Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2020 [Plus Cara Turun Kelas]

Iuran BPJS Kesehatan

Tertanggal 1 Juli 2020, pemerintah resmi menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan terbaru bagi Peserta BPJS Kesehatan Mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan terbaru ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berapa kenaikannya dan bagaimana jika kita tidak mampu bayar? Yuk baca artikel ini lebih lanjut.

Rincian Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Seperti telah dijelaskan di atas, kenaikan iuran BPJS Kesehatan terbaru per tanggal 1 Juli 2020 ini lebih menyasar ke jenis kepesertaan PBPU dan BP.

Berikut adalah iuran BPJS Kesehatan bagi PBPU dan BP sebelum dan sesudah kenaikan.

Iuran BPJS Kesehatan yang lama

  1. Iuran BPJS Kesehatan Kelas I: Rp 80.000
  2. Iuran BPJS Kesehatan Kelas II: Rp 51.000
  3. Iuran BPJS Kesehatan Kelas III: Rp 25.500

Iuran BPJS Kesehatan terbaru

  1. Iuran BPJS Kesehatan Kelas I: Rp 15o.000
  2. Iuran BPJS Kesehatan Kelas II: Rp 100.000
  3. Iuran BPJS Kesehatan Kelas III: Rp 42.000

Sebagai catatan, untuk periode Juli-Desember 2020, pemerintah masih memberikan subsidi untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas III sebesar Rp 16.500 per bulan sehingga besaran iuran yang harus dibayarkan peserta masih Rp 25.500 per bulan.

Nah, mulai bulan Januari 2021 pemerintah menurunkan pemberian subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III menjadi Rp 7.000 per bulan per peserta. Dengan begitu, iuran yang harus dibayarkan per peserta per bulan adalah Rp 35.000.

Sedangkan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran per bulan juga naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000. Meski demikian, iuran peserta PBI ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Lalu bagaimana dengan Pekerja Penerima Upah (PPU)?

Iuran BPJS Kesehatan bagi PPU adalah sebesar 5 persen dari upah atau gaji per bulan per peserta, dengan rincian 1 persen dibayar oleh peserta dan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja.

Adapun  batas atas yang ditetapkan pemerintah naik menjadi Rp 12 juta dari yang sebelumnya Rp 8 juta, sedangkan batas bawahnya mengacu pada upah minimum Kota/Kabupaten atau Propinsi masing-masing. 

Cara turun kelas BPJS Kesehatan

Mungkin ada sebagian dari peserta BPJS Kesehatan PBPU/BP yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan terbaru yang naik hampir dua kali lipat tersebut.

Lalu, bagaimana solusinya? BPJS Kesehatan membebaskan peserta untuk memilih kelas perawatan kok. Jadi, peserta bisa turun dari kelas I ke kelas II, atau dari kelas II ke kelas III.

Apa syaratnya?

  1. Pertama, peserta harus sudah terdaftar dalam kelas kepesertaan yang sama minimal 1 tahun. Misalnya, kamu sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan kelas I sejak 2019, lalu pindah ke kelas II pada Januari 2020, maka kamu belum bisa pindah kelas lagi sebelum awal tahun 2021.
  2. Kedua, perubahan kelas perawatan mengharuskan kamu untuk mengikutsertakan seluruh anggota keluarga. Jadi jika kamu ingin turun ke kelas II, seluruh anggota keluarga juga harus turun ke kelas II.
  3. Ketiga, peserta harus menyiapkan Kartu Keluarga asli dan fotokopi. Khusus bagi peserta yang belum melakukan autodebet rekening tabungan, siapkan fotokopi buku rekening tabungan BCA, BNI, BRI, BTN, Mandiri, Bank Jateng dan Bank Panin, baik milik sendiri maupun milik anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga.

Siapkan juga formulir autodebet pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang dilengkapi materai Rp 6.000.

Setelah syaratnya terpenuhi, peserta bisa mengajukan turun kelas perawatan lewat:

  1. Aplikasi Mobile JKN
    Caranya adalah dengan terlebih dulu mengunduh aplikasi Mobile JKN di App Store atau Play Store. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa baca di sini.
  2. BPJS Kesehatan Care Center
    Caranya adalah dengan menelepon ke 1500 400 dan sampaikan bahwa kamu ingin mengajukan turun kelas perawatan.
  3. Mobile Customer Service (MCS)
    Caranya adalah dengan mendatangi MCS pada hari dan jam yang telah ditentukan. Selanjutnya, isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP) dan tunggu di antrean untuk mendapatkan pelayanan.
  4. Mal Pelayanan Publik
    Sama seperti di MCS, kamu cukup mendatangi Mall Pelayanan Publik, kemudian mengisi FDIP dan menunggu antrean untuk dilayani.
  5. Kantor Cabang dan Kantor Kabupaten/Kota
    Caranya adalah dengan mengunjungi Kantor Cabang atau Kantor Kota/Kabupaten. Kemudian, isi data atau formulir yang dibutuhkan dan mengambil nomor antrean untuk mendapatkan pelayanan.

Cara mengubah jenis kepesertaan dari BPJS Mandiri ke PBI

Bagaimana jika peserta BPJS Kesehatan Mandiri atau PBPU/BK masih tidak mampu membayar iuran kepesertaan meski sudah turun ke kelas III? Jalan keluarnya adalah dengan mengajukan pengalihan jenis kepesertaan dari PBPU/BK ke PBI.

Tentu saja ada syaratnya. Pertama, peserta harus melaporkan diri dan anggota keluarganya ke Dinas Sosial setempat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga serta Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Selanjutnya, Dinas Sosial akan melakukan validasi dan verifikasi data untuk memastikan apakah peserta masuk kriteria tidak mampu atau fakir miskin.

Jika peserta benar-benar termasuk golongan tidak mampu, Dinas Sosial akan mendaftarkan peserta ke data terpadu kesejahteraan sosial dan peserta akan ditetapkan sebagai peserta PBI oleh Menteri Sosial.

Lalu bagaimana jika peserta tersebut masih memiliki tunggakan iuran? Di situlah fungsi verifikasi tadi. Bila memang terbukti tidak mampu, peserta akan dimasukkan ke PBI tanpa harus melunasi tunggakan iuran terlebih dulu.

Itu lah informasi mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan terbaru dan solusinya jika tidak mampu membayar besaran iuran yang baru naik.

Jadi, tak perlu khawatir peserta BPJS Kesehatan Mandiri bisa pindah ke PBI selama kriterianya terpenuhi.