Ketentuan PPh atas Penghasilan Pekerja dan Badan Usaha

fugsi dan pengertian pph

Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang berhubungan dengan ketentuan besaran pendapatan atas pekerjaan dan jasa yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja.

Menariknya, Indonesia memiliki cukup banyak jenis-jenis pajak penghasilan, diantaranya Pasal 21, 23, dan 25 yang juga paling banyak dipertanyakan orang karena berkaitan dengan penerimaan gaji serta penghasilan usaha. Bagi Anda yang masih kesulitan dalam membedakan apa itu pajak penghasilan menurut ketiga pasalnya tersebut, simak penjelasan singkat di bawah ini.

Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Pasalnya

cara hitung pph

PPh atau pajak penghasilan terbagi atas Pasal 21, 23, dan 25 memiliki ketetapan dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang ditujukan atas pemilik usaha/pemberi kerja, pekerja, atau bahkan peminjam modal. 

Untuk memudahkan Anda dalam membedakannya, berikut penjelasan singkatnya.

1. PPh Pasal 21

Sebagai pekerja, mungkin Anda sudah sering mendengar PPh 21. Berdasarkan Perdirjen PER-32/PJ/2015 Pasal 3, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang ditujukan untuk pegawai atau penerima penghasilan. Jadi perlu diingat bahwa pajak ini tidak hanya ditujukan bagi Anda yang masih aktif bekerja, tapi juga penerima pensiun dan pesangon.

Berdasarkan UU PPh Pasal 17 tarif pemotongan pajak yang digunakan seperti:

Kisaran Penghasilan Tahunan Tarif Pemotongan PPh
≤ Rp50 juta 5%
≥ Rp50 juta s.d. Rp250 juta 15%
≥ Rp250 juta s.d. Rp500 juta 25%
≥ Rp500 juta 30%

Dalam hal ini, jika Anda memiliki penghasilan di bawah Rp50 juta setahun, maka tidak perlu membayar pajak penghasilan, namun Anda tergolong sebagai subjek pajak. Sebaliknya, jika total penghasilan setahun di atas Rp50 juta, maka Anda termasuk wajib pajak sesuai proporsi yang telah ditentukan UU Perpajakan.

Contoh penghitungan PPh 21

Berikut ini contoh cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan Nurul yang memiliki gaji Rp5 juta sebulan. Perusahaan tempat Nurul bekerja membayarkan:

  • Dana Pensiun BPJS sebesar Rp60 ribu sebulan.
  • Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,70% sebulan.
  • Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 1,00% dari gaji sebulan.
  • Premi Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari gaji sebulan.
  • Uang lembur sebesar Rp2 juta.

Sementara Nurul sendiri membayarkan:

  • JHT sebesar 2,00% dari gaji sebulan.
  • Dana pensiun sebesar Rp50 ribu dari gaji sebulan.

Dari contoh kasus tersebut, perhitungan PPh Pasal 21 yang dibayarkan Nurul sebagai berikut.

Penghasilan Bruto
Gaji Rp 5.000.000
Lembur Rp 2.000.000
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp 50.000
Premi Jaminan Kematian Rp 15.000
Total Dijumlahkan Rp 7.065.000
Pengurangan atas Penghasilan Bruto
Biaya Jabatan (5% x Rp 7,065,000) Rp 353.250
Iuran Dana Pensiun Rp 50.000
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 100.000
Total Dijumlahkan Rp 503.250

*Iuran jabatan adalah persentase pemotongan pajak atas karyawan tetap.

Untuk mendapatkan jumlah penghasilan neto sebulan adalah dengan mengurangi jumlah penghasilan bruto dengan total pengurangan atas penghasilan bruto, yaitu:

Penghasilan Neto Sebulan
Penghasilan Bruto – Pengurangan Rp 7,065,000 – Rp 503.250
Total Rp 6.561.750

Untuk mengetahui apakah penghasilan Nurul wajib dikenai pajak atau tidak, perlu dilakukan penjumlahan selama 12 bulan dikurangi jumlah ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP setahun yang mana besarannya sesuai ketentuan perpajakan adalah Rp54 juta. 

Dalam hal ini, jumlah gaji neto setahun akan dikurangi PTKP untuk mendapatkan Pendapatan Kena Pajak atau PKP. Hasil PKP inilah yang akan dikenai pajak PPh Pasal 21. Berikut adalah penghitungannya.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun
Penghasilan Neto x 12 bulan Rp 78.741.000
PTKP Setahun Rp 54.000.000
Jumlah PKP

(Penghasilan Setahun – PTKP)

Rp 24.741.000

*PTKP adalah pengurangan wajib pajak atas penghasilan neto. 

Untuk mengetahui nominal PPh Pasal 21 yang wajib dibayarkan, Anda perlu mengalikan jumlah ketentuan tarif pemotongan panjak penghasilan dengan total penghasilan kena pajak setahun. Sebagaimana penghasilan neto setahun diketahui berada di kisaran seperti berikut. 

Potongan PPh Pasal 21 
PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp 24.741.000) Rp 1.237.050
Total PPh Pasal 21/Bulan (Rp 24,741,000/12) Rp 103.087

Maka dari itu, PPh Pasal 21 yang dibayarkan Nurul setiap bulan adalah Rp103.087.

2. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan usaha yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penghargaan. Umumnya, PPh Pasal 23 diberlakukan atas adanya transaksi jual beli. Penjual akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23, sementara pembeli akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak.

Berbeda dengan jenis-jenis pajak sebelumnya, terdapat dua jenis tarif pajak dalam Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu 2% dan 15%. 

Menurut UU PPh Pasal 23/26, tarif pajak 2% dikenakan atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta. Cara menghitungnya, misalnya jika pemilik usaha A menerima jasa penulisan naskah dengan jumlah penghasilan bruto Rp10 juta:  

Perhitungan PPh 23 (Tarif Pajak 2%)
Rumus PPh 23  2% x Rp10 juta
Total  Rp200 ribu

Sementara tarif wajib pajak sebesar 15% dikenakan atas dividen, bunga, royalti, penghargaan, dan sejenisnya. Jadi, misalnya jika pemilik usaha A menerima royalti sebesar Rp5 juta maka penghitungannya sebagai berikut.

Perhitungan PPh 23 (Tarif Pajak 15%)
Rumus PPh 23  15% x Rp5 juta
Total  Rp750 ribu

3. PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 ditujukan atas pemilik usaha. Berbeda dengan jenis PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah meringankan beban wajib pajak yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. 

Namun, pajak ini harus dibayarkan langsung oleh sang pemilik usaha dan tidak bisa diwakilkan. Untuk tarif pemotongan pajaknya pun sama dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Cara Membayarkan PPh

pembayaran online pph

Selain memahami penerapan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 23, Anda juga perlu tahu cara membayarkan Pajak Penghasilan. Ada dua cara yang bisa Anda lakukan.

1. Online banking

Anda perlu melakukan pembuatan kode billing dengan menghubungi teller di bank tertentu yang menawarkan fitur pembayaran pajak, seperti BNI, Mandiri, BCA, BNI, dan Citibank. Selanjutnya, Anda dapat melakukan pembayaran melalui fitur pajak online yang disediakan oleh beberapa bank tersebut. 

Setelah melakukan pembayaran secara online, Anda akan menerima nomor referensi sebagai tanda bukti bahwa pembayaran pajak telah dilunasi. Kirim bukti transfer tersebut kepada bank yang bersangkutan.

2. DJP Online

Selain menggunakan fasilitas online banking, Anda juga bisa memanfaatkan fitur aplikasi OnlinePajak. 

Pertama, Anda perlu membuat kode billing melalui situs DJP Online. Setelah berhasil mendapatkan kode billing, Anda hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang diarahkan di situs DJP Online dan membayar pajak Anda dengan mudah. Menariknya, aplikasi ini juga dapat membantu Anda menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara online.

Membedakan fungsi dan aturan tiap jenis-jenis PPh memang tidaklah mudah. Akan tetapi, jika dianalisis secara sederhana, ternyata tidak sesulit itu, bukan? Dengan begitu, Anda bisa taat membayar pajak sesuai dengan aturan pemerintah.

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →