Siap-siap Ibukota Pindah ke Kalimantan, 1 Juta PNS Bakal Mengungsi

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan (Shutterstock).

Ibu Kota Pindah ke Kalimantan (Shutterstock).

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan telah memasuki tahap finalisasi. Berbagai persiapan mulai dari kajian terkait sosial ekonomi, lingkungan, hingga rancangan desain kota baru tersebut telah disiapkan pemerintah. Sudah pasti Ibu Kota pindah ke Kalimantan.

Pemindahan Ibu Kota Negara berarti juga memindahkan pusat pemerintahan yang saat ini terpusat di Jakarta, hal ini akan berdampak pada pemindahan domisili atau hunian bagi para Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang akan turut ikut ke Pulau Kalimantan nantinya.

Dalam hal ini, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah mendata berapa banyak para ASN yang akan ikut pindah dan menempati Ibu Kota baru tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengungkapkan, ASN yang akan ikut pindah ke Kalimantan sebanyak 800 orang hingga 1 juta orang.

“Kurang lebih hampir satu juta orang, 800 ribuan,” kata Syafruddin di Jakarta.

Baca juga: Nilai Impor Garam Indonesia Tembus Rp 600 miliar, Apakah Paling Besar di Dunia?

Tak Ada Penolakan

Syafruddin memastikan, terkait rencana pemindahan ini, para ASN tidak ada yang menolak atau tidak berkenan ikut pindah ke Kalimantan.

“Nggak ada yang menolak, mau semua. Siapa yang bilang ada yang nolak? Nggak ada yang nolak,” tegasnya.

Menurutnya, semua institusi Kementerian dan Lembaga yang ikut pindah ke Kalimantan, maka secara pasti seluruhnya para ASN tersebut akan pindah ke Kalimantan, sebab tidak mungkin jika kantor para ASN pindah tetapi Sumber Daya Manusia nya tidak ikut pindah.

“Kalau semua kementerian lembaga pindah ya ASN -nya pindah nggak mungkin tinggal di sini,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pihaknya memprediksi jumlah ASN yang ikut pindah tidak sampai satu juta orang, melainkan hanya 600 ribu orang saja. Sebab dari total jumlah ASN di seluruh Indonesia sebanyak 4,3 juta orang, sebesar 30 persen merupakan ASN pemerintah pusat.

Saat ini, BKN telah mempersiapkan perpindahan para ASN ini menuju Ibu Kota baru. “Administrasinya juga harus kita siapkan dari sekarang. Kalau alih lokasi kan harus tercatat,” paparnya.

PNS Layanan Publik Tetap di Jakarta

Menurutnya, dari total 30 persen jumlah ASN pemerintah pusat, tak sepenuhnya akan pindah ke Ibu Kota baru, sebab ada  PNS pemerintah pusat yang bekerja di bidang pelayanan publik tetap ada yang di Jakarta. Mereka akan tetap melayani kebutuhan masyarakat di Jakarta.

“Nggak semuanya. Jadi saya menduga yang pindah adalah yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan publik. Kalau misal pelayanan publiknya banyak di Jakarta ya di Jakarta,” ungkap Kepala BKN.

Bima menjelaskan, seperti Kementerian Keuangan yang memiliki banyak layanan publik di Jakarta seperti layanan pajak, maka tidak akan ikut pindah ke Kalimantan tetapi tetap di Jakarta.

“Banyak kan pelayanan publik. Kalau di pusat banyak sekali. Katakanlah Kementerian Keuangan, yang petugas pajak kan banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di Jakarta. Kalau (PNS) kebijakan bisa pindah, tapi yang (PNS) pelayanan kan tidak bisa pindah,” tegas Bima. (Editor: Winda Destiana Putri).