Selain Pajak Penghasilan Pasal 21, Masih Ada 4 Pasal PPh Lain

Pajak penghasilan

Bicara soal pajak penghasilan atau PPh sering kali cuma identik dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Padahal sebetulnya, PPh gak cuma satu pasal itu aja. Ada beberapa pasal lainnya.

Kenapa penting buat tahu soal ini? Salah satu alasannya adalah kamu membayar pajak sesuai dengan pekerjaan dan usaha kamu.

Berikut penjelasan mengenai pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 29 serta pasal 25. Namun, sebelum membahas jenis-jenis pajak tersebut, ada baiknya untuk menyimak pengertian pajak penghasilan (PPh) dulu.

Apa itu pajak penghasilan (PPh)?

Kantor Pelayanan Pajak
Buat EFIN kalau hendak melaporkan PPh yang telah dibayar

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibayar Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. 

Penghasilan yang dikenakan pajak ini berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Selain gaji,  penghasilan yang kena pajak bisa berupa laba usaha, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Ini subjek pajak dan objek pajak penghasilan (PPh)

Penerima upah menjadi subjek pajak PPh
Penerima upah menjadi subjek pajak PPh

Segala hal terkait pajak penghasilan (PPh) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini adalah hasil revisi dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Dalam undang-undang tersebut, mereka yang menjadi Subjek Pajak PPh adalah:

  • orang pribadi,
  • warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,
  • badan, dan
  • bentuk usaha tetap.

Subjek pajak tersebut nantinya dibagi menjadi: Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.

Sementara Objek Pajak dalam UU PPh adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Objek pajak penghasilan ini meliputi:

  • Gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan lainnya.
  • Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
  • Laba usaha.
  • Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak.
  • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
  • Dividen.
  • Royalti.
  • Sewa dan penghasilan lain.
  • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
  • Keuntungan karena pembebasan utang.
  • Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
  • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  • Premi asuransi.
  • Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan.
  • Tambahan kekayaan neto.
  • Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
  • Imbalan bunga.
  • Surplus Bank Indonesia.

Ini gak termasuk subjek pajak penghasilan

Namun, ada pengecualian bagi mereka buat membayar pajak penghasilan. Berikut ini adalah mereka yang gak termasuk subjek PPh.

  • Kantor perwakilan negara asing. 
  • Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
  • Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 
    • Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 
    • Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain buat mendapat penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman ke pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 
  • pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan gak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain buat mendapat penghasilan dari Indonesia.

Ini gak termasuk objek pajak penghasilan

Begitu juga dengan objek pajak. Undang-undang menyebut beberapa hal yang gak termasuk objek pajak PPh. Berikut ini daftarnya.

  • Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat.
  • Harta hibahan.
  • Warisan.
  • Harta termasuk setoran tunai.
  • Penggantian atau imbalan terkait pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
  • Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi.
  • Dividen atau bagian laba.
  • Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun.
  • Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer.
  • Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura.
  • Beasiswa.
  • Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba.
  • Bantuan atau santunan.

Jenis-jenis pajak penghasilan (PPh)

Jenis-jenis PPh
Jenis-jenis pajak penghasilan atau PPh

Kamu selama ini mungkin tahunya pajak penghasilan itu cuma PPh Pasal 21. Padahal, jenis-jenis pajak PPh lebih dari itu lho. Berikut ini daftarnya seperti yang tercantum dalam UU No. 36 Tahun 2008.

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Ini nih salah satu pasal yang gak gitu asing bagi kebanyakan orang, khususnya buat kamu yang berstatus sebagai karyawan maupun freelancer.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau sering disebut PPh 21 adalah salah satu wajib pajak yang diberlakukan pada penghasilan tertentu.

Penghasilan tersebut mencakup upah, gaji, tunjangan, dan honorarium serta beberapa pembayaran lain. Pembayaran tersebut berlaku pada objek yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Tanya Ahli Hukum Lifepal
Tanya Ahli Hukum Lifepal

Aturan tersebut tertera pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Secara singkat, mereka yang termasuk sebagai peserta PPh 21 adalah pegawai maupun bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon serta ahli warisnya, serta anggota dewan komisaris, peserta kegiatan dan juga mantan pekerja.

Kalau kamu pengin tahu daftar peserta wajib pajak pasal 21 ini lebih lengkap, kamu bisa buka dokumen mengenai PPh 21 di laman Pajak.go.id.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Ada pula pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22. Pasal ini memberlakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada badan usaha tertentu. Badan usaha ini bisa dari pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor dan impor serta re-impor.

Beda dengan PPh 21 yang cuma dikenakan pada penghasilan aja, yang jadi objek pajak di pasal 22 ini adalah barang yang dianggap “menguntungkan”. Hal ini tertera pada Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008.

Maksudnya “menguntungkan” tersebut adalah bila barang tersebut menguntungkan bagi penjual maupun pembeli.

Sementara itu, subjek pemungut pajak pasal 22 ini adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan selain yang udah dipotong oleh PPh 21.

Bila PPh 21 dikenakan pada pegawai dan bukan pegawai, maka PPh 23 diperuntukkan bagi mereka yang dapat modal, jasa, hadiah, serta penghargaan.

Adapun tarif PPh 23 diberlakukan pada dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan. Potongannya sebesar 15 persen.

4. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak penghasilan pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum pada SPT Tahunan. PPh ini harus udah dilunasi sebelum SPT Tahunan dikeluarkan. Jadi, beda dengan pajak penghasilan lainnya, pajak ini dibayarkan setahun sekali aja.

5. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 ini adalah pajak penghasilan yang pembayarannya dilakukan dengan sistem angsuran. Tujuannya buat meringankan wajib pajak buat membayar pajak tahunannya.

Bila terlambat bayar PPh 25, maka bakal dikenakan denda sebesar dua persen per bulan.

Cukup banyak pajak penghasilan yang ternyata harus dibayarkan, ya? Apa sih manfaat pembayaran pajak tersebut?

Perlu kamu tahu kalau pembayaran pajak membawa banyak manfaat. Emang sih gak langsung terasa. Berikut beberapa manfaat bila kamu bayar pajak secara teratur.

Tanya Ahli Hukum Lifepal
Tanya Ahli Hukum Lifepal
  • Pajak bakal digunakan oleh pemerintah buat pembangunan sarana umum, misalnya infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian, pembangunan fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan lainnya.
  • Pajak juga digunakan buat pertahanan dan keamanan negeri. Misalnya buat senjata, bangunan, dan perumahan serta gaji tentara.
  • Pajak juga digunakan buat subsidi bahan bakar minyak dan subsidi pangan.
  • Pajak dimanfaatkan juga buat pelestarian budaya dan lingkungan.
  • Dana Pemilu dan transportasi massal dan lainnya ditanggung oleh pajak.

Tarif pajak penghasilan (PPh)

Tarif pajak penghasilan
Hitung tarif pajak penghasilan

Besaran pajak yang kamu bayarkan tiap tahunnya tergantung dari besaran tarif pajak PPh yang berlaku. Menurut UU No. 36 Tahun 2008, segini besaran tarif PPh.

Buat Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

  • Penghasilan kena pajak hingga Rp 50 juta: 5 persen.
  • Penghasilan kena pajak > Rp 50 juta – Rp 250 juta: 15 persen.
  • Penghasilan kena pajak > Rp 250 juta – Rp 500 juta: 25 persen.
  • Penghasilan kena pajak > Rp 500 juta: 30 persen.

Buat Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tarif pajaknya sebesar 28 persen.

Itu tadi informasi seputar pajak penghasilan atau PPh selain PPh Pasal 21. Dengan memahami kewajiban pajak sesuai dengan peran masing-masing, jangan lupa untuk membayar pajak dan melaporkannya tiap tahun ya! 

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →