7 Hak Pekerja yang Jangan Disia-siakan Karyawan

Hak pekerja

Sebagai pegawai, ada pekerja yang bisa didapatkan dan sudah melekat di diri kamu, salah satunya jatah cuti. Cuti memungkinkan para pegawai untuk meliburkan diri dari pekerjaan.

Pemberian cuti biasanya diberikan ketika pekerja sudah mendapatkan status pegawai tetap. Sementara banyak perusahaan yang belum memberikan hak cuti bagi pekerja yang masih dalam status kontrak atau masa percobaan.

Ketentuan soal cuti ini telah dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Bahkan, sudah ada Undang-Undang yang mengatur keistimewaan ini.

Semuanya tercantum di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di sana tercantum jelas jenis-jenis cuti yang wajib diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya.

Biar kamu paham dan gak ditipu perusahaan, berikut hak pekerja atau cuti yang kamu dapatkan setiap tahunnya:

1. Hak pekerja mendapatkan libur tahunan atau cuti tahunan

Hak pekerja
Hak pekerja mendapat cuti tahunan (Shutterstock)

Setiap tahunnya, para pekerja berhak mendapat cuti tahunan 12 hari. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 79 disebutkan bahwa hak pekerja yang satu ini bisa diberikan setelah mereka memenuhi masa kerja 12 bulan alias satu tahun. 

Tapi, banyak juga perusahaan yang berbaik hati dengan memberikan cuti tahunan di bulan keempat atau pada saat sang pegawai lulus masa percobaan, dengan jumlah yang melebihi 12 hari, misal 14 hari.

Semua itu tergantung kebijakan perusahaan, selama gak melanggar Undang-Undang sih sah-sah saja.

Baca juga: Jual Mie Ayam dan 5 Pekerjaan Pertama Lainnya Para CEO Sukses Indonesia

2. Cuti bersama

Hak pekerja
Hak pekerja mendapat cuti bersama (Shutterstock)

Hak pekerja berikutnya mendapatkan jatah cuti bersama. Cuti bersama memang bukan kehendak pekerja, tapi sudah diatur oleh Pemerintah Pusat untuk merayakan hari-hari tertentu.

Misalnya, cuti bersama acara-acara keagamaan, seperti hari-hari menjelang dan sesudah Idul Fitri, atau hari sebelum Natal.

Keputusan cuti bersama ada di tangan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Aparatur Negara.

Sayangnya, buat kamu yang bekerja di perusahaan swasta, cuti bersama ini mengurangi jatah cuti tahunan. Tapi bagi pegawai negeri sipil, liburan ini gak mengurangi jatah cuti tahunan.

Baca juga: 3 Kriteria Tempat Kerja yang Menjadi Idaman Karyawan

3. Cuti haid

Hak pekerja
Hak pekerja perempuan mendapat cuti haid (Shutterstock)

Banyak yang masih belum mengetahui kalau para wanita memiliki hak pekerja untuk tidak masuk ke kantor di awal masa-masa datang bulan. Jumlahnya pun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 93 antara 1-2 hari kerja.

Cuti ini gak akan mengurangi jatah cuti tahunan kok. Jadi, jangan sia-siakan hakmu.

Bedanya dengan cuti lainnya, cuti ini tidak mewajibkan perusahaan untuk membayar upah pekerja secara penuh per harinya. Di beberapa perusahaan mereka memberlakukan pemotongan upah bagi pekerjanya yang mengambil jatah cuti haid.

4. Cuti melahirkan

Hak pekerja
Hak pekerja mendapat cuti melahirkan (Shutterstock)

Satu lagi hak pekerja yang didapatkan oleh para wanita adalah cuti dalam masa hamil jelang melahirkan, dan pasca melahirkan.

Para pekerja yang tengah hamil akan mendapatkan jatah libur 1,5 bulan sebelum melahirkan, dan 1,5 bulan pascamelahirkan. Jadi total yang didapatkan adalah tiga bulan.

Tapi, biasanya pengaplikasian cuti ini bisa dinegosiasikan dengan perusahaan. Misalnya pekerja ingin menggunakan jatahnya lebih banyak pascamelahirkan, dan lebih sedikit sebulum melahirkan. Ini boleh dilakukan asalkan tidak melebihi batasnya yaitu tiga bulan.

5. Cuti besar

Hak pekerja
Hak pekerja mendapat cuti besar (Shutterstock)

Dikutip dari BPLawyers, setiap karyawan yang meiliki masa kerja minimal enam tahun, berhak mendapatkan cuti besar. Ketentuan ini telah tercantum di Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 79. Lantas apa bedanya dengan cuti tahunan?

Cuti besar memiliki jatah libur panjang sekurang-kurangnya dua bulan. Tapi, sepertinya untuk mendapatkan hak yang satu ini kalian kudu negosiasi alot dengan atasan atau HRD.

Karena semuanya disesuaikan dengan beban kerja kamu. Mereka juga akan mempertimbangkannya apa dampak yang akan diderita perusahaan jika kamu meninggalkan pekerjaan untuk waktu yang lama.

6. Cuti penting

Hak pekerja
Hak pekerja mendapat cuti penting (Shutterstock)

Kamu bisa mendapat hak pekerja untuk libur di hari-hari tertentu atau penting. Jatah libur ini biasanya digunakan pekerja dengan kepentingan menikah, menikahkan anak, mengkhitankan anak, anggota keluarga meninggal, atau istri mengalami keguguran.

Lamanya cuti tergantung dari kepentingan si karyawan itu. Misalnya kepentingan mereka baru selesai selama seminggu ya berarti pekerja berhak libur seminggu penuh.

Tapi, pihak perusahaan gak wajib memberikan upah secara penuh. Jadi jangan kaget kalau kamu izin cuti penting, tapi gajimu gak dibayarkan secara penuh.

7. Cuti sakit

Hak pekerja
Hak pekerja mendapat cuti sakit (Shutterrstock)

Ketentuan soal cuti sakit memang gak dijelaskan secara terang-terangan di dalam Undang-Undang. Tapi, karyawan berhak untuk tidak masuk kerja ketika sedang dalam kondisi fisik yang gak fit.

Untuk bisa mengambil cuti sakit, kamu perlu melampirkan surat keterangan dari dokter untuk membuktikan benar-benar sakit dan tidak bisa menjalankan fungsi dan tugas sebagai pegawai. Soal harinya ditergantungkan dari kondisi fisik sampai pulih 100 persen.

Perusahaan wajib membayar gaji mereka secara penuh selama masa cuti. Bagaimana jika sakitnya memerlukan waktu berbulan-bulan untuk pemulihan?

Dikutip dari Qerja.com, perusahaan wajib membayarkan upah penuh jika masa penyembuhannya memerlukan waktu empat bulan. Di empat bulan kedua perusahaan hanya mewajibkan membayar upah 75 persen.

Sedangkan di empat bulan ketiga pekerja hanya akan mendapatkan gaji 50 persen. Hingga bulan terakhir sebesar 25 persen dari upah, sebelum akhirnya dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Itulah tujuh hak pekerja yang bisa kamu dapatkan sebagai seorang pegawai. Tenang saja, rata-rata perusahaan akan tetap membayar penuh gaji kamu yang mengambil jatah cuti. Jadi manfaatkan dan pergunakan hakmu sebaik mungkin.

Bagi perusahaan yang gak mengizinkan pegawainya untuk cuti, sama saja kalian telah melanggar perjanjian dan Undang-Undang, kalau dibawa ke ranah hukum, bisa kena denda.

Hak karyawan selain cuti

Selain 7 hak pekerja di atas, masih ada beberapa hak pekerja yang harus dipenuhi perusahaan untuk karyawannya. Berikut penjelasannya!

Hak terkait hubungan kerja

Dalam hak terkait hubungan kerja, karyawan yang telah dikontrak atau berstatus pegawai tetap memiliki setidaknya lima hak utama. Berikut penjelasan singkat mengenai hak tersebut.

  1. Hak mengenai hubungan kerja

Hak ini diatur dalam 2 pasal UU Ketenagakerjaan pasal 56 dan pasal 60. Pasal 56 menekankan status kepegawaian yaitu pekerja paruh waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Sementara, pasal 60 menyatakan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan.

  1. Hak mengenai pengaturan jam kerja

Jam kerja karyawan harus sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 yaitu jam kerja pegawai adalah 7 jam per hari atau 40 jam dalam sepekan (bila enam hari kerja) dan 8 jam per hari atau 40 jam kerja sepekan (bila lima hari kerja).

  1. Jaminan kesejahteraan

Dalam UU Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 99 disebutkan jaminan kesejahteraan pegawai yang wajib dipenuhi perusahaan yaitu fasilitas kesejahteraan seperti asuransi kesehatan.

  1. Hak mengenai upah

Terkait hak upah, UU juga turut mengaturnya dalam pasal 93. Disebutkan bahwa perusahaan wajib membayar gaji meski karyawan tidak bekerja ketika dalam kondisi tertentu seperti menikah , istri melahirkan atau keguguran, keluarga meninggal, atau sedang melanjutkan pendidikan dari perusahaan.

Hak jika terjadi PHK

Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), karyawan memiliki hak atas pesangon. Hal ini telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat 2. Pesangon ini terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap yang tetap dibayarkan meski yang karyawan absen bekerja.

Selain pesangon, perusahaan juga harus memenuhi beberapa tunjangan atau uang berikut ini.

  1. Hak mendapatkan uang penghargaan masa kerja

Hak yang satu ini tercantum juga dalam pasal yang sama. Namun, hak ini bisa diperoleh karyawan yang telah bekerja lebih dari 4 tahun, ya!

  1. Hak mendapatkan uang penggantian hak

Di pasal yang sama ayat 4 disebutkan ada uang penggantian hak yaitu uang yang harus dibayarkan perusahaan atas beberapa hal berikut ini:

  • Cuti tahunan
  • Biaya pulang bagi pekerja dan keluarganya (jika dari luar daerah)
  • Hal-hal yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, sesuai aturan perusahaan

Selain ketiga hal di atas, ada aturan mengenai alasan pemecatan yang mempengaruhi jumlah uang pesangon, dan lain sebagainya. Aturan tertera di Pasal 164 ayat 3 UU Ketenagakerjaan.

Dengan beberapa hak karyawan tersebut, tentunya kita bisa semakin mengetahui hak dan kewajiban sebagai karyawan ataupun pemilik perusahaan. Dengan begitu, bekerja pun semakin nyaman jika semua hak telah dijelaskan dalam perjanjian kerja dan dipenuhi perusahaan. (Editor: Chaerunnisa)