Memahami Pesangon serta Payung Hukum dan Ketentuannya

Kata pesangon kerap disinggung di antara pekerja dan pelaku bisnis. Pasalnya, kehadiran pesangon kadang dinanti-nanti walaupun umumnya disebabkan oleh PHK. Nah, artikel ini akan mengupas tuntas tentang pesangon.

Apa itu Pesangon?

Pesangon merujuk pada sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawainya. Bentuknya bisa bermacam-macam dan berkaitan dengan beberapa ketentuan seperti penghargaan dan uang pengganti. Namun, pesangon kadang menimbulkan konflik antara pegawai dan perusahaan, padahal ada undang-undang yang mengatur terkait dengan ketentuan pemberiannya

Payung hukum peraturan pesangon

Pemberian pesangon diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1): “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.” selanjutnya segala hal yang berhubungan dengan ketentuan tersebut dapat kita pelajari dalam BAB XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemutusan Hubungan Kerja.

Pengusaha yang dimaksudkan di atas adalah siapa saja (swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perseorangan atau berbentuk badan, berbadan hukum atau tidak yang memiliki pengurus serta memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Ketentuan Pemberian Uang Pesangon

Uang pesangon identik diberikan saat perusahaan memecat dan mengurangi jumlah pegawainya. Apakah benar demikian? 

Sesuai penjelasan di dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai Undang-Undang yang mengatur pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai, terdapat tiga faktor penentu, yaitu:

  • Pegawai tersebut meninggal dunia.
  • Pegawai tersebut terkena pemutusan hukuman dari pengadilan.
  • Kejadian terutang dalam surat kontrak pegawai yang menyangkut pemutusan hubungan kerja.

Jadi, jika pegawai melakukan atau mengalami hal tersebut di atas, maka perusahaan wajib mengeluarkan uang pesangon.

Selain menurut pasal di atas, ada tiga ketentuan lain seorang pegawai mendapatkan uang pesangon, di antaranya:

1. Pegawai melakukan kesalahan

Perusahaan wajib memberikan uang pesangon jika pegawainya melakukan kesalahan seperti pelanggaran perjanjian kerja yang telah disepakati. Walaupun demikian, hal tersebut tampaknya terlalu tergesa-gesa dilakukan, padahal perusahaan bisa saja mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada pegawai atas apa yang telah dilakukan. 

Setelah SP diberikan dan pegawai tersebut tidak ada itikad baik untuk berubah, maka perusahaan bis amengeluarkan SP selanjutnya. 

Jika pegawai tersebut tetap mengulangi kesalahan yang sama sampai SP 3, maka perusahaan wajib mengeluarkan uang pesangon. Regulasi yang mengatur hal ini adalah pasal 156, pasal 160, pasal 169, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. 

2. Pegawai mengundurkan diri atas kemauan sendiri

Pasal 156 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai yang mengundurkan diri tanpa ada paksaan dari pihak manapun tidak berhak menerima uang pesangon. Namun, pasal 156 ayat 3 menyebutkan bahwa pegawai yang mengundurkan diri tersebut berhak memperoleh Uang Penggantian Hak (UPH). walaupun begitu, uang tersebut tidak sama dengan uang pesangon. 

Pegawai yang mengundurkan diri harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

  • Pegawai tersebut harus mengajukan surat permohonan diri paling lambat sebulan sebelum tanggal yang tertulis.
  • Pegawai yang bersangkutan berhak mengajukan pengunduran diri jika sudah bebas tugas dengan perusahaan tempat ia bekerja di mana tidak ada kewajiban tugas dinas.
  • Pegawai mengundurkan diri selama menuju masa berakhir kerja tetap wajib melakukan pekerjaannya.

Dengan syarat di atas, meskipun UP tidak diberikan oleh perusahaan, pegawai yang bersangkutan akan tetap menerima Uang Penggantian Hak atau UPH.

3. Perusahaan gulung tikar

Pemberian uang pesangon wajib diberikan perusahaan dengan catatan perusahaan rugi atau bangkrut yang mengakibatkan pailit selama kurun waktu dua tahun berurutan. Tidak hanya uang pesangon, pegawai juga berhak menerima UPH. Pegawai bisa menuntut perusahaan jika hak mereka tidak dipenuhi.

Dasar-Dasar Ketentuan Pesangon

Ada tiga dasar ketentuan yang bisa kita pahami terkait pesangon. Tiga poin itu wajib dibayarkan oleh perusahaan. Walaupun demikian, jika memang masih bingung dalam penentuannya, kita bisa meminta bantuan Dinas Tenaga Kerja agar lebih jelas dan pasti.

1. Uang Pesangon (UP)

Ketentuan dasar ini sudah diatur dalam undang-undang beserta besaran upahnya. Upah yang dimaksud adalah jumlah gaji pokok setelah ditambah dengan tunjangan tetap seperti tunjangan transport, kesehatan, dan lainnya. Jumlah tersebut masih bisa dibayarkan walaupun kita berhalangan hadir ke kantor.

2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

Dalam pekerjaan, apa yang sudah kita lakukan juga patut dihargai. Minimal tiga tahun bekerja di perusahaan apabila terjadi pemutusan hak kerja, maka kita berhak mendapatkan UPMK. Perhitungan pesangon pun sudah diatur undang-undang sesuai dengan masa kerja dan upahnya.

3. Uang Penggantian Hak (UPH)

Ketentuan pemberian UPH adalah:

  • Cuti tahunan yang belum sempat diambil.
  • Biaya transportasi (termasuk di dalamnya keluarga) ke tempat di mana pegawai tersebut diterima bekerja.
  • Biaya penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon dan/atau UPMK bagi yang memenuhi syarat.
  • Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Ketentuan Lain tentang Pesangon

Pemberian dan besaran pesangon sudah diatur undang-undang. Maka dari itu, perusahaan diharapkan mampu menjalankan apa yang tertuang dalam peraturan tersebut dengan tidak mengurangi jumlah yang telah ditetapkan. 

Besaran uang pesangon disesuaikan dengan lama masa tugas pegawainya, jadi perusahaan harus tahu kapan pegawainya berhak mendapatkan uang pesangon atau tidak.

Sudah jelas penjelasan tentang pesangon di atas, ya? Intinya, pesangon memiliki ketentuan sendiri bagaimana bisa dikeluarkan dan diberikan kepada pegawai. Besaran dan cara menghitungnya pun ada aturannya. Jadi, pegawai maupun perusahaan harus sama-sama tahu, ya

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →