Sesuai Arahan Jokowi, Pemprov DKI Jakarta Bakal Hapus 5.340 Pejabat Eselon III dan IV

Pejabat Eselon III dan IV DKI Jakarta Dihapus (Shutterstock)

Pemerintah DKI Jakarta berencana tetap memberikan tunjangan kinerja daerah kepada pejabat eselon III-IV yang jabatannya bakal dihapuskan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana merampingkan birokrasi di pemerintah pusat hingga daerah.

Dampaknya, ada 5.340 jabatan eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bakal dihapus. Saat ini total pejabat yang mengisi jabatan eselon III di DKI Jakarta mencapai 862 orang. Sedangkan eselon IV mencapai 4.478 orang.

Untuk eselon III terdiri atas kepala bagian, kepala bidang dan camat. Sedangkan eselon IV terdiri atas kepala seksi, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala unit pelaksana teknis (UPT), dan lurah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan kebijakan tersebut bakal mempengaruhi tunjangan kinerja daerah (TKD) para pejabat tersebut. Pasalnya, perampingan struktural di pemerintah daerah akan berimplikasi pada APBD DKI Jakarta yang menjadi sumber keuangan tunjangan tersebut.

Tunjangan Bakal Dipotong

Makanya Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji kebijakan TKD tersebut. “Meski ada perubahan posisi dari struktural ke fungsional, tapi mereka tetap mendapat tunjangan kinerja. Tapi itu masih harus dikaji lebih lanjut,” kata Chaidir seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Lebih lanjut Chaidir menjelaskan, pihaknya belum bisa merinci dampak pada nilai tunjangan itu. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) soal perubahan pejabat struktural menjadi fungsional.

“Sekarang kan istilahnya miskin fungsional, tapi kaya struktural. Nanti berbalik jadi miskin struktural tapi kaya fungsional. Itulah yang diinginkan pemerintah pusat,” kata Chaidir.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara dan Bank Dunia, pada 2018 jumlah PNS pada tingkat eselon I sebanyak 286 orang. Kemudian eselon II 9,4 ribu orang, eselon III 52,1 ribu orang; dan eselon IV 186,1 ribu orang.

Pemangkasan pejabat eselon termasuk bagian dari reformasi birokrasi. Salah satu fokus pemerintahan Jokowi selama lima tahun mendatang.

Menurut Jokowi, rantai birokrasi dan prosedur kerja yang lebih sederhana akan berdampak pada optimalisasi layanan publik.

Perampingan ini juga merupakan percepatan implementasi kebijakan pemerintah dan pengutamaan kompetensi melalui jabatan fungsional. Selain itu, investasi akan lebih mudah masuk ke Indonesia.