Utang ke Ribuan Faskes, Ini Fakta Defisit BPJS Kesehatan

Manfaat BPJS Kesehatan

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga ini sudah berjalan 6 tahun. Gak bisa dipungkiri kalau banyak masyarakat yang terbantu di tengah mahalnya biaya kesehatan di Indonesia ini. 

Sayangnya sistem BPJS ini menuai polemik. Berbagai masalah muncul dan pada akhirnya membuat defisit BPJS Kesehatan. Sejak beroperasi pada 1 Januari 2014, kinerja keuangan BPJS Kesehatan malah terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, defisit BPJS Kesehatan tercatat sebesar Rp9,1 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampai meminta BPJS Kesehatan untuk segera berbenah. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebangkrutan instansi asuransi sosial yang berperan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat ini.

Sebagai masyarakat, lebih baik kita gak abai dengan kondisi BPJS Kesehatan. Mari kita pahami kondisi defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

Apa itu defisit?

Untuk mengetahui soal keadaan BPJS, sebaiknya kita tahu dulu nih apa itu defisit. Kamu tentu gak asing dong peribahasa “lebih besar pasak daripada tiang”, ‘kan? Kurang lebih defisit artinya seperti makna dari peribahasa itu. Defisit biasa terjadi ketika suatu organisasi memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan. Secara harfiah, defisit adalah berkurangnya kas dalam keuangan.

Akibat dari defisit adalah terus berkurangnya dana dalam kas organisasi. Dan jika dibiarkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kebangkrutan. Lawan dari defisit adalah surplus. 

Nah hal inilah yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Sederhananya, BPJS harus mengganti biaya perawatan rumah sakit pesertanya. Sayangnya, anggaran yang dimiliki oleh BPJS ternyata masih kurang dari nominal seharusnya.

Jadi, penting untuk segera mencari siasat agar kondisi keuangan ini tidak berlarut-larut mengalami defisit. 

Fakta-fakta seputar defisit BPJS Kesehatan

penyakit yang tidak ditanggung bpjs kesehatan

Sebenarnya BPJS Kesehatan memiliki tugas mulia, hanya saja dari sisi keuangan merugi. Ini fakta-fakta defisit yang dialami BPJS Kesehatan.

1. Defisit terjadi sejak awal BPJS dibentuk

Sejak beroperasi pada tahun 2014, BPJS kesehatan memang terus mencatatkan keuangan yang defisit dari tahun ke tahun. Di tahun 2014, BPJS telah mencatatkan defisit sebesar Rp1,9 triliun. 

Jumlah tersebut terus membengkak di tahun berikutnya. Pada tahun 2015 saja, defisit keuangan BPJS Kesehatan meningkat drastis menjadi Rp9,4 triliun. Namun pada tahun 2016, defisit sedikit mengecil menjadi Rp 6,4 triliun. Hal ini lantaran pada tahun tersebut ada penyesuaian iuran BPJS.

Sayang, hasil penyesuaian gak bertahan lama sebab berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), fakta menunjukkan bahwa defisit keuangan pada BPJS Kesehatan pada tahun 2018 kembali naik menjadi Rp9,1 triliun.

2. Defisit kembali terjadi tahun 2019

Angka defisit BPJS kembali tinggi pada tahun 2019. Bahkan sampai akhir Desember 2019, angka defisit sudah mencapai Rp13 triliun.

Besaran defisit tersebut sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi defisit yang sebesar Rp32 triliun hingga akhir 2019. Berkurangnya defisit tersebut disebabkan lantaran pemerintah telah menyuntikkan dana Rp13,5 triliun selisih iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) pusat dan daerah, serta peserta penerima upah (PPU) dari pemerintah. 

3. Berutang ke ribuan faskes

Utang klaim kepada rumah sakit juga gak bisa dihindari oleh BPJS Kesehatan. Saat ini saja, BPJS Kesehatan masih belum membayar 5 ribu fasilitas kesehatan secara penuh. Hingga Mei 2020, utang yang telah jatuh tempo mencapai Rp4,4 triliun.

Secara rinci, outstanding klaim hingga saat ini sebesar Rp6,21 triliun. Ini merupakan klaim yang masih dalam proses verifikasi. 

Sementara, utang yang belum jatuh tempo Rp1,03 triliun. Secara keseluruhan, utang BPJS Kesehatan yang telah dibayarkan kepada fasilitas kesehatan sejak 2018 mencapai Rp192,53 triliun. 

Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 triliun untuk memberikan tambahan penerimaan BPJS Kesehatan untuk memenuhi kewajibannya yang tertunda. 

4. Terdapat 27.44 juta peserta bermasalah

Tahun 2019, BPJS melakukan pembersihan data (cleansing) penerima bantuan iuran (PBI) sebagai salah satu syarat untuk pemerintah bisa menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan. 

Dari hasil pembersihan itu, ada sebanyak 27,44 juta peserta yang datanya bermasalah. Pembersihan data dilakukan dengan menghapus peserta yang tidak layak lagi terdaftar sebagai PBI (inclusion error), dan mendaftarkan individu yang layak menjadi peserta PBI namun belum terdaftar (exclusion error).

5. Sebanyak 38 persen peserta tidak membayar iuran

Saat ini kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran baru mencapai 62 persen saja. Artinya, masih ada sisa 38 persen yang tidak membayar iuran.

Padahal peserta BPJS Kesehatan cukup banyak. Per 27 Desember 2019, jumlah peserta baru mencapai 224,1 juta atau 83% dari total 269 juta penduduk Indonesia. 

Kepesertaan BPJS antara lain terdiri atas peserta penerima bantuan iuran (PBI) Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) berjumlah 96,5 juta orang, serta peserta PBI Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) 38,8 juta orang.

Berikutnya pekerja penerima upah (PPU) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 14,7 juta orang, PPU TNI sebanyak 1,57 juta orang, PPU Polri sebanyak 1,28 juta orang, dan PPU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak 1,57 juta, PPU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak 210 ribu peserta, PPU swasta 34,1 juta, dan PPU Pekerja Mandiri 30,2 juta dan peserta bukan pekerja mencapai 5,01 juta peserta.

Rumah sakit nakal hingga sistem BPJS 

Ada beberapa penyebab terjadinya defisit di BPJS Kesehatan, sebagaimana diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pertama banyak rumah sakit rujukan yang melakukan pembohongan data. Hal ini terkait dengan kategori rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Pertama (FKRTL) BPJS Kesehatan. Ternyata dari hasil audit ditemukan untuk mendapatkan penggantian dari BPJS Kesehatan, banyak rumah sakit yang menaikkan kategori.

Lalu permasalahan kedua terjadi penggunaan layanan sebanyak 233,9 juta layanan, padahal total peserta JKN hanya 223,3 juta orang. Belum lagi banyak juga perusahaan nakal di mana ditemukan upaya perusahaan mengakali iuran BPJS Kesehatan. 

Saat ini perusahaan yang sudah mendaftar sebagai peserta berkewajiban membayarkan 4 persen dari 5 persen dari gaji pokok karyawan untuk iuran BPJS Kesehatan. Agar bayar iuran yang lebih kecil, perusahaan melaporkan jumlah karyawan lebih kecil dari jumlah sebenarnya kepada BPJS Kesehatan. 

Selain itu, ada juga perusahaan yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan tetapi melaporkan gaji karyawan lebih kecil dari yang dibayarkan. Tujuannya sama, yakni untuk mengurangi beban perusahaan di dalam membayarkan kewajiban, baik dari sisi badan usaha maupun pegawai.

Tak hanya itu, sistem di BPJS Kesehatan sendiri juga menjadi pemicu terjadinya defisit. BPKP menemukan ada yang klaim ganda peserta, bahkan ada klaim dari peserta yang sudah meninggal.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2020 diharapkan mampu mengurangi angka defisit

Fakta di tahun 2020, BPJS masih mengalami defisit keuangan Rp15,5 triliun. Padahal, pemerintah telah menyuntikkan dana sebesar Rp13,5 triliun akhir tahun lalu. 

Maka dari itu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 yang telah disahkan Presiden Joko Widodo, pemerintah menekankan pentingnya menaikkan iuran BPJS Kesehatan agar kondisi keuangan BPJS Kesehatan bisa kembali sehat. Adapun pemerintah telah menganggarkan Rp48 triliun untuk Jaminan Kesehatan Nasional pada 2020.

Sebelumnya, pemerintah telah merencanakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Jika saja aturan ini dijalankan, maka BPJS Kesehatan akan surplus Rp3,791 triliun, Namun harapan ini tidak akan terwujud karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Meski begitu dengan lahirnya Perpres Nomor 64 tahun 2020, defisit BPJS Kesehatan diharapkan akan menurun menjadi Rp185 miliar.

Dalam aturan paling baru, iuran untuk kelas I peserta mandiri atau PBPU dan BP menjadi Rp150 ribu per orang per bulan atau naik 85,18 persen, kelas II menjadi Rp100 ribu per orang per bulan atau naik 96,07 persen, sedangkan kelas III menjadi Rp42 ribu per orang per bulan atau naik 64,70 persen. Kenaikan iuran mulai berlaku 1 Juli 2020 mendatang.

Naiknya iuran ini tidak menjamin masalah defisit kas BPJS Kesehatan selesai. Apalagi sebagaimana klaim pemerintah, saat ini tarif iuran BPJS Kesehatan masih jauh dari perhitungan aktuaria. Yang artinya, pemerintah harus menambal selisihnya dengan besaran iuran berdasarkan perhitungan aktuaria.

Pemerintah juga tengah berupaya agar peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) lebih tepat sasaran. Saat ini, pemerintah berencana untuk menerapkan kelas standar untuk program BPJS Kesehatan. Dengan demikian, sistem kelas 1,2, dan 3 untuk peserta mandiri yang ada saat ini kemungkinan akan digabung menjadi hanya satu kelas.

Nah, sebagai masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan, lebih baik kita rutin membayar iuran. Ingat, kalau sampai gak bayar iuran, kamu akan dikenakan denda, lho!

Jadi jangan lupa untuk selalu membayar iuran tepat waktu ya agar kamu tidak terkena denda dan sekaligus membantu mengatasi defisit BPJS Kesehatan. 

Untuk mendapatkan ulasan tentang BPJS Kesehatan, yuk cari tahu selengkapnya di Lifepal.