Tarif PPh Pribadi Indonesia Maksimal 30 Persen, 10 Negara Ini Lebih Tinggi Lagi

Pajak penghasilan

Di Indonesia, setiap orang yang berstatus sebagai Wajib Pajak diharuskan membayar pajak. Salah satu pajak yang dibayarkan adalah pajak penghasilan pribadi.

Pajak yang dikenal dengan sebagai PPh Pasal 21 ini telah diatur ketentuannya dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU tersebut, mereka yang bekerja sebagai pegawai atau penerima upah diberi predikat Subjek Pajak alias pembayar pajak.

Tentu saja, setiap penghasilan yang mereka terima menjadi Objek Pajak alias dikenakan pajak. Di Indonesia, besaran tarif pajak yang dikenakan bervariasi tergantung dari besaran penghasilan yang diterima dalam setahun.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah…

Berdasarkan buku pedoman pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, PPh 21 merupakan cara pelunasan pajak penghasilan dalam periode tahun berjalan melalui mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan yang didapatkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.

Pemotongan pajak harus sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. 31/JP/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Subjek pajak 

Berikut ini deretan subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan, 

  1. Pegawai 
  2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
  3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.
  4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama 
  5. Mantan pegawai
  6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Bukan subjek pajak 

Berikut ini yang tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, 

  1. Pejabat perwakilan diplomatik dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 

Objek pajak 

Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 di antaranya, 

  1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak
  2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 
  3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu dua tahun sejak berhenti bekerja 
  4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, satuan, borongan, atau upah bulanan
  5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama atau dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan
  6. Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang presentasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
  7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
  8. Penghasilan berupa jasa produk, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur
  9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

Bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Deretan penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21,

  1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa
  2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah
  3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja 
  4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan 
  5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu 

Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Tarif pemotongan PPh 21 berdasarkan dari besaran penghasilan per tahunnya. Berikut ini daftarnya berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, 

Penghasilan Kena Pajak (per tahun) Tarif PPh 21
Sampai Rp 50 juta 5%
Rp 50-250 juta 15%
Rp 250-500 juta 25%
Lebih dari Rp 500 juta 30%

Kalau di Indonesia, tarif pajak penghasilan maksimal 30 persen, gimana dengan negara-negara lain di dunia? Ada gak ya yang lebih tinggi tarifnya di bandingkan Indonesia? Lifepal punya datanya. Berikut, ini ulasannya:

10 negara yang kenakan tarif pajak penghasilan 50 persen hingga lebih

pajak penghasilan pribadi

Ada negara-negara yang mengenakan tarif pajak penghasilan pribadi tinggi. Ada juga yang gak mengenakkan PPh pribadi sama sekali. Pastinya lebih enak gak bayar PPH. Pasalnya, penghasilannya tetap utuh. Benar, gak?

So, negara-negara mana saja yang patok tarif pajak penghasilan paling tinggi di dunia? Dari data yang dihimpun The Global Economy, ada 10 negara yang tercatat menetapkan tarif PPh pribadi dari 50 persen hingga lebih.

Negara-negara mana saja? Berikut, daftarnya:

Tanya Ahli Hukum Lifepal
Tanya Ahli Hukum Lifepal
Negara Tarif pajak penghasilan pribadi maksimal (%)
Swedia 57
Denmark 56
Jepang 56
Austria 55
Finlandia 54
Aruba 52
Belanda 52
Belgia 50
Israel 50
Slovenia 50

Negara penghasil pajak pribadi tertinggi

Dari daftar di atas, Swedia menjadi negara di urutan teratas dalam menetapkan PPH pribadi supertinggi. Besaran tarif yang ditetapkan Swedia maksimal 57 persen.

Begitu juga dengan Denmark, dan Jepang. Kedua negara ini menetapkan tarif PPH pribadi sebesar 56 persen. Disusul Austria sebesar 55 persen, dan Finlandia sebesar 54 persen.

Penetapan pajak penghasilan pribadi ini oleh negara-negara di atas, khususnya negara-negara Skandinavia, bukan tanpa alasan. 

Dengan pajak penghasilan besar, negara-negara tersebut menjamin pemberian perlindungan sosial (social security) yang memadai.

Perlindungan sosial yang dimaksud yaitu, terjaminnya pemberian pendidikan hingga perguruan tinggi bagi semua masyarakat, pemberian pelayanan kesehatan cuma-cuma yang universal, hingga penyediaan sarana publik semisal transportasi gratis.

Gak semua pegawai di Indonesia bayar pajak, kok bisa?

pajak penghasilan pribadi

Meski orang-orang yang berstatus penerima upah atau pegawai digolongkan sebagai Subyek Pajak, gak semua dari mereka diwajibkan bayar pajak penghasilan. Mengapa?

Ada aturan perpajakan yang mengatur soal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikeluarkan langsung oleh Menteri Keuangan lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Seperti apa isi peraturan tersebut? Berikut, rincian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Wajib pajak orang pribadi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
TK/0 Rp 54.000.000
TK/1 Rp 58.500.000
TK/2 Rp 63.000.000
TK/3 Rp 67.500.000
K/0 Rp 58.500.000
K/1 Rp 63.000.000
K/2 Rp 67.500.000
K/3 Rp 72.000.000
K/I/0 Rp 112.500.000
K/I/1 Rp 117.000.000
K/I/2 Rp 121.500.000
K/I/3 Rp 126.000.000

Keterangan:

  • TK/0: tidak kawin dan tidak punya tanggungan.
  • TK/1: tidak kawin dan punya 1 (satu) tanggungan.
  • TK/2: tidak kawin dan punya 2 (dua) tanggungan.
  • TK/3: tidak kawin dan punya 3 (tiga) tanggungan.
  • K/0: kawin dan tidak punya tanggungan.
  • K/1: kawin dan punya 1 (satu) tanggungan.
  • K/2: kawin dan punya 2 (dua) tanggungan.
  • K/3: kawin dan punya 3 (tiga) tanggungan.
  • K/I/0: suami istri digabung dan tidak punya tanggungan.
  • K/I/1: suami istri digabung dan punya 1 (satu) tanggungan.
  • K/I/2: suami istri digabung dan punya 2 (dua) tanggungan.
  • K/I/3: suami istri digabung dan punya 3 (tiga) tanggungan.

Kalau besaran penghasilan yang kamu terima masuk salah satu besaran penghasilan yang ditentukan di atas, kamu bebas dari kewajiban membayar pajak penghasilan.

Itulah informasi seputar PPH pribadi. Semoga informasi di atas bermanfaat! (Editor: Chaerunnisa)

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →