Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Cara Menghitungnya

kakek membayar pajak online

Ada banyak istilah dalam pajak, salah satunya adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008, PTKP adalah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. 

Dalam kata lain, PTKP merupakan batasan yang ditetapkan pemerintah agar dapat memungut pajak penghasilan dari wajib pajak

Jika penghasilan kita sebagai wajib pajak pribadi tidak melampaui PTKP, kita akan diberi kelonggaran untuk tidak membayar pajak penghasilan, lho.

Berapa Sih Besaran PTKP?

Nah, berapa besarannya? Besaran PTKP ini tidak sama dari tahun ke tahun. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan perubahan PTKP berdasarkan berbagai pertimbangan, misalnya kondisi perekonomian nasional, pergerakan upah minimum provinsi, dan penghitungan biaya hidup.

Bahkan sejak tahun 2012, Indonesia sudah mengalami perubahan PTKP sebanyak tiga kali, yakni di tahun 2013, 2015, dan 2016. Namun, karena sejak tahun 2016 besaran PTKP belum mengalami perubahan sehingga batas tahun 2019 tetap mengacu pada PTKP 2016.

Sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 besaran PTKP turut dibedakan antara wajib pajak kawin dan yang tidak kawin. Berikut perbedaanya.

    • Rp54 juta untuk Wajib Pajak orang pribadi.
    • Rp4,5 juta untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin.
    • Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh.
    • Rp4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

    Maksud dari keluarga sedarah adalah yang masih garis keturunan lurus satu derajat, yaitu ayah, ibu, dan anak. Untuk hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat yaitu saudara kandung. 

    Sedangkan yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah mertua dan anak tiri, dan hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat adalah ipar.

    Jadi anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat berhak mendapatkan PTKP maksimal tiga orang untuk setiap keluarga.

    Sedangkan yang dimaksud dengan menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

    Pengertian menjadi tanggungan sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah berdasarkan keadaan yang dapat terlihat dari keadaan yang nyata, yaitu:

    • Tinggal bersama-sama dengan wajib pajak.
    • Nampak secara nyata tidak memiliki penghasilan sendiri.
    • Tidak pula turut dibantu oleh lain-lain anggota keluarga atau oleh orang tuanya sendiri.

    Sedangkan apabila wajib pajak hanya sekadar menyumbang, memberikan bantuan, bertanggung jawab dan sebagainya, maka tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.

    Cara Menghitung PTKP

    Demi memudahkan pemahaman cara menghitung PTKP wajib pajak, kita akan terapkan dengan sebuah contoh kasus sederhana berikut

    Andi adalah seorang karyawan berpenghasilan Rp4,5 juta per bulan yang masih berstatus lajang. Maka kode dasar perhitungan PTKP yang digunakan adalah TK/0 alias Rp54 juta. 

    Tanya Ahli Hukum Lifepal
    Tanya Ahli Hukum Lifepal

    Karena pada dasarnya PTKP digunakan untuk menentukan potongan pajak PPh 21, maka berdasarkan kasus Andi yang berstatus lajang dan menggunakan kode dasar perhitungan TK/0, maka perhitungan PTKP-nya sebagai berikut.  

    Gaji bersih / bulan Rp4.500.000
    Gaji bersih setahun (Rp4.500.000 x 12) Rp54.000.000
    PTKP (TK/0) Rp54.000.000
    PPh 21 Terutang ( Gaji Setahun – PTKP) :

    Rp 54.000.000 – Rp 54.000.000

    Rp0

    Berdasarkan penghitungan, maka Andi tidak berkewajiban membayar PPh 21 karena tidak memiliki PPh 21 terutang.

    Namun, bagaimana jika Andi menikah tidak lama setelah itu dan gajinya sudah meningkat? Misalnya beberapa waktu kemudian Andi menikah dan memiliki gaji Rp6 juta per bulan dengan komponen pengurang biaya jabatan sebesar 5 persen serta iuran pensiun Rp100.000.

    Atas perubahan statusnya, maka penghitungan PTKP juga berubah, yaitu menggunakan kode K/0 atau mengalami penambahan senilai Rp4,5 juta menjadi Rp58,5 juta. 

    Gaji

    Komponen Pengurang

    Biaya Jabatan (5%)

    Iuran Pensiun

    Total Pengurang

    Penghasilan Netto Sebulan

    Penghasilan Netto Setahun

    PTKP Setahun

    (Penghasilan Netto Setahun- PTKP Setahun)

    PPh 21 Terutang

    Tanya Ahli Hukum Lifepal
    Tanya Ahli Hukum Lifepal
     

    Rp100.000

    (Gaji – Total Pengurang)

    Rp5.600.000 x 12

    Rp54.000.000 + Rp4.500.000

    5% x Rp8.700.000

    Rp6.000.000

    Rp400.000

    ______________________

    Rp5.600.000

    Rp67.200.000

    Rp58.500.000

    ______________________

    Rp8.700.000

     

     

    Tanya Ahli Hukum Lifepal
    Tanya Ahli Hukum Lifepal

    Rp435.000

    Jadi, berdasarkan penghitungan, Andi akan dikenakan PPh 21 terutang senilai Rp435.000. Naytanya jika dibandingkan dengan total penghasilan Andi selama satu tahun, jumlah pajak yang harus Andi bayarkan tidak berjumlah besar, bukan?

    Namun, kita sering kali malas membayar pajak karena khawatir harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Padahal jika kita tahu ketentuan dan rumus menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak, ternyata kekhawatiran kita selama ini tidak terbukti, bukan?

  • Nah, jangan lupakan kewajiban untuk membayar pajak, ya! Ingat, orang bijak bayar pajak!
Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →