Dirut Garuda Dipecat Bawa Harley, Ini Peraturan Bea Cukai

Kabar mengejutkan datang dari Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia sekarang, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra. Pria yang biasa dipanggil Ari Askhara ini diduga menyelundupkan spare part motor Harley Davidson dan dua sepeda Brompton menggunakan pesawat Airbus A330-900 milik Garuda. Dampaknya, ia diberhentikan oleh Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Dilansir dari Kompas.com, Ari Askhara memberikan instruksi kepada karyawan Garuda untuk mencari motor Harley klasik sejak tahun 2018. Selanjutnya, ia melakukan pemindahan dana ke rekening pribadi finance manager Garuda untuk melakukan pembelian.

Barang-barang tersebut dibawa oleh karyawan Garuda yang on-board dalam penerbangan tanpa tercatat dalam manifes (daftar muatan pesawat). Diduga, penyelundupan ini bertujuan untuk menghindari pajak.

Selanjutnya, spare part Harley tahun 1972 itu ditemukan oleh petugas pada saat pengecekan di lambung pesawat dalam kondisi dikemas dalam 18 kotak dengan tag penumpang. 

Penyelundupan tersebut pun menjadi akhir dari karir Ari Askhara di Garuda. Mengapa seberat itu sih sanksinya? Pasalnya, terdapat peraturan bea cukai barang kiriman dengan harga yang cukup mahal seperti itu. Jadi, tidak sembarang, lho

Sanksi Dirut Garuda atas Penyelundupan Harley Davidson 

Kasus penyelundupan Harley oleh Dirut Garuda ini berpotensi merugikan negara sebesar Rp 532 juta hingga Rp1,5 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani yang dilansir dari berita Kompas. Sebagai informasi, harga motor Harley Davidson ditaksir sekitar Rp800 juta dan sepeda Brompton Rp50 sampai Rp60 juta per unit.

Dilansir dari CNBC, Erick Thohir memastikan bahwa kasus ini akan dibawa ke ranah hukum pidana. Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 102, setiap orang yang mengangkut barang impor dan tidak tercantum dalam daftar penumpang atau muatan pesawat dapat dijerat pidana penyelundupan barang impor. 

Hukuman yang bisa dikenakan kepada Ari Askhara adalah pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 10 tahun, atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

Tak hanya orang yang mendalangi penyelundupan, tetapi juga mereka yang terlibat juga dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006 pasal 103, sanksinya adalah pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lambat delapan tahun, atau pidana denda paling kecil Rp100 juta dan paling besar Rp5 miliar.

proses bea cukai

Peraturan Bea Cukai Terkait Barang Kiriman Luar Negeri

Pengiriman barang impor atau dari luar negeri adalah kegiatan yang banyak berkaitan dengan hukum. Oleh sebab itu, kita perlu memahami peraturan bea cukai terkait barang kiriman luar negeri. Berikut beberapa hal yang perlu kita pahami mengenai pengiriman barang impor.

1. Memahami pengertian bea cukai

Sebelum mulai mengurus perizinan bea cukai, sebaiknya pahami terlebih dahulu pengertian bea cukai. Bea cukai adalah lembaga yang mengurus perizinan keluar masuknya barang ke Indonesia.

Dua kata tersebut merupakan gabungan dari dua istilah yang berbeda arti. Bea masuk adalah pajak yang dikenakan negara terhadap barang impor.  Sementara itu, cukai adalah pajak yang dikenakan pada barang tertentu yang dikenakan cukai, di antaranya etil alkohol atau etanol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Jadi, apabila membawa bir atau wine masuk, kita akan dikenakan cukai.

2. Cari tahu peraturan bea cukai

Selanjutnya, cari tahu peraturan bea cukai terkait pengiriman barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sebab, ada biaya tertentu yang akan dikenakan dan ada pula barang yang dilarang masuk ke Indonesia.

Dasar hukum seputar bea masuk seperti dalam kasus Dirut Garuda tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, barang yang dibawa masuk ke Indonesia mendapat pembebasan bea masuk apabila nilainya di bawah US$500 (sekitar Rp7 juta) per orang. 

Tanya Ahli Hukum Lifepal
Tanya Ahli Hukum Lifepal

Sementara itu, Harley Davidson termasuk ke dalam kelompok barang mewah. Sudah pasti dikenakan pajak, yaitu Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar 125% dari nilai barang. 

3. Kategori barang impor yang diperiksa bea cukai

Saat pulang dari luar negeri dan bertemu petugas bea cukai, biasanya akan ada pemeriksaan terhadap barang yang kita bawa. Berdasarkan peraturan bea cukai, ada beberapa barang yang perlu diperiksa, yaitu:

  • Barang impor yang melebihi batas pembebasan bea masuk dan cukai, yaitu barang dengan harga di atas US$500 atau sekitar Rp7 juta.
  • Hewan, ikan, dan tumbuh-tumbuhan.
  • Narkotika, obat-obatan, senjata api, bahan peledak, barang pornografi.
  • Uang dengan nominal di atas Rp100 juta dalam mata uang apapun.
  • Barang impor di luar yang dipakai untuk kebutuhan pribadi. 

Beberapa barang di atas perlu diteliti oleh petugas karena bisa saja membahayakan bila dibawa masuk ke dalam negeri. Misalnya saja, jika kita membawa tumbuhan yang terinfeksi bakteri dari luar negeri, maka berpotensi menginfeksi ekosistem dalam negeri. Oleh sebab itu, beberapa tumbuhan perlu akan melalui proses karantina terlebih dahulu. 

Demikian tips membawa barang dari luar negeri yang perlu kita perhatikan, agar tidak melanggar peraturan bea cukai. Semoga bermanfaat, ya!

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →