Gejolak Daya Beli di Tengah Virus Corona, Apa Dampak bagi Ekonomi RI?

dampak virus corona pada perekonomian indonesia

Persoalan virus corona atau Covid-19 terus menjadi tekanan dan hantaman bagi perekonomian nasional. Bukan hanya di Indonesia, sentimen negatif sebaran virus ini juga terjadi di beberapa negara, termasuk China sebagai negara pertama yang menjadi titik sebaran virus corona.

Hari demi hari, masyarakat Indonesia terus dijejali berita yang berkaitan dengan virus corona. Seakan belum kunjung reda, jumlah kasus positif virus ini pun terus meningkat setiap hari. 

Tercatat, pemerintah menyampaikan, kasus positif terinfeksi corona di Indonesia mencapai 227 orang, dan yang meninggal dunia 19 orang. Data ini tercatat hingga Rabu 18 Maret 2020.

Adapun sebaran kasus positif corona terbaru tersebut, antara lain berasal dari Banten empat kasus, DIY satu kasus, DKI 30 kasus positif, Jawa Barat 12 kasus, Jateng 2 kasus positif, Sumatera Utara 1 kasus positif, Lampung 1 kasus, Riau 1 kasus, dan Kaltim 1 kasus positif.

Berbagai kebijakan yang berimbas pada perekonomian

berbagai kebijakan terkait virus corona yang berimbas pada perekonomian

Berbagai kebijakan baik dari segi kesehatan, fiskal, dan moneter sudah diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini semakin meluas dan semakin berdampak pada perekonomian nasional.

Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan moneter guna meminimalisir dampak negatif virus corona terhadap perekonomian nasional. 

Dalam hal ini, Bank Indonesia mengeluarkan stimulus berupa pemangkasan giro wajib minimum valuta asing dari 8% menjadi 4%.

Kemudian, dari sisi fiskal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan stimulus berupa pembebasan pajak penghasilan atau PPh 21 kepada seluruh pekerja sektor manufaktur atau industri pengolahan. 

Kedua, penundaan pengenaan PPh Pasal 22 Impor, yang akan diberikan kepada 19 sektor tertentu wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dan wajib pajak KITE industri kecil menengah (IKM) yang mulai terkena dampak virus corona.

Ketiga, pemberlakuan skema pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu. Dan keempat, relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dalam bentuk percepatan restitusi PPN bagi 19 sektor tertentu.

Dari segi kesehatan, pemerintah memberikan instruksi dan imbauan berupa pembatasan pergerakan masyarakat dengan social distancing dan juga work from home (WFH), hingga melaksanakan ibadah dari rumah. 

Opsi mengunci sebuah daerah atau negara yang disebut lockdown pun sempat menjadi pilihan. Akan tetapi, pemerintah tidak memilih hal ini karena bisa berujung pada krisis ekonomi nasional.

Di beberapa negara yang mengalami penyebarannya serius seperti Italia, Filipina dan Arab Saudi, telah menerapkan kebijakan lockdown. Kebijakan ini diambil guna meminimalisir penyebaran virus corona Covid-19.

Optimisme konsumen menurun

Tekanan ekonomi akibat dari virus ini terus terasa, mulai dari pembatasan ruang gerak masyarakat dan pemberlakuan kebijakan bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah membuat aktivitas ekonomi terganggu.

Sektor bisnis yang terdampak mulai dari maskapai penerbangan, pusat perbelanjaan, bisnis travel, hingga industri pengolahan atau manufaktur yang mengurangi jumlah produksinya karena kesulitan bahan baku.

Imbasnya, berdasarkan Hasil survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) menunjukkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2020 sebesar 117,7. Level ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang sebesar 121,7 poin.

Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sekaligus Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK). IKE, tercatat turun 4,1 poin menjadi 105,5 dan IKE turun 3,9 poin menjadi 129,8.

Adapun penurunan ini terjadi akibat masyarakat mulai mengkhawatirkan kondisi perekonomian. Ke depan, mulai dari indeks lapangan pekerjaan, optimisme penghasilan, keyakinan pembelian barang tahan lama atau durable goods

Ketika optimisme konsumen ini menurun langsung berimbas pada tingkat daya beli masyarakat yang mulai lesu. Selain itu, banyaknya sektor bisnis yang terdampak corona ini membuat para perusahaan mengambil opsi kebijakan pengurangan pegawai atau PHK, opsi ini diambil karena bisnis perusahaan tengah dalam tekanan, dan juga pendapatan perusahaan juga terbatas. Pilihan pahitnya adalah melakukan PHK.

Jika banyak pekerja yang dirumahkan atau PHK, maka jumlah orang yang berbelanja juga akan semakin berkurang, imbasnya daya beli menurun secara drastis.

Dampak panic buying berimbas daya beli menurun

virus corona berdampak pada panic buying

Sebaran virus corona juga membuat masyarakat dunia panik secara bersamaan, masyarakat dunia khawatir tertular virus yang disinyalir bisa membuat kematian pada orang yang tertular atau positif.

Adapun panic buying adalah fenomena yang terjadi ketika konsumen membeli sejumlah barang atau produk secara besar dan massal untuk mengantisipasi, bencana atau setelah bencana yang dirasakan, juga untuk mengantisipasi kenaikan atau kekurangan harga yang besar.

Di Indonesia, panic buying terjadi di Jakarta. Saat Kementerian Kesehatan mengonfirmasi temuan orang yang terjangkiti virus corona, saat itu pula banyak orang mendatangi pusat perbelanjaan dan membeli banyak barang kebutuhan.

Selain khawatir tertular virus corona, mereka juga cemas kalau pemerintah sewaktu-waktu memutuskan untuk melakukan karantina Jakarta. Alhasil, keberadaan masker mendadak langka. Begitu juga dengan ketersediaan hand sanitizer.

Kepanikan ini terjadi akibat kesimpangsiuran informasi, tidak sempurnanya informasi, hingga menimbulkan respon rasa khawatir yang tidak terbendung, dan berbelanja untuk menyelamatkan diri.

Penyebab

Tentu kekhawatiran ini terbentuk, pertama akibat asumsi yang salah karena mendapatkan informasi tidak lengkap. Khawatir kalau tidak belanja sekarang, bisa saja besok harga barang naik. 

Kedua, jika tidak belanja sekarang, maka esok hari barangnya sudah tidak ada. Maka gak heran lagi kalau masker dan hand sanitizer langka di Indonesia.

Dalam hukum ekonomi, ketika permintaan tinggi dan barang yang tersedia terbatas, maka dampaknya harga sebuah barang akan semakin mahal. 

Faktor inilah yang membuat orang tidak bertanggung jawab atau spekulan untuk mengambil keuntungan sendiri di tengah kondisi seperti ini.

Belum lagi banyak masyarakat yang belanja melebihi kebutuhannya, jika hal ini dilakukan banyak orang, maka akibatnya adalah terjadi kelangkaan barang yang disebabkan ketidakseimbangan antara demand dan supply.

Imbasnya, ketika harga sebuah barang dan juga bahan baku kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula, terigu mengalami lonjakan harga. 

Maka ada sekelompok masyarakat dengan ekonomi bawah tidak mampu membeli barang tersebut yang menyebabkan daya beli menurun, hingga laju inflasi atau kenaikan sebuah barang meningkat tajam.

Ketimpangan si kaya dan si miskin

Virus corona menyebabkan ketimpangan si kaya dan si miskin

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,382.

Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,007 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,392, naik dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391 dan turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401.

Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,317, turun dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,319 dan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,324.

Adapun perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antarkelompok penduduk. 

Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maupun menengah maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.

Semakin tinggi angka rasio gini, berarti ketimpangan semakin melebar. Sebaliknya, kalau angka rasio gini mengecil, maka ketimpangannya semakin kecil. 

Ketimpangan yang lebar menandakan ketidakmerataan pengeluaran masyarakat. Hal ini juga yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat.

Apa solusi pemerintah?

Guna mengatasi daya beli yang menurun, pemerintah mengambil berbagai langkah cepat untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan atas merebaknya virus corona.

1. Percepatan pencairan dana bantuan sosial

Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempercepat pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahap II yang dijadwalkan cair bulan April diajukan cair bulan Maret tahun 2020. 

Adapun bantuan yang disalurkan pemerintah pada tahap II mencapai lebih dari Rp 7 triliun.

2. Pengalihan anggaran

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Keuangan agar segera mengalihkan anggaran sekitar Rp 40 triliun untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi atau peningkatan daya beli masyarakat. 

Ini terutama ditujukan bagi kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, pekerja, buruh, serta pelaku usaha mikro dan usaha kecil.

3. Implementasi kartu pra kerja

Dengan melihat realitas yang terjadi PHK di sejumlah negara akibat sebaran virus corona yang menghantam dunia industri, pemerintah langsung menanggapi hal ini dengan  meluncurkan program kartu pra kerja pada pekan ini. 

Percepatan implementasi program kartu pra kerja sebagai bentuk respon pemerintah dalam menghadapi dampak virus corona (Covid-19). Sebab, percepatan program dilakukan lantaran beberapa sektor industri telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pada tahap awal, program kartu Pra Kerja akan terlebih dahulu diujicobakan di tiga wilayah yang paling terdampak virus corona, terutama di sektor pariwisata. Ketiga wilayah tersebut adalah Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau. 

Pemerintah daerah di ketiga wilayah tersebut harus bekerja sama dengan setiap lembaga pelatihan di wilayahnya untuk menyediakan pelatihan kepada para pencari kerja.

Hingga saat ini, sudah ada sembilan platform digital yang bersedia bekerja sama untuk menjadi perantara penerapan kartu pra kerja. 

Setelah tiga lokasi pertama itu, pemerintah juga bakalan menerapkan program kartu pra kerja pada tiga wilayah lagi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Pengusaha ritel jamin ketersediaan barang

Akibat virus corona, pengusaha ritel jamin ketersediaan barang

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) menghimbau agar masyarakat tidak melakukan panic buying dan membeli kebutuhan secukupnya saja.

“Persediaan barang pada gerai anggota kami cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kami telah berkoordinasi dengan asosiasi produsen dan supplier distributor untuk memastikan persediaan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat,” ujar Budihardjo Iduansjah, Ketua Umum HIPPINDO.

HIPPINDO yang beranggotakan lebih dari 200 perusahaan retail akan senantiasa mendukung pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas issue global yang saat ini sudah merebak di seluruh dunia.

Jadi, intinya belanjakan uang dengan bijak, dan beli barang sesuai kebutuhan, jangan panik, dan pastikan selalu menjaga kesehatan diri serta anggota keluarga. (Editor: Chaerunnisa)