Mengenal SPPT PBB, Fungsi, dan Cara Mendapatkannya

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT PBB

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT PBB adalah surat yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak.

Pengertian SPPT PBB tersebut termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan tentang SPPT PBB ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Biasanya dokumen SPPT PBB dikeluarkan bersamaan dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta sertifikat tanah atau bangunan. 

Apakah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB itu penting? Tentu saja, apalagi jika kamu sudah memiliki rumah sendiri di mana harus membayar pajak PBB. 

Biar makin jelas, simak penjelasan hingga cara mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB berikut ini.

Dasar hukum SPPT PBB

Peraturan tentang SPPT PBB sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan bangunan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan bangunan sudah diatur mengenai mana saja Objek Pajak yang terkena Pajak Bumi dan Bangunan serta mana saja Objek Pajak yang tidak terkena Pajak Bumi dan Bangunan.

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1, berikut Objek Pajak yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan:

  • Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
  • Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
  • Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  • Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  • Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Jadi, selain objek pajak di atas, maka setiap bangunan atau tanah wajib dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dijelaskan secara mendetail dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut memuat beberapa poin penting, yaitu:

  • Pengertian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Penggunaan formulir kertas buat SPPT PBB.
  • Informasi yang termuat dalam formulir SPPT.

Fungsi dan manfaat SPPT PBB

Perlu dibedakan jika Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB bukanlah alat bukti kepemilikan objek pajak. 

Namun, memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB bisa membantu saat terjadi sengketa lahan atau bangunan dengan beberapa pihak.

Sebab orang yang namanya tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tersebut yang paling kuat posisi hukumnya.

Tanya Ahli Hukum Lifepal
Tanya Ahli Hukum Lifepal

Berikut beberapa fungsi dan manfaat lain dari SPPT PBB.

  • Menjaga dan melindungi aset saat proses pengumpulan dokumen lengkap
  • Menjadi kunci untuk melindungi dari terjadinya penipuan dan rebutan hak milik tanah dan bangunan
  • Surat yang menunjukkan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh seseorang pada negara. 

Cara mendapatkan SPPT PBB

  • Daftarkan objek pajak milik kamu dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya sesuai dengan lokasi rumah atau tanah milikmu.
  • Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) di KPP dan KP2KP.
  • Menyerahkan pada petugas dan kamu cukup menunggu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dikirimkan. Biasanya SPPT dikirimkan ke pihak kelurahan atau RT.
  • Informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Kring Pajak di 500200.

Cara mendapatkan SPPT PBB secara online

Jika kamu sibuk dan nggak ada waktu, kamu bisa mendapatkan SPPT PBB secara online.

  • Membuka website https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt jika kamu berdomisili di Jakarta dan klik tombol Daftar eSPPT PBB.
  • Mengisi data diri seperti Nama, NIK, NPWP, alamat, nomor HP, data verifikasi seperti NOP PBB-P2, Nama Wajib Pajak seperti tertera dalam SPPT, Luas Bumi, Luas Bangunan, dan Jumlah PBB-P2 yang harus dibayarkan tahun lalu, seperti tertera dalam SPPT
  • Akan dilakukan verifikasi data dan kamu akan menerima email berupa file SPPT serta password untuk membuka file tersebut
  • Kamu bisa langsung membukanya dan bisa langsung melakukan pembayaran dengan QRIS atau channel lainnya

Contoh SPPT PBB

Berikut ini adalah contoh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang termuat dalam gambar.

Contoh SPPT PBB

Hidup keluarga pasti terjamin setelah kamu tinggalkan berkat benefit asuransi jiwa hingga Rp1,5 miliar.

Denda tidak memiliki SPPT PBB

Setelah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB sebaiknya langsung membayarnya dan jangan ditunda. Sebab, jika telat membayar akan mendapatkan denda yang jumlahnya nggak sedikit. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 besaran denda PBB yakni 2% setiap bulannya. 

Denda ini akan dihitung dari saat jatuh tempo hingga tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

Tanya Ahli Hukum Lifepal
Tanya Ahli Hukum Lifepal

Berikut contoh perhitungan denda untuk PBB:

Ibu Tya diharuskan membayar PBB sebesar Rp500 ribu. Namun karena ada beberapa hal, ia telat membayar dan mendapatkan denda sebesar 2%.

Rp500.000 x 2% = Rp10.000

Jika terus tidak langsung membayar hingga 1 tahun, denda akan semakin bertambah yakni sebesar Rp120.000.

Meskipun kecil hanya Rp10.000 saja, jika dibiarkan menumpuk, denda akan semakin besar dan bisa mencapai nilai jutaan. Jadi, jangan sampai telat membayar ya! 

Tanya Ahli Hukum Lifepal
Tanya Ahli Hukum Lifepal

Cara cek tagihan PBB online

Berikut ini cara cek tagihan PBB secara online berbagai kota besar di Indonesia.

Cek tagihan PBB online Jakarta

Langkah-langkah cek tagihan PBB online Jakarta adalah sebagai berikut.

  • Buka bprd.jakarta.go.id.
  • Cari menu Informasi SPPT PBB untuk melakukan pencarian SPPT PBB dan klik Cari.
  • Masukkan NOP PBB-P2 (Sesuai SPPT) dan NIK E-KTP Pengguna.
  • Pilih Cari.

Cek tagihan PBB online Bekasi

Jika domisili kamu di Bekasi, maka kamu bisa mengecek tagihan PBB secara online dengan cara ini:

  • Download aplikasi ‘Info Pajak PBB Kota Bekasi’ di Play Store
  • Kamu bisa langsung mengetahui tagihan PBB dengan memasukkan nomor objek pajak yang terdaftar

Cek tagihan PBB online Bogor

Layanan untuk mengecek tagihan PBB disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, berikut caranya

  • Download aplikasi iPBB di Play Store
  • Masuk aplikasi dan masukkan nomor objek pajak atau NOP
  • Informasi tagihan langsung keluar dan kamu bisa langsung membayarnya

Cek tagihan PBB online Kota Depok

Di Depok, Badan Keuangan Daerah Kota Depok menyediakan layanan online untuk tagihan PBB, berikut cara-caranya:

  • Buka website https://pbb-bphtb.depok.go.id/
  • Pilih BPHTB dan E-PBB
  • Pilih pengecekan PBB
  • Masukan nomor objek pajak dan kamu bisa melihat tagihan PBB kamu

Cek tagihan PBB online Kota Surabaya

Kota Surabaya juga sudah menyediakan layanan online untuk cek PBB Online, begini caranya:

  • Buka laman https://bpkpd.surabaya.go.id/
  • Pilih menu PBB untuk mengetahui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB
  • Pilih info tagihan PBB
  • Masukan nomor objek pajak dan klik cari data
  • Akan keluar tagihan PBB kamu dan kamu bisa langsung membayarnya

Cek tagihan PBB online Tangerang

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang juga memberikan layanan untuk cek tagihan PBB online. Berikut langkah-langkahnya:

  • Download iPBB Kabupaten Tangerang di Play Store
  • Login dan masukkan nomor objek pajak yang terdaftar
  • Ada juga aplikasi Sistem Informasi Cetak PBB Online Terpadu (Si Cepot)
  • Dengan aplikasi Si Cepot, kamu bisa melakukan pengecekan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB dan mencetak sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB

Untuk mengetahui informasi cek tagihan PBB online lebih banyak lagi, kamu bisa baca di artikel Cek PBB Online Jakarta dan Kota Lain [Pencarian SPPT PBB].

Buat kamu yang mau tahu lebih banyak tentang topik finansial? Lihat pertanyaan populer seputar finansial di Tanya Lifepal.

Tanya jawab seputar SPPT PBB

SPPT PBB adalah dokumen yang berisi pemberitahuan soal besarnya utang atas PBB yang harus kamu lunasi pada waktu yang sudah ditentukan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB akan dikirimkan oleh pihak KPP dan KP2KP melalui kelurahan atau RT tempat tinggalmu.

Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB adalah pungutan atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

STTS (Surat Tanda Terima Setoran) adalah bukti pembayaran PBB yang sah. Kamu akan mendapatkannya saat membayar PBB secara langsung.

  1. Datang ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar untuk mengurus STTS yang hilang.
  2. Pihak KPP akan meminta kamu membuat surat pernyataan hilang atau bisa membuat surat permintaan secara tertulis untuk meminta salinan (copy) STTS yang hilang.
  3. Ajukan surat tersebut pada KPP untuk mendapatkan persetujuannya.
  4. Setelah disetujui, pihak KPP akan melegalisir bukti dan membuat salinan rangkap dua, yakni untuk kamu dan pihak KPP.

 

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →