4 Program BPJS Ketenagakerjaan [Plus Besaran Iurannya]

Kartu kepesertaan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan

Setiap karyawan biasanya sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, bagi kamu yang sudah terdaftar, sudah tahu belum apa saja program BPJS Ketenagakerjaan? 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) adalah program perlindungan bagi pekerja Indonesia maupun asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan.

Program BPJS Ketenagakerjaan ini mulanya berada dalam naungan PT Jamsostek (Persero). Kemudian berubah menjadi BPJSTK dengan adanya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

BPJSTK mulai resmi beroperasi penuh 1 Juli 2015 dengan menyelenggarakan empat program: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT). 

Keempat program tersebut masih dibagi lagi untuk empat kategori peserta, yaitu penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, dan pekerja migran.

Tiap-tiap mempunyai program yang berbeda-beda. Sebelum mengenal lebih banyak tentang peruntukan bagi peserta, kamu perlu tahu dulu rincian empat program BPJS Ketenagakerjaan berikut ini.

  • Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  • Jaminan Kematian (JKm)
  • Jaminan Pensiun (JP)
  • Jaminan Hari Tua (JHT)

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program ini akan memberikan perlindungan saat kamu sedang bekerja, termasuk jika terjadi kecelakaan ketika kamu sedang dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Perlindungan yang akan diberikan mencakup: 

  • Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja termasuk perjalanan pergi, pulang, dan di tempat bekerja, serta perjalanan dinas
  • Perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis
  • Santunan upah selama tidak bekerja akibat kecelakaan kerja (enam bulan pertama 100 persen, enam bulan kedua 75 persen, seterusnya hingga sembuh 50 persen)
  • Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48x upah yang dilaporkan oleh perusahaan atau peserta
  • Bantuan beasiswa pendidikan bagi satu anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp 12 juta
  • Bantuan untuk kesiapan kembali bekerja berupa pendampingan sejak dirawat di rumah sakit hingga bisa bekerja lagi
  • Jika terjadi cacat sebagian permanen, pekerja akan mendapatkan pelatihan khusus agar tetap bisa kembali bekerja melalui penyempurnaan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja-Return To Work (JKK-RTW), di samping santunan cacat

Jika terjadi kecelakaan kerja, apa yang harus dilakukan? 

  • Pertama-tama, pengusaha atau perusahaan harus mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada pihak BPJSTK paling lambat 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan.
  • Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh atau meninggal oleh dokter, pengusaha atau perusahaan wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal.
  • Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan harus disertai dengan fotokopi kartu peserta, surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan 3b atau 3c, dan kwitansi pengobatan.
  • BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja atau ahli waris yang ditinggalkan.

Untuk mendapatkan perlindungan tersebut, berapa sih iuran yang harus kamu bayarkan? 

a. Kategori Pekerja Penerima Upah

Iuran dibayarkan oleh pemberi kerja (pengusaha atau perusahaan) bagi pekerja penerima upah, tergantung pada tingkat risiko lingkungan kerja, yang besarannya akan dievaluasi paling lama dua tahun sekali. Besarannya mencapai 0,24 persen – 1,74 persen dari upah yang dilaporkan.

  • Tingkat risiko sangat rendah: 0,24 persen dari upah yang dilaporkan
  • Tingkat risiko rendah: 0,54 persen dari upah yang dilaporkan
  • Tingkat risiko sedang: 0,89 persen dari upah yang dilaporkan
  • Tingkat risiko tinggi: 1,27 persen dari upah yang dilaporkan
  • Tingkat risiko sangat tinggi: 1,74 persen dari upah yang dilaporkan

Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 Juli 2015, ada masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim tersebut berlangsung selama selama dua tahun sejak tanggal kejadian kecelakaan.

b. Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah

Iuran ini dibayarkan oleh individu yang terdaftar menjadi peserta BPJSTK. Iurannya sebesar 0,21 persen (berdasarkan nilai proyek)  

c. Kategori Jasa Konstruksi

Besar iurannya adalah Rp 370.000 (Program JKK dan JKm) dan ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor. Rinciannya sebagai berikut.

  • 0> nilai proyek >= Rp 100 juta. Iuran senilai: 0,21 persen nilai proyek (a)
  • Rp 100 juta > nilai proyek >= Rp 500 juta. Iuran senilai: (a) + 0,17 persen x nilai proyek (b)
  • Rp 500 juta > nilai proyek >= Rp 1 miliar. Iuran senilai: (b) + 0,13 persen x nilai proyek (c)
  • Rp 1 miliar > nilai proyek >= Rp 5 miliar. Iuran senilai: (c) + 0,11 persen x nilai proyek (d)
  • >Rp 5 miliar. Iuran senilai: (d) + 0,09 persen x nilai proyek 

Perlu diingat, nilai kontrak kerja konstruksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. 

2. Jaminan Kematian (JKm)

Perlindungan kepada pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja berupa santunan kepada ahli waris sebagai berikut:

  • Santunan kematian berupa uang tunai
  • Santunan berkala 24 bulan sebesar Rp 200 ribu per bulan tau total Rp 4,8 juta yang dibayar sekaligus
  • Biaya pemakaman, sebesar Rp 3 juta
  • Bantuan beasiswa bagi satu orang anak yang ditinggalkan. Ini diberikan bagi peserta yang sudah memasuki masa iuran minimal lima tahun, sebanyak Rp 12 juta
  • Keseluruhan manfaat jaminan kematian yang diterima sebesar Rp 36 juta

Untuk mendapatkan manfaat tersebut, pengusaha/perusahaan atau pihak keluarga yang meninggal wajib mengisi dan mengirim form 4 kepada BPJSTK dengan menyertakan dokumen sebagai berikut: 

  • Kartu peserta BPJSTK yang asli
  • Surat keterangan kematian dari rumah sakit/kepolisian/kelurahan
  • Salinan atau fotokopi KTP atau SIM dan Kartu Keluarga (KK) milik tenaga kerja
  • Identitas ahli waris berupa fotokopi KTP atau SIM dan KK
  • Surat Keterangan Ahli Waris dari kepala desa setempat
  • Surat kuasa termeterai dan fotokopi KTP yang diberi kuasa (jika pengambilan JKm ini dikuasakan)

Berapa besar iuran JKm BPJSTK? 

  • Kategori Pekerja Penerima Upah: 0,3 persen dari upah yang dilaporkan
  • Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Rp 6.800
  • Kategori Jasa Konstruksi, mulai dari 0,21 persen berdasarkan nilai proyek

3. Jaminan Pensiun (JP)

Program BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi jaminan sosial bagi peserta BPJSTK yang sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, mengalami cacat tetap, atau pindah secara permanen ke luar negeri berupa penghasilan bagi peserta ataupun ahli warisnya. 

Manfaat Jaminan Pensiun BPJSTK meliputi:

  • Manfaat Pensiun Hari Tua berupa tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (yang sudah membayar iuran selama 15 tahun) saat sudah pensiun sampai meninggal dunia
  • Manfaat Pensiun Janda/Duda berupa uang bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris sampai meninggal dunia atau menikah lagi
  • Manfaat Pensiun Cacat berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta (bisa diberikan jika kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi minimal sebulan bulan menjadi peserta dan density rate minimal 80 persen)
  • Manfaat Pensiun Anak berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada maksimal dua anak yang terdaftar menjadi ahli waris peserta sampai usianya mencapai 23 tahun
  • Manfaat Pensiun Orang Tua diberikan kepada orang tua (bapak/ibu) yang menjadi ahli waris peserta lajang, berupa uang tunai bulanan dengan nilai maksimal mencapai 40 persen dari upah

Siapa yang bisa mendaftar sebagai peserta jaminan ini? Yaitu mereka yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara atau kategori peserta penerima upah, dengan rincian sebagai berikut.  

  • Pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan pemberi kerja sesuai dengan penahapan kepesertaan.
  • Pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja maksimal sebulan sebelum memasuki usia pensiun. 
  • Pekerja dapat langsung mendaftarkan diri kepada BPJS Ketenagakerjaan jika perusahaannya lalai.
  • Jika berpindah tempat kerja, peserta harus memberitahukan kepesertaannya kepada Pemberi Kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan agar bisa dilanjutkan. 

Berapa besar iuran Jaminan Pensiun BPJSTK? 

JP dihitung sebesar 3 persen, terdiri atas 2 persen iuran pemberi kerja dan 1 persen iuran pekerja. Upah bulanan yang dijadikan dasar perhitungan iuran, terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. 

4. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan ini akan memberikan manfaat berupa uang tunai dari nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya.

Uang ini akan dibayarkan ketika peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk jika peserta berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun, atau pindah ke luar negeri.

Jika setelah mencapai usia 56 tahun peserta masih bekerja dan memilih untuk menunda pembayarannya, JHT akan dibayarkan peserta sudah berhenti bekerja.

Namun, manfaat ini bisa diambil jika peserta tanpa menunggu usia 56 tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 

  • Sudah terdaftar sebagai peserta minimal 10 tahun.
  • Diambil maksimal 10 persen dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun.
  • Diambil maksimal 30 persen dari total saldo untuk uang perumahan.
  • Pengambilan hanya dapat dilakukan sekali selama menjadi peserta.

Apabila peserta meninggal dunia, urutan ahli waris yang berhak atas manfaat dari JHT adalah sebagai berikut: 

  • Janda/duda
  • Anak
  • Orang tua, cucu
  • Saudara kandung
  • Mertua
  • Pihak yang ditunjuk dalam wasiat
  • Apabila tidak ada ahli waris dan wasiat, JHT dikembalikan ke Balai Harta Peninggalan
  • JHT kurang bayar akibat pelaporan upah yang tidak sesuai, menjadi tanggung jawab perusahaan

Berapa besaran iuran JHT BPJSTK?

  • Kategori Pekerja Penerima Upah: 5,7 persen (dari upah: 2 persen pekerja, 3,7 persen pemberi kerja) 
  • Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah: 2 persen dari upah yang dilaporkan. 

Cara mengurus JHT:

  • Iuran JHT yang dibayar pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai penghasilan karyawan.
  • Iuran JHT yang dibayar sendiri oleh peserta merupakan pengurang penghasilan bruto bagi karyawan dalam perhitungan PPh karyawan tersebut. Pajak akan dikenakan pada saat peserta menerima JHT. 
  • Setiap permintaan JHT, peserta harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 BPJS Ketenagakerjaan ke kantor BPJSTK setempat dengan menyertakan:
    • Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli
    • Fotokopi KTP atau SIM 
    • Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial
    • Fotokopi surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
    • Surat pernyataan belum bekerja lagi
    • Fotokopi KK (Kartu Keluarga)
    • Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
    • Fotokopi Paspor
    • Fotokopi VISA
    • Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
    • Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri Sipil/POLRI/ABRI

Program BPJS Ketenagakerjaan dan Peruntukannya

Pada dasarnya, seluruh program BPJSTK diperuntukkan bagi semua kategori pekerja. Namun, ada perbedaan besaran iuran yang dikenakan tergantung pada kategori masing-masing seperti yang sudah dijelaskan di atas. 

  • Program BPJS Ketenagakerjaan buat Penerima Upah
    Pekerja penerima upah akan mendapatkan manfaat berupa program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
  • Program BPJS Ketenagakerjaan buat Bukan Penerima Upah
    Pekerja bukan penerima upah atau yang membayar iuran secara mandiri akan mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.
  • Program BPJS Ketenagakerjaan buat Pekerja Jasa Konstruksi
    Sementara itu, bagi pekerja di jasa konstruksi akan menerima manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian karena sifat pekerjaannya yang berdasarkan proyek.
  • Program BPJS Ketenagakerjaan buat Pekerja Migran
    Pekerja migran yang terdaftar sebagai peserta BPJSTK akan mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua sama halnya dengan pekerja Bukan Penerima Upah.

Ada banyak manfaat yang akan kamu dapatkan dari program BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari santunan hingga jaminan berupa beasiswa. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar jadi peserta BPJTK sekarang juga.