Kebijakan Fiskal, Pengertian dan Contohnya yang Pernah Diterapkan Jokowi

Kebijakan Fiskal (Shutterstock).

Kamu mungkin sudah gak asing lagi dengan istilah kebijakan fiskal. Benar, kata tersebut sering disebutkan dan diucapkan oleh tokoh-tokoh penting di pemerintahan, mulai dari menteri sampai presiden. 

Namun sayangnya nih, meski udah familier, masih banyak yang belum tahu arti sesungguhnya. Supaya pengetahuan kamu bertambah, kali ini Lifepal mau mengupas mengenai kebijakan strategis satu ini yang ternyata memiliki peran sangat penting dalam penerimaan negara dan mengatasi permasalahan-permasalahan besar. 

Berikut ini penjelasan mengenai pengertian, fungsi, jenis, sampai contoh-contoh kebijakan fiskal di Indonesia yang telah diterapkan. 

Pengertian kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal (Ilustrasi by Shutterstock).

Kata fiskal sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu fiscus, yang artinya harta pribadi Kekaisaran Roma saat itu. Harta tersebut didapatkannya dari retribusi-retribusi yang diberikan oleh masyarakat yang berada di wilayah jajahannya.

Kata fiscus pun meluas ke belahan dunia lainnya termasuk ke Inggris dan diterjemahkan menjadi fisc. Fisc memiliki arti jumlah uang yang dimiliki dan bisa digunakan oleh pemerintah yang dikumpulkan dari publik.

Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiskal memiliki pengertian segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. 

Istilah kebijakan fiskal ini pertama kali dipopulerkan oleh ekonom asal Inggris bernama John Maynard Keynes sekitar tahun 1883. Teorinya yang terkenal dengan Keynesian Economics menyebutkan kalau kestabilan bisnis dan ekonomi suatu negara bisa tercapai bila adanya penyesuaian antara pengeluaran dengan penerimaan perpajakan

Dengan cara ini, Keynes meyakini selain kestabilan ekonomi, secara perlahan-lahan permasalahan makro negara juga bisa teratasi. Masalah tersebut bisa berupa inflasi, rendahnya nilai tukar mata uang, sampai dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. 

Jadi secara garis besar kebijakan fiskal bisa disebut sebagai strategi negara menyesuaikan tingkat pengeluaran dengan tarif pajaknya untuk memastikan perekonomian negara berjalan dengan baik dan semestinya. 

Pendapatan didapat dari masyarakat, namun pemerintah akan mengeluarkan uang yang didapatkan itu untuk keperluan-keperluan masyarakat luas, seperti pembangunan fasilitas publik, pelayanan kesehatan, dan lain-lainnya.

Fungsi kebijakan fiskal 

Kebijakan Fiskal
Pajak (Shutterstock).

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga perekonomian negaranya berjalan dengan baik. Karena dengan ekonomi yang baik, warga pun juga bisa menikmati manfaatnya, begitu pula sebaliknya, kalau kondisi ekonomi negara gak stabil, otomatis warga juga bakal kesulitan. 

Berikut ini beberapa fungsi dari kebijakan fiskal yang diharapkan mampu membantu kondisi perekonomian negara.

1. Menstabilkan ekonomi dalam jangka pendek 

Kondisi ekonomi di Indonesia bahkan di dunia sekalipun bakal selalu berubah-ubah setiap harinya. Kadang baik, tapi bisa sewaktu-waktu memburuk, contohnya seperti krisis harga pangan yang melambung tinggi yang membuat daya beli masyarakat berkurang. 

Untuk memperoleh kestabilan, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dengan menurunkan pajak misalnya. Harapannya agar masyarakat tidak terlalu menahan beban ekonomi yang berlebih. 

Atau apabila ada situasi inflasi besar-besaran, peredaran uang di masyarakat terlalu membludak, pemerintah bisa menekannya dengan membatasi pengeluaran dan menarik pajak setinggi-tingginya. 

2. Pengembangan pembangunan jangka panjang 

Fungsi lainnya adalah bisa menghasilkan pengembangan pembangunan dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu juga menciptakan pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan dan telah direncanakan. 

3. Mengalokasikan sumber daya 

Uang yang didapat dari pemungutan pajak dan penerimaan negara lainnya tentu harus dikembalikan lagi demi kemaslahatan masyarakat. Pengembalian ke masyarakat itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas pelayanan publik, jaminan sosial, sampai jaminan kesehatan

Pastinya, dana tersebut harus dialokasikan dengan tepat dan didistribusikan secara tepat sasaran. 

Dengan pendistribusian sumber daya yang merata, diharapkan masyarakat bisa lebih produktif dan bisa mendatangkan pendapatan lebih banyak kepada negara melalui penerimaan pajak. 

Tujuan kebijakan fiskal

Kebijakan Fiskal
Fiskal (Shutterstock).

Tidak mungkin suatu pemerintahan mengeluarkan kebijakan tanpa ada tujuan yang jelas, termasuk dengan kebijakan-kebijakan fiskal. Salah satu tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan ekonomi, tapi berikut ini ada beberapa tujuan pokok yang biasa hendak diraih dengan menggunakan pendekatan-pendekatan fiskal.

1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi 

Suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik bakal dipandang dengan hormat oleh dunia internasional. Oleh sebabnya, mencapai pertumbuhan ekonomi itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal, salah satunya pengurangan pajak. 

Mengurangi pajak bukan berarti mengurangi pendapatan negara, tapi justru mengurangi beban warga. Selain itu juga, iklim industri dan bisnis di negara juga bakal meningkat. 

2. Mengurangi pengangguran 

Ketika iklim industri meningkat, otomatis pengusaha-pengusaha menjadi lebih nyaman dan berani untuk membuka usaha mereka. Dampak yang lebih luas dari menjamurnya bisnis adalah lapangan kerja terbuka lebar. Otomatis angka pengangguran menjadi berkurang. 

3. Mengurangi defisit anggaran 

Anggaran yang dimiliki oleh suatu negara akan dialokasikan untuk hal-hal yang berguna bagi pembangunan. Nah tapi sayangnya, kadang pengeluarannya itu lebih besar daripada pendapatannya, akibatnya utang publik jadi meningkat. 

Nah untuk mengurangi defisit anggaran itu, pemerintah bisa melakukannya dengan menerapkan kebijakan fiskal, yaitu dengan meningkatkan tarif pajak

4. Mendorong laju investasi 

Ketika iklim perekonomian baik dan ramah terhadap segala macam industri, laju investasi pun akan meningkat. Berbondong-bondong pengusaha dari luar negeri sekalipun bakal berlomba-lomba untuk membuka usaha mereka di negara yang ramah usaha. Pendapatan negara dari pajak pengusaha pun bakalan bertambah drastis. 

Instrumen kebijakan fiskal 

Alat untuk kebijakan fiskal itu sendiri ada empat, yaitu pajak, pengeluaran, anggaran, dan utang publik. 

  • Pengeluaran, ini termasuk ke dalam pengeluaran pemerintah dalam melakukan segala pembangunan, termasuk di dalamnya untuk pengeluaran operasional pemerintahan, pemberian bantuan, sampai pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
  • Pajak, pajak sendiri bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi perekonomian negara. Contohnya apabila pendapatan negara rendah, maka otomatis tingkat pajak akan sangat dimungkinkan untuk naik. 
  • Anggaran, manajemen anggaran bisa dilakukan untuk mengatasi sejumlah permasalahan ekonomi penting, seperti krisis ekonomi dan inflasi. Saat kondisi seperti itu, anggaran akan dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai stimulus perekonomian yang lesu. 
  • Utang publik, pinjaman atau pembayaran utang dari masyarakat kepada pemerintah bisa menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi inflasi

Jenis kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal bakal diterapkan tergantung dari kondisi perekonomian suatu negara, dan berdasarkan itu, jenisnya dibagi menjadi dua yaitu ekspansif dan kontraktif. 

1. Kebijakan fiskal ekspansif 

Ekspansif dikeluarkan apabila kondisi negara tengah di dalam pertumbuhan ekonomi yang lemah, artinya pengangguran meningkat, bisnis lesu, dan daya beli masyarakat berkurang. Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, suatu pemerintah bisa melakukan dua kebijakan, pertama penurunan pajak dan meningkatkan pembelanjaan negara. Dengan cara ini, secara perlahan pertumbuhan ekonomi juga bakal meningkat. 

2. Kontraktif 

Sebaliknya, kebijakan jenis kontraktif dikeluarkan ketika ekonomi suatu negara semakin memanas yang ditandai dengan tingkat inflasi tinggi dan nilai tukar mata uang rendah. Penerapannya adalah dengan mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan pemasukan, salah satunya dengan menerapkan pajak tinggi, sampai nantinya kondisi perekonomian kembali stabil. 

Contoh kebijakan fiskal 

Kebijakan Fiskal
Tax Amnesty (Shutterstock).

Ada banyak bentuk kebijakan fiskal yang pernah diterapkan oleh Indonesia. Berikut ini contoh-contohnya, 

1. Tax Amnesty tahun 2017

Pemerintahan Presiden Jokowi pernah memberikan program pengampunan pajak atau tax amnesty kepada individu dan badan usaha yang termasuk ke dalam wajib pajak

Khusus bagi mereka yang pernah menunggak pajak, menunda pembayaran pajak, sampai tidak melaporkan harta bendanya yang berada di negara-negara lain, pada momen ini tidak akan dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana, dan denda keterlambatan bayar pajak. 

Saat itu total harta yang dilaporkan oleh para wajib pajak bisa mencapai Rp4.000 triliun-an dan negara mendapatkan penerimaan tambahan mencapai Rp130 triliun-an. 

2. Pengurangan subsidi BBM 

Selain tax amnesty, pemerintah telah mencabut subsidi bahan bakar yang selama ini dinikmati oleh masyarakat. Dengan cara ini, otomatis harga bahan bakar pun menjadi lebih mahal dan fluktuatif sesuai dengan kondisi minyak dunia.

Namun, dengan pencabutan subsidi itu, pemerintah bisa meningkatkan pelayanan di program lainnya, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan fasilitas-fasilitas negara. 

3. Memberlakukan bebas visa ke banyak negara

Sektor pariwisata juga dijadikan sasaran empuk pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal, salah satunya adalah dengan memperluas pemberlakuan bebas visa bagi negara-negara sahabat. 

Dengan cara ini, harapannya adalah bisa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pariwisata, mengingat pariwisata Indonesia termasuk industri andalan di dunia.

Peluang kebijakan fiskal membantu perekonomian Indonesia tetap stabil

Perlu diketahui bahwa kebijakan ini sebetulnya dapat membawa dampak positif bagi perekonomian. Di Indonesia sendiri, kebijakan ini membantu perekonomian tetap stabil guna mensejahterakan masyarakat.

Itulah penjelasan singkat mengenai pengertian, tujuan, fungsi, dan contoh dari kebijakan fiskal. Intinya kebijakan ini dibuat untuk menciptakan kestabilan ekonomi negara dengan memfokuskan kebijakan dalam hal pengeluaran dan penerimaan negara, salah satunya dengan pajak.