Memahami Penerapan Meritokrasi dan Plus-Minusnya

Berasal dari kata merit atau manfaat, meritokrasi mulanya merujuk kepada bentuk sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan untuk menentukan suatu jabatan tertentu dalam pemerintahan.

Istilah meritokrasi pertama kali ditulis Michael Young dalam bukunya, Rise of the Meritocracy (1958). Dalam definisi praktis dalam dunia kerja, meritokrasi adalah proses promosi dan rekrutmen karyawan berdasarkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas, bukan berdasarkan koneksinya dalam perusahaan. Semua dinilai berdasarkan kinerja dan prestasi karyawan tersebut.

Dengan kata lain, meritokrasi merupakan sistem yang menekankan kepada kemampuan seseorang menduduki posisi atau jabatan tertentu. Tanpa memandang latar belakang etnik, koneksi, atau status sosial mereka.

Meski banyak orang menganggap sistem ini cukup adil karena memberikan peluang kepada mereka yang berprestasi untuk mengemban jabatan tinggi, namun tidak luput dari kritik, lho. Pasalnya sistem ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang kurang memberi tempat bagi mereka yang kurang memiliki kemampuan menonjol.

Sejarah Singkat Meritokrasi

Di negara maju, sistem meritokrasi telah diterapkan sejak ratusan lampau. Contoh modern dari meritokrasi dapat dilihat di Singapura. Negara tetangga Indonesia tersebut telah membentuk pemerintahan dan administrasi di berbagai sektor dengan menempatkan para pemimpin berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka.

Sedangkan di Jepang, meritokrasi telah ada sejak restorasi Meiji. Meritokrasi di Jepang dapat dilihat ketika pemimpin negeri matahari terbit tersebut memberikan beasiswa ke luar negeri bagi siswa yang berprestasi.

Jauh sebelum masyarakat modern menerapkan meritokrasi, Dinasti Utsmani telah terlebih dahulu mengaplikasikannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas negara yang terdiri atas berbagai etnik dan latar belakang budaya. Pada masa itu, bukan suatu hal yang mengherankan jika melihat anak Balkan menjadi serdadu atau komandan militer Utsmani dalam penaklukan Eropa.

Penerapan Meritokrasi di Indonesia

Jika mencermati sejarah, Indonesia pernah dipimpin oleh perdana menteri yang menerapkan meritokrasi pada masa dinasnya, yakni Sutan Sjahrir (1945-1947) dan Agus Salim (1947-1949). Mereka menerapkan sistem meritokrasi dalam memilih menteri-menteri yang mumpuni di bidangnya.

Ir Juanda (1957-1959) juga pernah menerapkan meritokrasi melalui Zaken Cabinet. BJ Habibie semasa menjadi presiden juga pernah berusaha menerapkan pola dan sistem yang mengarah kepada meritokrasi dalam pemerintahan Indonesia.

Keuntungan dan Kelemahan Sistem Meritokrasi di Dunia Kerja

Dalam dunia dunia kerja, sistem meritokrasi kini sudah banyak diterapkan. Ada banyak hal yang mendorong penggunaan sistem ini terutama kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, setiap proses dalam dunia kerja baik rekrutmen ataupun penilaian prestasi semakin transparan.

Misalnya untuk mendaftar kerja pada suatu perusahaan, kita melamar melalui surat elektronik (surel) ataupun situs-situs rekrutmen terbuka, seperti Jobstreet, Glints, Jobs.id, dan lain-lain. Saat melamar, kita mencantumkan kemampuan, pengalaman, dan informasi lainnya dalam aplikasi dengan proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka. Bahkan kita juga bisa melengkapi profil profesional melalui situs LinkedIn.

Jika kita sudah bekerja, beberapa perusahaan bahkan sudah menilai kelayakan berdasarkan kinerja kita yang bisa dipantau dengan sistem. Seperti penerapan sistem KPI yang berisi berbagai target dan hasil pencapaian yang bisa kita raih.

Dengan demikian, tentu ada banyak keuntungan yang kita dapatkan, di antaranya:

1. Kinerja karyawan dihargai

Dengan sistem meritokrasi, kita akan mendapatkan posisi atau imbalan yang sesuai dengan kerja keras kita sebagaimana kinerja kita terpantau secara jelas dan lebih bisa dihargai.

2. Memotivasi untuk menjadi lebih baik

Jika kita berprestasi dalam sistem ini, maka kita akan mendapatkan penghargaan. Begitu juga jika kita bekerja keras. Namun jika bermalas-malasan, kita tidak akan maju. Oleh karena itu, kita akan bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan.

3. Kemungkinan tidak terbatas

Dalam meritokrasi tidak ada batasan sampai mana seseorang bisa terus maju. Pasalnya tidak ada pertimbangan politik yang mendasari penunjukan atas suatu jabatan. Selama kita mampu dan layak, maka kita akan terus naik ke tingkat yang lebih tinggi.

Namun sistem meritokrasi ini juga punya kelemahan. Salah satunya dinilai sebagai sistem yang diskriminatif. Sistem ini dianggap mungkin tidak akan memberikan kesempatan pada orang yang memiliki keterampilan, tetapi tidak cukup cerdas atau tidak berkesempatan mendapatkan pendidikan tertentu.

Selain itu, jika biasanya seseorang bekerja secara bertahap, memulai dari jenjang rendah untuk kemudian menanjak seiring dengan waktu dan pengalaman, dalam sistem meritokrasi berbeda.

Jika dianggap memiliki kualifikasi yang sesuai, kita bisa saja langsung melompat tanpa melalui hierarki jabatan terlebih dahulu. Hal ini tentu dapat menimbulkan kecemburuan sosial kepada karyawan yang lebih senior.

Kecemburuan sosial semacam ini bisa berdampak negatif kepada suasana kerja. Misalnya karyawan senior tidak menerima jika dipimpin oleh karyawan yang lebih muda atau junior, meskipun kemampuannya sudah mumpuni untuk berada di level tersebut.

Tentu saja tiap penerapan sistem kerja memberikan kelebihan dan kekurangan. Penerapan sistem meritokrasi dalam dunia kerja berarti mengutamakan profesionalitas di bidang masing-masing. Di lain sisi, sistem ini akan meminimalkan perekrutan melalui koneksi politis atau sosial yang mana menjadi lebih tidak adil jika diterapkan, bukan?