Kondisi Perekonomian Indonesia, Mulai dari Utang LN hingga Covid-19

ekonomi indonesia

Perekonomian Indonesia cukup diperhitungkan di mata dunia internasional karena memiliki beragam potensi. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar. Sedangkan di seluruh Asia, Indonesia berada di posisi ketiga setelah China dan India. Bahkan Indonesia juga menjadi salah satu anggota G-20 karena berada di urutan ke-16 kekuatan ekonomi dunia.

Ekonomi selalu berkaitan dengan aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Sedangkan pengertian perekonomian adalah sistem yang diterapkan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Sejarah Perekonomian Indonesia

Dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, Indonesia mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Sekitar pertengahan era 60-an, Indonesia mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat dan berujung pada kemiskinan masyarakat. 

Rakyat mendesak Presiden Soekarno untuk mundur lewat berbagai aksi demonstrasi. Setelah Presiden Soekarno mundur dan menunjuk Soeharto sebagai Presiden, Indonesia resmi memasuki masa Orde Baru.

1. Orde Baru (1966-1998)

Mundurnya Presiden Soekarno menyisakan banyak pekerjaan rumah di bidang ekonomi yang harus segera diselesaikan. Pada masa itu, Indonesia menanggung beberapa masalah ekonomi, yaitu:

  • Utang luar negeri yang menggunung.
  • Defisit yang tidak terkendali.
  • Inflasi yang mencapai ratusan persen.
  • Angka kemiskinan meningkat.
  • Keamanan nasional yang tidak kondusif. 

Presiden Soeharto pun mengajukan RUU penanaman modal yang disahkan oleh DPR RI menjadi UU Nomor 1 Tahun 1967 yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan melalui investasi di berbagai sektor usaha industri dan jasa, sekaligus upaya untuk mengembalikan kepercayaan internasional terhadap stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan di Indonesia. 

Sejak disahkan, jumlah modal yang telah ditanamkan di Indonesia mencapai lebih dari US$9 miliar dari 30 negara.

Dampak kepada GDP per kapita

peningkatan pendapatan per kapita

Selama masa Orde Baru, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita US$70 menjadi lebih dari US$1.000 pada tahun 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi berhasil ditekan di kisaran 5-10 persen, rupiah stabil, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. 

Pembangunan banyak dibiayai daro dana bantuan asing. Pada pertengahan era 80-an, pemerintah mulai menghilangkan hambatan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor eksternal dan finansial yang bertujuan meningkatkan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan di bidang ekspor nonminyak. 

Langkah ini dinilai cukup berhasil sebagaimana tampak pada GDP nyata tahunan yang tumbuh  mendekati 7% dalam kurun waktu 1987-1997.

Namun pertumbuhan tersebut ternyata memiliki beberapa kelemahan struktural dalam sistem perekonomian Indonesia. Longgarnya kebijakan pemerintah dan meningkatnya nilai ekspor barang nonmigas, membuat banyak jasa keuangan berupa bank, asuransi dan berbagai lembaga keuangan lainnya muncul guna mengejar keuntungan dari fasilitasi ekspor. 

Padahal mereka tidak memiliki cukup modal. Walhasil pertumbuhan jasa keuangan menjadi tidak sehat sehingga beberapa bank mulai tutup secara berantai karena gagal menarik kredit macet.

Memicu terjadinya krisis ekonomi dan politik 

Di sisi lain, peran regulator finansial untuk menegakkan peraturan dan memberikan pertanggungjawaban sosial perusahaan berupa edukasi keuangan kepada rakyat juga tidak berjalan secara ideal. Belum lagi persoalan hambatan nontarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan perdagangan domestik, dan hambatan ekspor yang masih belum terselesaikan.

Akibatnya seluruh permasalahan tersebut mencapai puncaknya saat terjadi krisis finansial di Asia dan merembet hingga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada akhir 1997. 

Krisis finansial tersebut dengan cepat berubah menjadi krisis ekonomi dan politik karena  diawali dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal dan menyebabkan berbagai kerusuhan yang menuntut mundurnya Presiden Soeharto. 

Dengan kondisi defisit anggaran yang mencapai lebih dari 60% dari PDB nasional, ditambah dengan rasio NPL (kredit macet) yang sudah mencapai lebih dari 20%, pemerintah pun menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, serta memperketat kebijakan fiskal.

Indonesia pun terpaksa meminta bantuan berupa pinjaman kepada International Monetary Fund (IMF). Meski demikian, rupiah masih belum dapat stabil dalam jangka waktu yang cukup lama hingga akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998.

2. Pasca pemerintahan Presiden Soeharto (1998 – sekarang)

Pada bulan Agustus 1998, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie dan IMF kembali menyetujui program pinjaman dana. Kemudian, Presiden Gus Dur yang terpilih pada Oktober 1999 memperpanjang program tersebut.

Pada tahun 2010, ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh secara pesat. PDB melebihi Rp6.300 triliun atau meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB pada tahun 1980. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara anggota G-20 setelah China dan India.

Sedangkan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2014 hingga sekarang  menerapkan beberapa reformasi struktural yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Misalnya, menghapuskan sebagian besar subsidi bahan bakar minyak (BBM), memprioritaskan pembangunan infrastruktur, dan mendorong investasi.

Struktur ekonomi Indonesia

Kekuatan ekonomi Indonesia terdiri atas tiga sektor utama, yakni agrikultur, industri, dan jasa yang menyumbang persentase terbesar pada Gross Domestic Product (GDP). Dengan rincian sebagai berikut. 

    1965  1980  1996  2010
Agriculture

 (percent of GDP)

    51 24 16     15
Industry

 (percent of GDP)

    13     42     43     47
Services

 (percent of GDP)

36     34     41 37

Source: World Bank

Selain itu, pertumbuhan ekonomi makro Indonesia pun kuat karena beberapa potensi berikut.

  • Sumber daya alam atau komoditas yang beragam dan melimpah.
  • Besarnya populasi generasi muda.
  • Stabilitas politik yang relatif terkendali.
  • Pengelolaan manajemen fiskal yang cukup bijaksana sejak akhir era 90-an.
  • Letak yang strategis terhadap pusat perekonomian Cina dan India.
  • Upah tenaga kerja yang rendah.

Kondisi terkini perekonomian Indonesia 2020

dampak covid-19 terhadap perekonomian

Meski memiliki banyak potensi, perekonomian Indonesia 2020 sedang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Pada kuartal I-2020, tercatat ekonomi Indonesia sudah jatuh ke level 2,9% dari yang biasanya di atas 5%. 

Bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan bahwa jika pandemi ini berlangsung dalam waktu yang lama, maka ekonomi Indonesia bisa tumbuh minus 0,4% pada kuartal II dan III. Bahkan persentase angka kemiskinan bisa kembali di atas 10% seperti pada tahun 2011 lalu.

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia

Tidak hanya itu, berbagai sektor pun terdampak pandemi. Tercatat ada delapan dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. 

  • Pertama, hingga 11 April 2020 sudah ada lebih dari 1,5 juta karyawan terkena PHK. 
  • Kedua, Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia berada di bawah level 50, hanya 45,3 pada Maret 2020. 
  • Ketiga, sepanjang Januari hingga Februari sudah lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan, dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional.
  • Keempat, kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara mencapai sekitar Rp207 miliar yang sebagian besar disumbangkan oleh penerbangan dari China. 
  • Kelima, angka kunjungan wisatawan menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari China. 
  • Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel bisa mencapai 50% yang akan mempengaruhi turunnya devisa pariwisata. 
  • Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari hingga Maret 2020 turun 3,7% year to date (ytd). 
  • Kedelapan, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year (yoy) disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan dan beberapa harga bahan pangan yang melonjak.

Kondisi ini diprediksi akan mulai membaik pada tahun 2021, baik secara global maupun nasional seiring dengan pandemi Covid-19 yang diperkirakan akan berakhir pada awal tahun depan.