Sri Mulyani Siapkan Materai Digital, Ini Alasannya!

Materai Palsu Banyak Beredar (MoneySmart)

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah mendorong penerimaan negara termasuk dari bea materai.

Sebab selama beberapa tahun terakhir penerimaan negara dari pos ini tidak mengalami perkembangan signifikan. Selain itu maraknya pemalsuan materai dan juga materai rekondisi juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong penerimaan negara dari bea materai.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan, sepanjang 2019 hingga Oktober, penerimaan negara dari bea materai sudha mencapai Rp 4,6 triliun.

“Dalam 6 tahun terakhir penerimaan dari bea materai stabil di angka Rp 4-5 triliun. 2013 Rp 4,42 triliun, 2018 Rp 5,4 triliun, 2019 sampai Oktober Rp 4,6 triliun,” ujar Yon di Jakarta. 

Yon mengakui, dalam enam tahun kebelakang, penerimaan bea materai tertinggi pada tahun 2018 lalu yang mecapai Rp 5,4 triliun. Padahal menuurutnya potensi penerimaan negara dari pos ini cukup besar. 

“Menurut kami potensinya cukup besar, karena ada dua komponen satu kegiatan ekonomi dan tidak berbasis ekonomi,” jelas Yon.

Materai Digital Disiapkan

Sementara itu, guna menekan angka kriminal terkait pemalsuan dan materai rekondisi. Pihaknya tengah menggodok aturan atau regulasi untuk penerapan e-materai, dengan ini diharapkan akan menghilangkan praktik ilegal pemalsuan dan rekondisi materai.

“Kami sedang menimbang apakah mampu membuat infrastruktur sendiri atau menyerahkan ke instansi yang sudah kompeten,” kata Kepala Sub-bidag Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Direktoran Jenderal Pajak, Bonarsius Sipayung.

Jika memang diperlukan keterlibatan pihak ketiga, Kementerian Keuangan akan melakukan proses lelang. Sebab dalam praktik penerbitan e-materai ini keamanan data menjadi hal paling vital.

Nantinya, Kementerian Keuangan juga akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebab aturan penerbitan e-materai akan diselarasakan dengan aturan penerbitan dokumen elektronik yang merupakan ranah Kementerian Kominfo.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan, aturan dan pelaksanaan penerbitan e-materai akan rampung tahun depan, dan resmi digunakan pada 2020 mendatang.

“Kalau undang-undang sudah disahkan, kami langsung laksanakan,” pungkasnya.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah