Cari Tahu Rumus Pajak Bumi dan Bangunan di Sini

Peraturan PBB

Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dipungut atas nilai tanah dan bangunan dikarenakan adanya keuntungan dan manfaat yang telah digunakan oleh orang maupun badan.

PBB harus dibayar tiap tahun dengan tarif sebesar 0,5 persen. Jika tidak membayar, maka Anda akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 persen dari nilai pajak yang dibayarkan. Apalagi, jika Anda tidak membayar PBB selama 24 bulan, maka petugas pajak akan mendatangi secara langsung untuk menagih semua denda.

Pajak Bumi dan Bangunan

Bahkan, bisa saja tanah dan bangunan yang Anda miliki dipasangi tanda maupun plakat bertuliskan “Tanah dan Bangunan Ini Belum Melunasi PBB-P2”. Pada kasus yang lebih berat, rumah Anda akan disita oleh negara sehingga Anda tidak memiliki tempat tinggal lagi.

Aturan membayar PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Sementara sektor PBB pertambangan, perhutanan, dan perkebunan (PBB P2), masih berada di bawah kendali pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Bagaimana Cara Mendaftar Pajak Bumi dan Bangunan?

Bagaimana Cara Mendaftar Pajak Bumi dan Bangunan?

Pendaftaran objek pajak bisa dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang telah Anda daftarkan.Anda bisa meminta formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP. Nantinya, petugas pajak akan menjelaskan secara detail terkait pendaftaran PBB.

Bagaimana Cara Menghitung Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Bagaimana Cara Menghitung Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Untuk bisa menghitung biaya PBB, Anda harus memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB terlebih dahulu. Takutnya, ada kesalahan angka yang tertera dalam tabel SPPT PBB. Rumus yang bisa Anda gunakan dalam menghitung biaya PBB.

Dasar perhitungan PBB terutang adalah tarif (0,5 persen) x Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Keterangan:

NJKP didapat dari NJOP dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).

Rumusnya: NJOP – NJOPTKP = NJKP

Tanya Ahli Hukum Lifepal
Tanya Ahli Hukum Lifepal

NJOP merupakan nilai jual objek pajak. Nilai ini akan menjadi ukuran yang mempengaruhi besaran PBB. Makin tinggi NJOP, maka makin tinggi pula PBB yang Anda bayarkan kepada negara. 

Ada dua jenis NJOP, yaitu NJOP Bumi dan NJOP Bangunan. Kedua NJOP itu nantinya dijumlah menjadi NJOP dasar pengenaan PBB.

NJOP Bumi + NJOP Bangunan = NJOP dasar pengenaan 

NJOP ini akan digunakan untuk menghitung besaran NJKP akhir. 

  • NJOP setara atau di atas Rp1 miliar, maka NJKP adalah 40%. 
  • NJOP di bawah Rp1 miliar, maka NJKP adalah 20%.

Untuk besaran NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) di masing-masing daerah tidak sama, tapi besaran maksimalnya adalah Rp12 juta.

Sebagai contoh:

Pak Bilal memiliki rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan luas bangunan 250 meter persegi dan luas tanah 300 meter persegi. Nilai NJOP bumi dan bangunan sebesar Rp2 juta meter persegi. Jadi berapa PBB yang harus dibayar Pak Bilal ?

NJOP Bangunan 250 x Rp2 juta = Rp500 juta

NJOP Bumi 300 x Rp2 juta = Rp600 juta

NJOP dasar pengenaan PBB = Rp500 juta + Rp600 juta = Rp1,1 miliar

NJOPTKP = Rp12 juta

NJOP = NJOP – NJOPTJP = Rp1.100 juta – Rp12 juta = Rp1.088 juta (berarti NJKP 40%)

NJKP 40% x Rp1.088 juta = Rp435,2 juta

PBB yang terutang = 0,5% x Rp435,2 juta = Rp2.176.000

Jadi, Pak Bilal harus membayar PBB sebesar Rp2.176.000 setiap tahun.

Metode Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pembayaran PBB tidak perlu dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Ada dua metode yang bisa dilakukan, antara lain:

Tanya Ahli Hukum Lifepal
Tanya Ahli Hukum Lifepal
  • Kantor pos maupun bank seperti yang tertulis di SPPT PBB. 
  • Bank yang sudah menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank BCA, Bank DKI, dan Maybank.

Jadi itulah sekilas artikel yang membahas tentang seluk-beluk terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semoga ulasan di atas bermanfaat dalam memperjelas formula penghitungannya dan mempermudah di dalam proses pembayaran.

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →