Banyak Wajah Baru, Intip Gaji Nadiem Makarim, Prabowo Subianto dan Para Menteri Jokowi

Gaji Menteri Jokowi

Gaji Menteri Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin telah resmi membentuk jajaran Kabinet Indonesia Maju periode 2019 – 2024. Setelah diperkenalkan banyak nama-nama baru menghiasi jajaran pembantu Jokowi.

Presiden telah melantik 34 nama jajaran pembantunya yang berasak dari berbagai kalangan, mulai dari professional, politikus, pengusaha, hingga mantan Jenderal TNI dan Polri.

Sebagai pejabat negara, terdapat kewajiban negara mengeluarkan anggaran dari pos pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Adapun dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa Presiden dibantu menteri¬menteri negara menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu di pemerintahan.

Sementara itu, berkaitan dengan gaji para menteri ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA.

Gaji Pokok dan Tunjangan Menteri

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 tersebut menyatakan, kepada Menteri Negara akan diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulannya.

Kemudian, untuk tunjangan menteri, diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 yang menyatakan menteri negara menerima tunjangan sebesar Rp 13.608.000 setiap bulannya. Secara total,  gaji dan tunjangan yang diterima menteri sebesar Rp 18.648.000 per bulan.

Namun, angka ini belum menghitung tunjangan lainnya maupun dana operasional yang diperoleh menteri. Lebih Kecil Ketimbang Anggota DPR

Meski jabatan menteri merupakan posisi strategis, akan tetapi besaran nominal gaji dan tunjangan yang diterima masih kalah jauh dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal ini terungkap dari Surat Edaran Sekretarian Jenderal DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Selain itu, Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 yang mengatur mengenai gaji, tunjangan para anggota DPR.

Besaran gaji pokok dan tunjangan yang diterima anggota DPR terbilang sama untuk semua anggota parlemen. Namun, bagi yang memiliki jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan, bisa membawa gaji lebih besar.

Untuk anggota DPR, gaji pokok bulanan yang diterima mencapai Rp 4,2 juta. Selain itu para wakil rakyat inijuga akan mendapatkan tunjangan untuk istri dan dua anak masing-masing Rp 420.000 dan Rp 168.000.

Kemudian, para anggota DPR juga mendapatkan uang sidang atau paket sebesar Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras untuk empat jiwa sebesar Rp 198.000, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh) 21 Rp 1,72 juta.

Jika dijumlah, total gaji dan tunjangan anggota DPR setiap bulan mencapai Rp 50.999.608. Jumlah ini tentu belum termasuk tunjangan pemeliharaan rumah dan uang dinas, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon bagi anggota DPR yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan NO S.520/MK.02/2015.

Jajaran Kabinet Indonesia Maju

Berikut ini deretan menteri bidang ekonomi yang akan membantu Jokowi di 2019-2024.

    Menko Perekonomian AirlanggaHartarto

    Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

    Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

    Menteri Perdagangan Agus Suparmanto

    Menteri ESDM Arifin Tasrif

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

    Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

    Menteri Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo

    Menteri ATR Sofyan Djalil

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa

    Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

    Menteri BUMN Erick Thohir

    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama

    Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro

    Kepala BKPM Bahlil Lahadalia