Ingin Jadi ASN? Kenali Dulu Tugas dan Fungsi Menpan RB!

ASN

Salah satu kementerian yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat Kemenpan RB. 

Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ini secara khusus mengurus perihal Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menpan RB menjadi atasan bagi sejumlah deputi yang mengurus berbagai bidang, seperti  Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kelembagaan dan Tata Laksana, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Pelayanan Publik. Di samping itu, Menpan RB juga menjadi atasan bagi Sekretariat Kementerian.

Sebagai pemimpin sebuah kementerian yang mengurus ASN, Menpan RB punya tanggung jawab atas sejumlah tugas dan fungsi. Di samping itu, ada pula sasaran yang perlu dicapai oleh kementerian ini. Yuk, kita simak bersama penjelasan tentang kementerian yang dipimpin oleh Menpan RB ini.

Tugas dan Fungsi Kemenpan RB

Kementerian ini memiliki satu tugas, enam fungsi, satu visi, dan empat misi. Tugas bersifat umum dan fungsi bersifat khusus. Tugas, fungsi, visi, dan misi itu meliputi:

Tugas

Tugas dari Kemenpan RB yang dipimpin oleh Menpan RB adalah menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara 

Fungsi

Sementara itu, fungsi dari kementerian ini, antara lain:

  • Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik.
  • Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik.
  • Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PANRB.
  • Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
  • Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PANRB.
  • Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PANRB.

Visi

Mewujudkan aparatur negara yang berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi 

Misi

Kementerian PANRB memiliki empat misi yang mencakup:

  1. Mengembangkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
  2. Membangun sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten dan kompetitif.
  3. Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.
  4. Meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi 

Nilai Dasar Pegawai

Menpan RB menetapkan sejumlah nilai dasar yang harus dijunjung tinggi. Nilai-nilai itu diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Kemenpan RB. Nilai-nilai tersebut adalah:

Integritas

Integritas berarti melaksanakan tugas dengan jujur serta konsisten antara perkataan dan perbuatan, berperilaku terpuji, disiplin dan penuh dedikasi berdasarkan norma dan etika

Profesional

Profesional berarti menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas, sesuai dengan kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerjasama

Akuntabel 

Akuntabel berarti bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil

Tujuan Strategis dan Sasaran Nasional

Kementerian ini juga memiliki empat tujuan strategis, yaitu mewujudkan:

  1. Pemerintahan yang efektif dan efisien.
  2. Sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten dan kompetitif.
  3. Pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
  4. Pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
  5. Aparatur Kemenpan RB yang profesional dan berkinerja tinggi. 

Selain menargetkan suatu tujuan strategis, khusunya dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kemenpan RB menetapkan lima sasaran yang perlu dicapai oleh kementerian ini dalam kurun waktu 2014-2019. Sasaran itu antara lain:

  1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di semua kementerian/lembaga/ provinsi/kabupaten/kota yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks RB yang “Baik”, yaitu dalam kategori nilai B ke atas. Selain itu, didukung pula dengan tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga pemerintah. Pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Kualitas ketatalaksanaan lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mengefisienkan operasionalisasi pemerintahan.
  2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif, tercapai dengan diwujudkannya sasaran SDM Aparatur yang kompeten ditandai dengan telah diterapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan, serta diterapkannya pengembangan kompetensi bagi ASN minimal 12 hari kerja dalam setahun. Demikian pula dalam hal kompetisi, setiap lembaga pemerintah harus dapat menciptakan SDM Aparatur yang mampu menunjukkan kinerjanya melalui penerapan sistem penilaian kinerja yang baik dan mampu bersaing dalam mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong secara terbuka.
  3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan indikator kinerja membaiknya nilai akuntabilitas kinerja instansi rata-rata secara nasional, dan meningkatnya penerapan sistem integritas oleh seluruh instansi pemerintah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya skor integritas secara nasional, besarnya persentase IP yang penerapan sistem integritasnya sudah Baik, serta besarnya persentase IP yang satu atau lebih unit kerja telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).
  4. Terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik ditandai dengan indikator semakin banyaknya IP yang inovasinya mendapatkan pengakuan secara internasional. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur dengan indikator nilai indeks pelayanan publik secara nasional.
  5. Terwujudnya aparatur Kemenpan RB yang profesional dan berkinerja tinggi, dicapai dengan pencapaian sasaran terwujudnya Kemenpan RB yang efektif dan efisien, terwujudnya Kemenpan RB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, serta sasaran terwujudnya pelayanan publik Kemenpan RB yang berkualitas. Pencapaian sasaran Kemenpan RB yang efektif dan efisien diukur dengan indikator nilai RB Baik, tingkat efektivitas organisasi, dan besarnya persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Sasaran terwujudnya Kementerian PANRB yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi diukur dengan indikator diperolehnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari opini Badan Pemeriksa Keuangan, dan nilai akuntabilitas kinerja kementerian yang baik. Terhadap sasaran yang ketiga, terwujudnya pelayanan publik Kemenpan RB yang berkualitas, diukur dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Kemenpan RB.

Menpan RB dari Masa ke Masa

Seluruh pejabat yang pernah menjabat sebagai Menpan RB dari masa ke masa adalah laki-laki. Sebagian dari mereka adalah intelektual, sebagian lainnya adalah politisi. 

Dalam perkembangannya, Presiden Joko Widodo menunjuk seorang polisi untuk menjabat posisi Menpan RB ini. Masa kepemimpinan Menpan RB ini setidaknya bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu masa Orde Baru dan masa Reformasi. 

Masa Orde Baru

  • Harsono Tjokroaminoto (Menjabat 10 Juni 1968-11 September 1971)
  • Emil Salim (11 September 1971-28 Maret 1973)
  • Johannes Baptista Sumarlin (28 Maret 1973-19 Maret 1983)
  • Saleh Afiff (19 Maret 1983-11 Maret 1988)
  • Sarwono Kusumaatmadja (21 Maret 1988-11 Maret 1993)
  • Tiopan Bernhard Silalahi (17 Maret 1993-11 Maret 1998)
  • Hartarto Sastrosunarto (16 Maret 1998-21 Mei 1998)

Masa Reformasi

  • Hartarto Sastrosunarto (21 Mei 1998-26 Oktober 1999)
  • Freddy Numberi (26 Oktober 1999-29 Agustus 2000)
  • Ryaas Rasyid (29 Agustus 2000-7 Februari 2001)
  • Marsillam Simanjuntak (7 Februari 2001-12 Juni 2001)
  • Anwar Supriyadi (12 Juni 2001-23 Juli 2001)
  • Muhammad Feisal Tamin (10 Agustus 2001-20 Oktober 2004)
  • Taufiq Effendi (21 Oktober 2004-1 Oktober 2009)
  • Widodo Adi Sutjipto (menteri ad-interim, 1 Oktober 2009-20 Oktober 2009)
  • Evert Ernest Mangindaan (22 Oktober 2009-19 Oktober 2011)
  • Azwar Abubakar (19 Oktober 2011-20 Oktober 2014)
  • Yuddy Chrisnandi (27 Oktober 2014-27 Juli 2016)
  • Asman Abnur (27 Juli 2016-15 Agustus 2018)

Nah, dengan penjelasan di atas, semoga kita bisa memahami fungsi, tugas, sasaran Kemenpan RB sampai daftar Menpan RB dari masa ke masa, ya!

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →