Nunggak Utang di Fintech P2P Sekarang Bakal di Blacklist! Ini yang Akan Terjadi

Fintech P2P Lending Bakal Blacklist Nasabah (Shutterstock)

Fintech P2P Lending tengah melakukan pengawasan dan memperketat penyaluran pinjaman kepada debitur atau peminjam yang memiliki kredit macet.

Hal ini dilakukan dengan meluncurkan Fintech Data Centre (FDC), dengan FDC ini semua debitur dari fintech akan tercatat dan diperbaharui secara berkata apakah pinjaman tersebut berjalan lancar atau negatif.

Jika tercatat masuk dalam daftar hitam, maka konsumen atau peminjam tak lagi bisa mendapatkan pinjaman dari fintech.

Sebab, selama ini banyak dari peminjam fintech yang nakal dan meminjam ke banyak fintech P2P lending dan mengalami kredit macet atau kesulitan membayarkan cicilan 

Dengan data ini, fintech akan semakin seletif dan berhati-hati dalam penyaluran pinjaman.

“Untuk membuat kerja atau melakukan langkah lebih efektif, perlu adanya integrasi data fintech yang lebih baik. Itu menjadi cikal bakal dibentuknya fintech data center,” kata Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi di Jakarta

Adapun pada pelaksanaannya, setiap borrower atau peminjam akan di cek terlebih dahulu terkait track record pinjaman.

Setelah itu, perusahaan fintech akan memutuskan apakah memberikan pinjaman atau tidak, setelah melihat track record dan data transaksi.

Track Record Peminjam Dicek

“Setiap yang akan mengajukan pinjaman, calon borrower ini bisa dicek di FDC. Pernah masalah atau tidak. Kemudian decission dari perusahaan fintech. Data transaksi bisa dicek sejak pertama kali,” kata Ketua Technical Support AFPI Ronald T. Kasim.

Dengan hadirnya pusat data ini, perusahaan fintech juga wajib melaporkan segala transaksi peminjaman yang terjadi. Jika tak menjalankan pencatatan atau pelaporan, maka AFPI akan melakukan deteksi dini.

Namun demikian, perusahaan fintech juga tidak serta merta dapat melihat track record transaksi peminjam. Perusahaan akan diizinkan melihat jika ada peminjam mengajukan syarat peminjaman, kemudian kedua saat pinjaman sudah berjalan. Selain itu dilarang.

“Jika terjadi indikasi dan benar melanggar, bukan aksesnya saja yang ditutup. Tapi keanggotannya yang bisa dicabut dan dilaporkan ke OJK,” tambah Adrian Gunadi.

Menurutnya, jenis data yang dapat diakses dalam FDC seperti, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kolektibilitas kredit peminjam.

“Ke depannya kita bisa melangkah lebih baik lagi, optimisme masyarakat juga perlu diperkuat untuk membuat fintech lebih baik, sehat, dan berkualitas,” tegas Adrian.

Editor: Ayyi Achmad Hidayah