Memahami Arti Embargo, Contoh Kasus dan Imbasnya

Berita-berita global kerap menggunakan istilah embargo untuk menggambarkan penyetopan ekspor atas komoditas tertentu untuk negara yang berkonflik. 

Istilah ini memang lekat dengan gaya diplomasi atau respons negatif suatu negara terhadap kebijakan politik luar negeri negara lain yang dianggap tidak sejalan. Apa sebetulnya makna embargo?

Ditilik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), embargo memiliki makna harfiah berupa penyitaan sementara terhadap kapal-kapal asing, misalnya pada waktu perang, dengan maksud agar kapal-kapal itu tidak meninggalkan pelabuhan.

Makna lainnya, embargo adalah larangan lalu lintas barang (antarnegara). Istilah ini juga dapat dipahami sebagai larangan menyiarkan berita sebelum waktu yang telah ditentukan. Namun penggunaan istilah embargo paling jamak digunakan untuk definisi dalam KBBI, yakni penghentian hubungan niaga atau lalu lintas barang antarnegara.

Langkah ini menjadi suatu alat yang ampuh untuk memengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara lantaran perdagangan masih menjadi aktivitas utama antarnegara untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Kebijakan embargo menjadi komoditas politik luar negeri yang ampuh untuk menggaet dukungan negara-negara lain. Misalnya, Amerika Serikat (AS) yang sempat memberlakukan embargo jangka panjang terhadap Korea Utara atau Kuba. 

Sebaliknya, AS pernah menjadi sasaran embargo oleh negara-negara pengekspor minyak bumi (OPEC) pada tahun 1970-an. Saat itu, AS dibuat kewalahan karena kelangkaan BBM yang membuat harga bensin di sana melambung.

Alasan Pengenaan Embargo 

Embargo dilakukan demi mempersulit negara lawan dalam mendapatkan komoditas penting, bisa berupa bahan makanan atau senjata sekali pun. Hal ini dipicu konflik antara kedua negara yang membuat salah satu negara memaksa negara lainnya agar bisa melakukan negosiasi atau kesepakatan yang diinginkan negara pelaku embargo.

Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang paling banyak melakukan embargo terhadap negara lain. Misalnya, pasca serangan 11 September 2001 silam, AS mengembargo produk perdagangan ke sejumlah negara Timur Tengah yang dituding terlibat dalam serangan tersebut.

Jenis-Jenis Embargo

Pada prinsipnya, embargo terbagi ke dalam dua jenis, yakni embargo informasi dan embargo ekonomi.

1. Embargo Informasi

Wujudnya berupa penyetopan distribusi segala bentuk berita atau informasi untuk disebarkan kepada publik selama embargo ini berlangsung.

2. Embargo Ekonomi

Penghentian atau larangan lalu lintas produk dari satu negara ke negara lain yang terlibat konflik. Lalu lintas produk ini termasuk aktivitas ekspor-impor komoditas penting antarnegara. Misalnya, embargo perdagangan senjata atau embargo minyak bumi.

Imbas Embargo bagi Negara yang Terlibat

Seperti yang dibahas di awal artikel, embargo bertujuan memaksa negara sasaran agar mau tunduk terhadap keinginan negara pelaku embargo. Langkah ini memang menjadi senjata yang cukup mematikan bagi negara yang ekonominya tengah diembargo.

Nihilnya produk atau kebutuhan pokok suatu negara tentu membuat perekonomian negara tersebut goyah. Ketidakstabilan ekonomi tentu berbuntut pada penurunan kesejahteraan bagi negara yang mengalami sanksi embargo.

Indonesia sendiri tidak terlepas dari pengalaman diembargo negara lain. Tahun 1999 lalu, Negeri Paman Sam sempat menetapkan embargo militer terhadap Indonesia. AS memutuskan untuk menyetop seluruh penjualan peralatan atau suku cadang alutsista kepada Indonesia. Presiden AS saat itu, Bill Clinton, menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Timur atau Timor Leste saat ini.

Kemudian pada 2018 lalu, rencana pembelian pesawat Sukhoi juga kembali disorot oleh Kongres AS. Alasannya, pesawat Sukhoi tersebut dibeli dari Rusia yang memang sedang diembargo oleh AS. Kebijakan embargo ini memang kerap dijadikan AS sebagai senjata diplomasi yang cukup keras. 

Periode waktu embargo sendiri bergantung pada kesepakatan kedua negara yang terlibat. Biasanya, pencabutan berlaku apabila negara sasaran menuruti atau menyepakati poin-poin yang menjadi alasan embargo tersebut berlaku.

Contoh Kasus-Kasus Embargo

1. Embargo ekonomi Iran oleh AS

Amerika Serikat pernah menerapkan sanksi ekonomi kepada Iran berupa pelarangan ekspor minyak mentah pada 2012 yang dicetuskan oleh Presiden Barack Obama. Iran pun kehilangan sejumlah pasar potensialnya untuk ekspor minyak.

Bahkan ketika saksi diberlakukan, ekspor minyak Iran langsung turun sebesar 1,5 juta barel per hari. Iran hanya bisa mengandalkan ekspor ke sejumlah negara Eropa dan pasar Timur Tengah. 

Pada 2015, AS memilih mencabut embargo tersebut dengan mengajukan syarat agar Iran bersedia mengurangi kapasitas produksi senjata nuklirnya. 

Berkat kebijakan tersebut, ekspor minyak mentah Iran meningkat hingga 1 juta bpd dan Iran bersedia menjadi anggota Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai komitmen bersama dalam program pengendalian senjata nuklir.

Kebijakan embargo terhadap Iran pun kembali diterapkan AS pada 2018 lalu. Sanksi ekonomi berupa embargo ini sebetulnya tidak hanya berimbas pada dua negara yang terlibat, namun secara umum berdampak pada perekonomian global.

Misalnya, kekurangan pasokan minyak mentah membuat ekonomi dunia tidak stabil. Hal ini bisa saja berdampak pada ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.

2. Embargo Senjata oleh Uni Eropa terhadap Guinea

Pada 2018 lalu, Dewan Keamanan PBB telah menerbitkan resolusi untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Sudan Selatan. Langkah itu diambil sebagai respons atas konflik dan kekerasan etnis yang terus berlangsung di negara tersebut.

Resolusi perihal embargo senjata ini diajukan Amerika Serikat (AS). Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, sembilan negara di antaranya mendukung resolusi tersebut. Sementara enam negara lainnya, yakni Rusia, Tiongkok, Ethiopia, Guinea Ekuatorial, Kazakhstan, dan Bolivia, memilih abstain.

Selain embargo senjata, resolusi Dewan Keamanan PBB juga memberlakukan larangan perjalanan serta pembekuan aset terhadap wakil kepala pertahanan Sudan Selatan, Malek Reuben Riak Rengu. Ia dianggap tokoh yang bertanggung jawab atas konflik dan kekerasan etnis di negara tersebut.

Sudan Selatan merupakan negara termuda di dunia. Negara ini baru terbentuk pada 2011. Namun sejak 2013, konflik mendera negara tersebut.

Adapun pihak yang berperang, yakni pasukan yang setia kepada Presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan loyalis Riek Machar. Machar merupakan mantan wakil presiden Kiir. Pada 2015 telah tercapai kesepakatan damai, tetapi masih gagal mengakhiri kekerasan.