Indonesia Bukan Negara Berkembang, Ini Kerugian-Kerugiannya

Bundaran HI, Jakarta

Indonesia bukan negara berkembang. Ada rasa bangga bagi kebanyakan orang di Indonesia atas pengakuan Amerika Serikat tersebut. Namun, ada juga yang mengatakan tentang kerugian di balik predikat Indonesia sebagai negara maju.

Amerika Serikat belum lama ini mengumumkan Indonesia gak lagi berstatus sebagai negara berkembang (developing country). Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang dicabut statusnya. 

Ada China, Brazil, India, dan Afrika Selatan yang juga dicabut statusnya sebagai developing country oleh Amerika Serikat. Begitu juga dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Pengumuman pencabutan status negara-negara di atas disampaikan Amerika Serikat melalui The Office of the United States Trade Representative (USTR). 

Kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat tersebut merilis laporan terbaru List of Developing and Least-Developed Countries Under U.S. CVD Law pada 10 Februari 2020 yang lalu. Terus kenapa ada opini Indonesia bisa dirugikan ya?

Kerugian #1: Bukan negara berkembang, Indonesia terdampak aturan CVD

Pengiriman barang lewat kargo (Shutterstock).
Pengiriman barang lewat kargo (Shutterstock).

Predikat sebagai negara berkembang yang disandang Indonesia rupanya memberi dampak positif. Indonesia menerima fasilitas dan keuntungan dari segi perdagangan atas statusnya tersebut.

Namun, Indonesia tampaknya gak lagi menikmati fasilitas dan keuntungan seperti yang diterimanya dulu. Sebagai gantinya, Indonesia bakal terdampak aturan countervailing duty (CVD) alias tarif bea masuk tambahan. 

Apa itu aturan countervailing duty (CVD)?

Countervailing duty (CVD) adalah tarif impor tambahan buat mengatasi efek subsidi negara eksportir (yang diberi ke perusahaan eksportir) yang bikin harga jual barang-barang dari negara eksportir tersebut lebih murah dari harga jual barang-barang domestik.

World Trade Organization (WTO) mengizinkan negara-negara anggotanya menetapkan aturan countervailing duty (CVD) dalam rangka melindungi atau memproteksi industri dalam negeri.

Sebagai contoh, Pemerintah Negara C memberi insentif ekspor atau subsidi bagi produsen tempered glass di negaranya sehingga harga jualnya menjadi US$ 1 di Negara A. Rupanya Negara A juga punya produsen tempered glass, yang menjual setiap item-nya seharga US$ 3. 

Kalau Negara A merasa produsen tempered glass di negaranya dirugikan karena keberadaan tempered glass dari Negara C, Pemerintah Negara A bisa menetapkan aturan countervailing duty (CVD) agar tercipta kompetisi dagang yang sehat.

Amerika Serikat diketahui telah menetapkan countervailing duty (CVD) terhadap barang-barang asal China yang masuk ke negaranya.

Indonesia tahun 2018 dituding langgar aturan subsidi WTO

Menariknya nih Indonesia menurut data WTO tahun 2018 dituding melakukan pelanggaran aturan subsidi sebagaimana diatur dalam Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM).

Dari banyaknya tudingan yang mengarah ke Indonesia, sebanyak 9 tudingan berakibat diterapkannya countervailing measures. Penerapannya berlaku di Amerika Serikat (6 kasus), Uni Eropa (2 kasus), dan Kanada (1 kasus).

Kerugian #2: Adanya dampak kenaikan harga jual beberapa produk Indonesia di Amerika Serikat

Biodiesel (Shutterstock).
Biodiesel (Shutterstock).

Tentu aja berlakunya aturan countervailing duty (CVD) berefek negatif terhadap produk-produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap lima komoditas Indonesia yang bebas dari bea masuk tambahan CVD.

Itu berarti kelima komoditas tersebut kemungkinan bakal dikenakan tarif impor tambahan karena aturan countervailing duty (CVD). Pengenaan aturan CVD terhadap produk atau komoditas Indonesia bukan hal yang baru.

Menurut data Kementerian Perdagangan, Indonesia terkena aturan CVD atas enam produk yang masuk ke Amerika Serikat. Nah, dua di antaranya adalah biodiesel dan turbin angin.

Amerika Serikat sendiri termasuk salah satu mitra dagang yang menguntungkan Indonesia. Dari data yang dirilis Kementerian Perdagangan, neraca perdagangan Indonesia selalu surplus selama bermitra dengan Amerika Serikat.

 

Tahun Ekspor Impor Neraca perdagangan
2015 US$ 16,2 miliar US$ 7,6 miliar US$ 8,6 miliar
2016 US$ 16,1 miliar US$ 7,3 miliar US$ 8,8 miliar
2017 US$ 17,8 miliar US$ 8,1 miliar US$ 9,7 miliar
2018 US$ 18,4 miliar US$ 10,2 miliar US$ 8,3 miliar

 

Alasan Amerika Serikat mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang

Warga Jakarta di dalam Commuter Line (Shutterstock).
Warga Jakarta di dalam Commuter Line (Shutterstock).

Indonesia bukan lagi negara berkembang semata-mata didasari alasan pangsa pasar Indonesia yang mencapai 0,5 persen dari perdagangan dunia. Alasan secara jelas dicatat The Office of the United States Trade Representative (USTR).

Penggolongan mana negara maju (developed country) dan mana negara berkembang (developing country) menurut USTR cenderung dilihat dari sisi perdagangan.

Daftar negara berkembang versi PBB

Singapura
Singapura merupakan salah satu negara maju di Asia

Pandangan Amerika Serikat soal mana negara maju dan mana negara berkembang berbeda dengan pandangan PBB (United Nations). 

Dalam laporan World Economic Situation and Prospects (WESP) 2019, Indonesia masuk daftar negara berkembang di Asia bersama negara-negara Asia lainnya. Berikut ini daftarnya.

Daftar negara berkembang di Asia

 

East Asia South Asia Western Asia
Brunei Darussalam Afghanistan Bahrain
Kamboja Bangladesh Irak
China Bhutan Israel
Korea Utara India Yordania
Fiji Iran Kuwait
Hong Kong Maldives Lebanon
Indonesia Nepal Oman
Kiribati Pakistan Qatar
Laos Sri Lanka Arab Saudi
Malaysia Palestina
Mongolia Suriah
Myanmar Turki
Papua Nugini Unit Emirat Arab
Filipina Yaman
Korea Selatan
Samoa
Singapura
Kepulauan Solomon
Taiwan
Thailand
Timor Leste
Vanuatu
Vietnam

 

PBB juga menggolongkan Indonesia sebagai negara dengan kategori lower-middle-income. Besaran lower-middle-income ditetapkan antara US$ 996 dan US$ 3.895 berdasarkan capita gross national income (GNI). Berikut ini daftarnya.

Daftar negara dengan pendapatan menengah ke bawah (Juni 2018)

 

Angola Bangladesh Bhutan
Bolivia Cabo Verde Kamboja
Kamerun Kongo Côte d’Ivoire
Djibouti Mesir El Salvador
Eswatini Georgia Ghana
Honduras India Indonesia
Kenya Kiribati Kyrgyzstan
Laos Lesotho Mauritania
Mongolia Moroko Myanmar
Nikaragua Nigeria Pakistan
Papua Nugini Filipina Republik Moldova
Sao Tome & Principe Kepulauan Solomon Sri Lanka
Palestina Sudan Timor Leste
Tunisia Ukraina Uzbekistan
Vanuatu Vietnam Zambia

 

Apakah ada negara berkembang di Eropa?

Sama sekali gak ada negara berkembang di Eropa. Semua negara Eropa, baik yang tergabung Uni Eropa dan di luar Uni Eropa, dikelompokkan sebagai negara maju oleh PBB.

Dikeluarkannya Indonesia dalam daftar negara berkembang versi Amerika Serikat menjadi pembicaraan hangat sejak dirilisnya List of Developing and Least-Developed Countries Under U.S. CVD Law.

Pemerintah Indonesia sejauh ini berpendapat perubahan status Indonesia gak pengaruhi fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat atas produk-produk asal Indonesia.

Dengan kata lain, sejumlah barang asal Indonesia mendapat potongan bea masuk impor. Fasilitas GSP sendiri bertujuan membantu perekonomian negara berkembang yang gak bersifat mengikat. (Editor: Winda Destiana Putri)