Peran Otoritas Jasa Keuangan Melindungi Sektor Finansial

otoritas jasa keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah hadir di Indonesia sejak 16 Juli 2012 untuk mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh dan bisa meningkatkan daya saing perekonomian. 

Dengan dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011, lembaga ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan sektor jasa non-keuangan.

Peran dan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan pada berbagai sektor jasa keuangan di Indonesia sangatlah tinggi. Untuk itu, mengenal OJK cukup penting. Apalagi jika kamu sering memanfaatkan jasa keuangan. 

Yuk kenali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih lengkap.

Apa itu Otoritas Jasa Keuangan?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak atau lembaga  lain. Lembaga ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. 

OJK didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan sektor jasa keuangan. 

Setelah resmi dibentuk, maka Otoritas Jasa Keuangan resmi menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, sekaligus melindungi konsumen jasa keuangan.

Sejarah OJK Indonesia

OJK Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan didirikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Dasar pembentukannya pun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan. 

Harapannya adalah agar OJK bisa menjadi lembaga nonpemerintah yang mampu mengatur sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel tanpa perlu campur tangan orang lain. 

Harapannya, OJK dapat mendukung kepentingan negara di sektor jasa keuangan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. 

Selain itu, OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan mempertimbangkan aspek globalisasi. 

Seiring dengan berjalannya waktu, tugas OJK kemudian diperluas. Tanggung jawab terhadap industri keuangan nonbank yang tadinya berada di Kementerian Keuangan dan Bapepam LK, kemudian beralih ke OJK pada 2012. 

Selain itu, pengawasan sektor perbankan juga beralih ke OJK pada tahun 2013 silam. Terakhir, pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro juga beralih ke OJK tahun 2015. 

Visi dan misi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia 

Sebagai sebuah lembaga, OJK memiliki visi dan misi yang hendak dicapai Tanpa visi misi mungkin lembaga pengawas di sektor keuangan ini tidak akan berfungsi dengan baik. 

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Untuk mewujudkan visi tersebut, OJK disertai dengan beberapa misi, di antaranya:

  • Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
  • Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
  • Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.​​

Tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan Indonesia 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, dengan hadirnya OJK, diharapkan dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi OJK sendiri telah tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK. Pasal tersebut menyebut bahwa fungsi OJK adalah “Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” 

Berikut ini beberapa tugas Otoritas Jasa Keuangan.

1. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Hal tersebut termasuk sektor modal, pasar uang, dan sektor industri keuangan nonbank atau IKNB.

2. Mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan

Fungsi lain dari OJK adalah mengambil keputusan yang bijak mengenai perkembangan dan juga kemajuan keuangan di Indonesia. Pengambilan keputusan ini harus berasal dari berbagai sektor, seperti sektor perbankan, pasar modal, fintech, dan industri nonbank lain yang terlibat di dalamnya.

3. Melindungi konsumen

OJK juga memiliki fungsi dalam melindungi konsumen. Hal ini adalah salah satu fungsi utama dibentuknya lembaga OJK, yaitu demi mewujudkan keuangan inklusif untuk masyarakat Indonesia dengan perlindungan konsumen yang sudah terpercaya. 

Oleh karena itu, OJK akan mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat untuk pihak terkait.

Apa saja lembaga yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan?

Saat ini OJK bertugas mengawasi setiap lembaga resmi yang sah secara hukum sehingga nasabah akan terhindar dari penipuan jika menggunakan jasa dari lembaga-lembaga yang terdaftar di OJK.

OJK sendiri hingga saat ini membawahi dan mengawasi ribuan lembaga keuangan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Perbankan

Sebelum diambil alih oleh OJK, pengawasan bank konvensional ada di tangan Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia bekerja sama dengan OJK melalui sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjaga koordinasi demi tercapainya stabilitas keuangan.

Hingga Mei 2019, terdapat 13 bank umum (baik swasta maupun BUMN) dalam negeri yang sudah terdaftar secara resmi di OJK. Selain itu bank asal luar negeri seperti Bank Victoria International, Bank Woori Saudara, dan Bank KEB Hana Indonesia juga telah berada di bawah pengawasan OJK. 

2. Pasar modal

Tugas pengawasan pasar modal sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), namun sejak tahun 2013 sudah dilimpahkan pada OJK.

OJK sebagai lembaga pengawas independen berupaya meningkatkan perlindungan terhadap investor yang bertransaksi  di pasar modal

Terlebih mengingat dana yang diinvestasikan melalui pasar modal sangat besar hingga mencapai triliunan rupiah.Hal ini demi terwujudnya sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap transaksi keuangan di Indonesia.

Hingga Desember 2018, tercatat sebanyak 124 perusahan sekuritas dan investasi telah terdaftar secara resmi di OJK. Daftar nama perusahaan dapat diunduh langsung melalui laman resmi OJK.

3. Jasa keuangan nonbank

Lembaga keuangan lainnya yang juga diawasi oleh OJK adalah jasa keuangan nonbank. Berbagai jenis lembaga yang diawasi tersebut, menurut Pasal 55 UU OJK, adalah sebagai berikut.

  • Asuransi: hingga saat ini total perusahaan asuransi yang terdaftar OJK sebagai berikut.
  • Lembaga dana pensiun
  • Lembaga pembiayaan seperti koperasi simpan pinjam, perusahaan finance, dan lain sebagainya juga masuk dalam pengawasan OJK untuk menjamin transaksi yang dilakukan.
  • Financial Technology (fintech): sebagai lembaga keuangan digital, fintech tidak luput dari pengawasan OJK sampai dengan 30 April 2020, total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 161 perusahaan.
  • Lembaga Keuangan Khusus: yaitu lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa lembaga keuangan khusus yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pegadaian, Lembaga Penjamin, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero).

Kebijakan strategis OJK tahun 2020

Setiap tahunnya OJK memiliki kebijakan strategis. Pada 2020, OJK telah memiliki lima kebijakan yang diharapkan mampu mendukung pembiayaan terhadap UMKM dan masyarakat kecil.

Harapannya, UMKM dan masyarakat kecil tersebut mampu melaksanakan inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi industri jasa keuangan. 

Lima kebijakan OJK, di antaranya: 

  • Meningkatkan skala ekonomi industri keuangan. 
  • Mempersempit regulatory dan supervisory gap di sektor jasa keuangan. 
  • Melakukan transformasi digital pada sektor jasa keuangan. 
  • Mempercepat penyediaan akses keuangan, mendorong penguatan penerapan market conduct, dan perlindungan konsumen. 
  • Mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. 

Curiga penipuan di sektor jasa keuangan? Begini cara lapor OJK 

Dalam hal melindungi masyarakat dari upaya penipuan yang berkaitan dengan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan membuka layanan pengaduan melalui Lapor OJK.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk melaporkan penipuan seperti investasi bodong, fintech ilegal, hingga penipuan lain yang mengatasnamakan OJK atau lembaga keuangan lain, di antaranya:

  • Call Center Lapor OJK di nomor 1-500-655.
  • Email di [email protected] Dalam laporan lewat email tersebut, kamu bisa mengirim screen capture SMS nomor rekening penipu yang masuk ke inbox.
  • Surat tertulis ditujukan kepada Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan alamat di Menara Radius Prawiro, lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No.2 Jakarta Pusat, 10350.
  • Melalui form pengaduan online di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. 

Pentingnya lembaga keuangan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah berharap OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan, sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

Tidak hanya itu, OJK juga harus mampu menjaga kepentingan nasional yang meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif. 

Melihat tugas berat yang diembannya, maka kehadiran lembaga jasa keuangan yang dimiliki OJK nyatanya sangat penting. Tugas tersebut memiliki harapan besar bagi industri keuangan nasional.  

Dengan pengawasan dan pengaturan tersebut, diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi para penyedia jasa di sektor keuangan untuk berkembang.

Jika lembaga keuangan tersebut berkembang, seiring dengan waktu pelayanan jasa keuangan terhadap masyarakat pun menjadi meningkat. 

Itulah sekilas informasi mengenai OJK Indonesia. Mengingat pentingnya peran OJK bagi perekonomian di Indonesia, yuk berikan kepercayaan terhadap lembaga ini. Jika kamu mencurigai penipuan dalam sektor keuangan yang diawasi oleh OJK, jangan segan untuk melapor, ya! 

Kalau kamu memiliki pertanyaan lainnya seputar keuangan, bisnis, atau permasalahan ekonomi lainnya, silakan bertanya ke para ahli yang telah bekerja sama dengan Lifepal di Tanya Lifepal!

FAQ seputar Otoritas Jasa Keuangan

Apa itu OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak atau lembaga  lain. Lembaga ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. 

Apa manfaat OJK bagi masyarakat?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dengan tujuan ini, maka OJK diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

Apa fungsi OJK?

Fungsi OJK sendiri telah tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang OJK. Pasal tersebut menyebut bahwa fungsi OJK adalah “Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Apakah Pegadaian diawasi oleh OJK?

Ya. Lembaga keuangan lainnya yang juga diawasi oleh OJK adalah jasa keuangan nonbank. Berbagai jenis lembaga yang diawasi tersebut diatur menurut Pasal 55 UU OJK, salah satunya Pegadaian.
Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →