Apakah Cuti Bisa Diuangkan? Ini 7 Hak Cuti Karyawan Menurut Depnaker

Cuti hak karyawan menurut Undang Undang Ketenagakerjaan

Tak hanya soal gaji, hak cuti karyawan juga telah diatur oleh pemerintah melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat 2 yang menerangkan hak cuti karyawan sekurang-kurangnya selama 12 hari. Nah soal cuti yang gak terpakai apakah bisa diuangkan? 

Tapi, tahukah kamu kalau karyawan ternyata tidak hanya mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 hari, melainkan ada tujuh hak cuti yang wajib diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Gak heran, pembahasan mengenai cuti karyawan selalu menarik perhatian banyak orang. Karena memang gak bisa dipungkiri kalau cuti itu menjadi salah satu hal yang sangat dinantikan para karyawan. 

Ya, kapanlagi kamu bisa menikmati waktu libur alias bebas dari kerjaan tapi tetap mendapat gaji.

Meski begitu, tetap ada peraturan tertulis yang bahkan disahkan Undang-Undang untuk dijadikan acuan oleh perusahaan dan juga karyawan. Jadi, kamu gak bisa tuh ambil cuti sesuka hati, semua tetap ada aturannya.

Lagipula, pemberian cuti juga akan membuat karyawan lebih bersemangat bekerja dan diharapkan dapat semakin loyal terhadap perusahaan.

Tapi, memang hingga kini perselisihan mengenai hak cuti karyawan terus saja terjadi perselisihan, mulai dari pengajuan, waktu, proses hingga adanya pemotongan gaji.

Pengin tahu ulasan lengkap mengenai hak cuti karyawan, mulai dari jenis-jenis cuti hingga apakah hak cuti bisa dicairkan dalam bentuk uang? Gak usah berlama-lama, yuk mending langsung simak saja penjelasannya di bawah ini:

Jenis-jenis hak cuti karyawan

Hak cuti karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan

Tak hanya cuti tahunan, ternyata ada beberapa jenis cuti untuk karyawan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, apa saja? Berikut tujuh di antaranya:

1. Cuti tahunan

Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 dan 84, setiap karyawan berhak mendapatkan satu hari cuti dalam sebulan atau 12 hari selama satu tahun.

Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan kalau karyawan baru mendapat hak cuti tahunan jika dia sudah bekerja minimal satu tahun atau 12 bulan secara terus menerus di perusahaan tersebut.

Namun, ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan hak cuti tahunan kepada karyawannya meski masa kerjanya belum 12 bulan. Jadi, setiap perusahaan memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur hak cuti tahunan karyawan.

2. Cuti sakit

Sama halnya dengan cuti tahunan, setiap perusahaan juga memiliki kebijakan sendiri mengenai hak cuti sakit karyawan.

Ada perusahaan yang mengizinkan karyawannya izin tidak masuk kantor tanpa surat keterangan dokter di hari pertama sakit. Tapi ada pula perusahaan yang mengharuskan karyawannya menyertakan surat keterangan dokter.

Perusahaan juga harus memberikan izin kepada karyawan untuk beristirahat yang waktunya sesuai dengan yang tertulis di dalam surat keterangan sakit dari dokter. 

Cuti sakit juga tidak memotong cuti tahunan dan tidak ada acuan juga berapa lama hak cuti sakit karyawan dalam satu tahun.

3. Cuti melahirkan

Jenis cuti yang satu ini tentu sudah sangat familiar terutama untuk para karyawan perempuan yakni cuti melahirkan. Ya, setiap karyawan perempuan berhak mendapat cuti melahirkan selama tiga bulan.

Hak cuti melahirkan dapat diambil karyawan sebelum, saat dan setelah melahirkan. Peraturan tersebut tertuang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 82 Ayat 1, karyawan perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan.

Selain itu, pada Undang-Undang yang sama Ayat 2 disebutkan bahwa karyawati yang mengalami keguguran juga berhak mendapat waktu istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

4. Cuti besar

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat (2), disebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan cuti besar yaitu istirahat panjang sekurangnya dua bulan untuk karyawan yang sudah bekerja minimal enam tahun.

Namun, karyawan yang sudah mendapat cuti besar tidak lagi memperoleh cuti tahunan. Jadi, cutinya adalah 30 hari kerja selama satu tahun.

5. Cuti karena alasan penting

Perusahaan juga wajib memberikan cuti kepada karyawannya yang tidak bisa bekerja karena alasan penting dan tetap mendapat gaji penuh.

Berikut beberapa alasan penting yang masuk ke dalam kategori:

  • Karyawan menikah akan diberikan libur selama tiga hari.
  • Karyawan melahirkan mengkhitankan atau membaptiskan anak akan diberikan libur selama dua hari.
  • Istri melahirkan atau keguguran, aka diberikan libur selama dua hari.
  • Suami/istri, orangtua/mertua, anak/menantu meninggal dunia akan diberikan libur selama dua hari.
  • Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia akan diberikan libur selama satu hari.

6. Cuti bersama

Berdasar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE.302/MEN/SJ-HK/XII/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta menyebutkan bahwa cuti bersama merupakan hak karyawan yang umumnya diberikan saat perayaan hari besar keagamaan.

7. Cuti haid

Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 81 Ayat 1 menyebutkan, karyawan wanita tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua menstruasi jika merasakan sakit.

Tapi, untuk berapa lama waktu cuti menstruasinya tergantung dari kebijakan perusahaan. Ada perusahaan yang hanya memberikan cuti haid di hari pertama. Ada yang lebih dari satu hari. 

Tapi, yang pasti, perusahaan harus memberikan cuti menstruasi kepada karyawan wanita sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bagaimana Jika perusahaan tidak mengizinkan karyawannya cuti?

Cuti bagi karyawan hak bagi semua pekerja

Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan kalau cuti adalah hak setiap karyawan. Sayangnya, kerap masih ada perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya cuti dengan berbagai alasan.

Padahal, karyawan yang mengambil cuti ternyata dapat memberikan berdampak baik untuk karyawan dan juga perusahaan. Karyawan yang cuti untuk berlibur dan istirahat sejenak bisa bekerja lebih produktif.

Perusahaan yang tidak memberikan izin kepada karyawannya bisa dikategorikan telah melanggar peraturan Pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

Jika perkara tersebut dibawa ke ranah hukum, pihak perusahaan bisa dikenai denda hingga berkali-kali lipat.

Apakah cuti tahunan bisa dicairkan?

Apakah cuti tahunan bisa diuangkan oleh karyawan?

Umumnya cuti tahunan dapat diakumulasikan ke tahun selanjutnya. Untuk berapa banyak waktunya tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi, minimalnya adalah sebanyak lima hari.

Jika di tahun ini kamu ada sisa jatah cuti delapan hari. Maka, di tahun selanjutnya jatah cuti tahunan kamu akan bertambah menjadi 17 hari yaitu penambahan dari cuti tahunan 12 hari dengan lima hari sisa cuti dari tahun sebelumnya.

Akan tetapi, untuk jatah cuti tiga hari di tahun sebelumnya akan hangus dan tidak dapat diuangkan.

Namun, karyawan yang memilih untuk mengundurkan diri atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan masa kerja minimal 18 bulan, maka dia berhak mendapat kompensasi cuti tahunan dalam bentuk Uang Penggantian Hak (UPH). Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 77 ayat (2).

Itulah jenis-jenis hak cuti karyawan yang telah diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan yang menjadi hak karyawan. Semoga membantu! (Editor: Mahardian Prawira Bhisma).

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →