Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Itu Investasi Bukan Tabungan

pekerja sektor informal

Lagi pada galau ya gara-gara Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan? Idem dong sama Davy. Mengandalkan simpanan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 7 juta buat menambah uang muka motor Kawasaki Ninja 250 yang diidam-idamkannya buyar sudah. Kan duit segitu lumayan buat meringankan uang muka angsuran kredit motor.

 

Gara-gara Peraturan Pemerintah No 46  tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (JHT), Davy mesti sabar menunggu umurnya 56 tahun dulu baru duit itu cair. Padahal sekarang, umur karyawan akunting perusahaan ekspedisi itu baru 33 tahun!

 

Buat karyawan macam Davy, potongan gajinya yang disetorkan ke Jamsostek (sebutan sebelum BPJS Ketenagakerjaan) berasa sangat membantu. Meski nilainya enggak besar-besar amat, tapi lumayan menolong kalau di kondisi darurat butuh dana.

 

Faktanya, per 1 Juli kemarin, BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi penuh dan seketika terjadi perubahan drastis dalam pencairan JHT. Bila aturan main sebelumnya JHT bisa cair dengan lama kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu sebulan, sekarang berdasarkan umur. Maksudnya, peserta baru mendapatkan ‘haknya’ kalau berusia lewat 56 tahun.

 

Sebenarnya di tengah jalan peserta diperbolehkan mencairkan JHT tapi dengan catatan keanggotaan di BPJS Ketenagakerjaan minimal 10 tahun. Itu pun besarannya dibatasi hanya 10% kalau uang tunai atau 30% untuk pembiayaan rumah. Tapi JHT bisa saja cair 100% dengan catatan si pekerjanya meninggal dunia atau cacat tetap sebelum usia 56 tahun.

 

Regulasi ini yang bikin Davy galau dan mungkin jutaan pekerja lainnya. Kubu yang galau itu akhirnya menggalang petisi lewat change.org memprotes aturan itu agar pemerintah membatalkannya. Mereka beralasan uang yang dihimpun BPJS Ketenegakerjaan adalah hasil keringat pekerja.

 

Protes itu dijawab pemerintah yang berencana merevisi PP No 46/2015. Revisi itu hanya dilakukan pada pasal yang mengatur pencairan JHT. Mereka yang terkena kebijakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan tak lagi bekerja (resign) boleh mencairkan JHT sesegera mungkin. Tapi tidak demikian bagi yang masih aktif bekerja tetap diberlakukan aturan pencairan sebagian dalam waktu 10 tahun.

 

JHT itu investasi bukan tabungan

Terlepas dari peraturan baru atau lama, yang harus diluruskan di sini adalah “Apakah kita sudah sadar akan pentingnya kepastian adanya dana saat hari tua nanti? Saat kita sudah tidak produktif lagi?”

 

Kesadaran orang Indonesia akan pentingnya persiapan dana pensiun ini terbilang rendah. Banyak faktor penyebabnya. Satu di antaranya karena rendahnya pemahaman orang Indonesia terhadap literasi keuangan.

 

Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013 menyebutkan hanya sekitar 21,8 persen dari 8.000 responden yang paham literasi keuangan. Survei itu juga mnunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap dana pensiun hanya 1,53%. Artinya, hanya dua orang dari 100 penduduk yang melirik produk dana pensiun.

 

orang tua jadi gelandangan

 

 

Jadi wajarlah kalau perubahan peraturan JHT bikin gaduh.  Kebiasaan sebagian pekerja di Indonesia masih berpikir pendek. Yang dipikirkan hanya hari ini dan besok saja. Padahal tujuan dari JHT itu untuk meng-cover pekerja di hari tua saat tak bisa produktif lagi.

 

Selama ini pekerja mempersepsikan JHT itu layaknya tabungan yang bebas diambil kapan pun. Padahal seharusnya tidak. Kalau pun mau dicairkan harus ada batasan minimumnya.

 

Persepsi ini harus diluruskan. JHT bukanlah tabungan melainkan investasi untuk kebutuhan keuangan di saat tak bekerja lagi atau sudah pensiun. Pendek kata, JHT baru berasa manfaatnya di kemudian hari. Dana yang tersimpan berpuluh-puluh tahun itu menjadi bekal hidup di sisa umur.

 

JHT sendiri diatur dalam UU No 40/2004 di mana substansinya menegaskan tujuan dari Jaminan Hari Tua itu adalah memberi kepastian adanya dana saat seseorang tak produktif lagi. dengan tjuan tersebut, maka pencairan JHT bisa dilakukan dengan syarat:

 

1.Bisa full dicairkan setelah berusia lewat 56 tahun

2.Bisa cair sebagian, yakni 10% bila kepesertaan sudah 10 tahun dan 30% untuk perumahan

3.Bisa cair bila pekerja meninggal dunia atau cacat tetap.

 

Iuran dan simulasi JHT

Sekarang bisa dipahami kan kalau jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu layaknya ambil produk Dana Pensiun Lembaga Kuangan (DLPK) yang ditawarkan bank maupun non bank. Untungnya, kalau BPJS Ketenagakerjaan iuran preminya ikutan ditanggung renteng pekerja dan perusahaan yang langsung dipotong dari gaji tiap bulan. Detailnya sebagai berikut:

 

Pekerja : 2 %

Pengusaha/perusahaan : 3,7%

 

Jadi besaran premi Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan adalah 5,7% dari total gaji yang diterima. Kemudian uang itu akan dikelola BPJS Ketenegakerjaan sehingga peserta mendapatkan hasil pengembangan uang yang disetorkan.

 

Sebagai contoh Davy tadi yang gajinya Rp 5 juta dan baru mulai ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian asumsi dana pengembangannya 7% per tahun. Lebih lengkapnya cek simulasi di bawah ini.

 

Hasil Simulasi Iuran JHT

Jumlah Upah : 5,000,000

Jumlah Tahun : 1

Iuran perbulan : 285,000.00

Saldo Awal : 0.00

Iuran JHT : 3,420,000.00

Hasil Pengembangan : 129,675.00

Saldo Akhir : 3,549,675.00

 

Maka selama setahun kepesertaan, saldo JHT Davy sebesar Rp 3.549.675. begitu ada kenaikan gaji, otomatis besaran iuran per bulannya bakal naik yang akhirnya ikut membengkakkan saldo JHT.

 

Orang lagi konsultasi di kantor bpjs

 


Lagi-lagi mesti ditekankan di sini, JHT adalah dana pensiun pekerja yang pengelolaannya diserahkan ke badan bernama BPJS Ketenagakerjaan dan sifatnya wajib.

 

BPJS Ketenagakerjaan akan mengelola dana hasil setoran pekerja itu ke berbagai instrumen investasi. Instrumennya bisa obligasi, pasar modal, atau lain sebagainya.

 

Lantaran uang yang dikelola adalah milik pekerja, ada baiknya BPJS Ketenagakerjaan transparan dalam hal ini. Misalnya dengan memberikan laporan komplet terkait hasil pengembangan uang itu. Kemana sana uang diinvestasikan, berapa profit yang didapat, dan lain sebagainya. Selama ini laporan yang diterima pekerja ‘seadanya’ hanya mencantumkan besaran ‘hasil pengembangan’.

 

Bali lagi, upaya pemerintah ini pada dasarnya sengaja ‘memaksa’ lewat kebijakan tersebut mengingat faktanya kesadaran pekerja di Indonesia berinvestasi ke dana pensiun terbilang rendah. Yang tak kalah penting, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini juga membuat pekerja bisa hidup damai di hari tua karena JHT meng-covernya. Selain itu, masak mau menggantungkan hari tua sama anak-anak?

Image credit:

  • http://cdn.tmpo.co/data/2013/07/05/id_199395/199395_620.jpg
  • http://assets.kompas.com/data/photo/2014/09/19/141423920141-2-261132p2780x390.JPG