan dan pencoretan ahli waris

Walau begitu, tetap ada ketentuan yang menjadikan suatu pihak dinyatakan sebagai ahli waris atau dicoret sebagai ahli waris.

1. Pihak yang menjadi ahli waris secara alami.

  • Mereka yang ditunjuk sesuai undang-undang, antara lain suami/istri, anak, kakek/nenek, dan lainnya sebagaimana termasuk dalam Golongan I hingga Golongan IV. Hak ini disebut dengan ab intestato.
  • Pihak yang ditunjuk secara khusus sebagai ahli waris sesuai isi wasiat milik pewaris. Umumnya disebut surat wasiat, surat ini tetap perlu disahkan oleh notaris. Hak ini disebut dengan testamenter.
  • Anak yang masih berada di dalam kandungan. Walau belum dilahirkan, statusnya bisa disahkan langsung sebagai ahli waris jika diperlukan. Hak ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 2 KUHPerdata.

2. Pasal 838 KUHPerdata menyatakan pihak-pihak yang akan dicoret sebagai ahli waris jika melakukan tindakan kriminal seperti berikut.

  • Melakukan pencegahan untuk mengesahkan atau mencabut surat wasiat.
  • Memalsukan, merusak, atau menggelapkan keberadaan surat wasiat.
  • Berupaya membunuh atau telah membunuh pewaris.
  • Terbukti bersalah berusaha merusak nama baik pewaris.

Hak-hak yang dimiliki ahli waris

Setelah keberadaan ahli waris dapat dipastikan dan disahkan, maka timbullah hak-hak bagi para ahli waris tersebut, yaitu:

  • Para ahli waris dapat mengusulkan pemisahan harta warisan yang telah dibagikan. Berdasarkan Pasal 1066 KUHPerdata, hal ini dapat direalisasikan lima tahun setelah harta waris dibagikan. Namun, hal ini gak wajib dan hanya bersifat kesepakatan internal di antara para ahli waris dengan mengikuti ketentuan hukum yang sah.
  • Suatu pihak dinyatakan secara alami sebagai ahli waris yang sah yang mana berhak menerima semua hak warisan berupa harta benda dan piutang dari pewaris. Namun, sesuai Pasal 833 KUHPerdata, ahli waris tersebut memiliki hak saisine, yaitu hak untuk mempertimbangkan atau menolak menerima warisan.
  • Ahli waris berhak meminta penjelasan atau rincian terkait warisan yang diterimanya. Bentuknya bisa dalam pembukuan yang berisi jenis-jenis hak, kewajiban, utang, dan/atau piutang dari pewaris. Permintaan ini adalah bagian dari hak beneficiary sesuai Pasal 1023 KUHPerdata. 
  • Ahli waris pertama berhak untuk menggugat ahli waris kedua atau pihak terkait lainnya yang menguasai harta warisan yang menjadi bagian dari hak ahli waris pertama. Hal ini disebut dengan hak hereditas petitio yang diperkuat oleh Pasal 834 KUHPerdata.

Hukum waris adat

Pembagian harta warisan

Beragamnya suku di Indonesia tentu aja diikuti dengan beragamnya hukum adat yang digunakan. Secara garis besar, hukum waris adat di Indonesia terbagi dalam tiga bagian menurut sistem kekerabatannya, yaitu:

  • Sistem patrilineal, yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki atau ayah. Hukum adat berdasar sistem patrilineal ini terdapat dalam masyarakat Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Papua, dan Timor.
  • Sistem matrilineal, yang didasarkan pada garis keturunan perempuan atau ibu. Hukum adat berdasar sistem matrilineal terdapat dalam masyarakat Minangkabau.
  • Sistem parental atau bilateral, yang didasarkan pada garis keturunan ayah dan ibu. Hukum adat berdasar sistem ini terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan, Ternate, dan Lombok.

Nah, itu tadi informasi seputar pembagian harta warisan menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Semoga informasi di atas bermanfaat! (Editor: Winda Destiana Putri).