Syarat dan Cara Membuat Surat Keterangan Domisili Online

Surat Keterangan Domisili atau surat domisili

Jika kamu berasal dari luar daerah dan ingin membuka rekening, salah satu persyaratan yang diminta oleh bank adalah surat keterangan domisili atau surat domisili.

Surat domisili ini memiliki banyak kegunaan, lantas bagaimana cara membuat dokumen yang satu ini? 

Kepemilikan surat ini menjadi prasyarat bagi mereka yang tidak menetap di daerah tersebut atau memiliki surat keterangan tempat tinggal di daerah lain.

Umumnya, para pendatang terutama di ibu kota DKI Jakarta wajib memilikinya. 

Surat ini dapat digunakan tidak hanya untuk mengurus pembukaan rekening bank saja, tetapi untuk pengurusan dokumen pernikahan, melamar pekerjaan, hingga pendaftaran sekolah anak juga. 

Surat keterangan domisili atau SKD adalah surat pernyataan dari pejabat yang berwenang sebagai bukti bahwa pendatang telah melapor dan memiliki tempat tinggal tetap.

Surat domisili juga dibutuhkan oleh perusahaan sebagai syarat dokumen untuk mengurus pajak dan izin lainnya. 

Selain memiliki surat keterangan domisili, kamu juga perlu mempunyai asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan akan memberikan proteksi keuangan lantaran biaya pengeluaran rumah sakit yang cukup besar.

Dengan memanfaatkan asuransi kesehatan, biaya medis kamu akan ditanggung oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk.

Beberapa fungsi dan manfaat surat keterangan domisili

SKD sebenarnya bisa menjadi pengganti surat keterangan pindah. Surat ini dibutuhkan untuk mengurus beasiswa, mengurus NPWP, pendaftaran sekolah, melamar kerja, mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan berbagai syarat administratif lainnya.

Sedangkan bagi pemerintah, SKD berguna sebagai pendukung upaya pemetaan di area mana saja para pendatang terkonsentrasi.

Pemerintah juga bisa melakukan zonasi terutama untuk perusahaan-perusahaan baru melalui Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).

Surat domisili bersifat wajib berdasarkan pasal 15 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan yang dijadikan sebagai landasan hukumnya.

Setiap pendatang wajib mengurus surat keterangan pindah atau surat domisili kepada instansi yang berwenang dalam hal ini kantor kepala desa atau kantor kelurahan.  

Syarat membuat surat keterangan domisili (SKD)

Membuat surat domisili sangat mudah dan bisa diurus sendiri tanpa harus menggunakan calo.

Umumnya, kita yang menyiapkan semua berkas persyaratan dan menyerahkannya secara langsung ke kantor dinas kependudukan terkait.

Adapun beberapa persyaratan dokumen yang perlu disiapkan, antara lain:

  1. Surat permohonan dokumen dan data di atas materai Rp6.000.
  2. Melampirkan KTP dan kartu keluarga.
  3. Surat pengantar dari RT dan RW.
  4. Surat kuasa jika pengurusan diwakilkan dengan materai Rp6.000.
  5. Pas foto 3×4 sebanyak satu lembar. 

[Baca: Lindungi Masa Depan Pasangan dan Anak dengan Memiliki Proteksi hingga Rp2,5 Miliar]

Panduan membuat surat domisili

Langkah mengurus surat domisili bisa dilakukan dengan mudah tanpa dipungut biaya sama sekali.

SKD berlaku selama enam bulan dan dapat diperbaharui kapan saja. Berikut adalah langkah-langkahnya:

  1. Mendatangi rumah RT dan rumah RW untuk mendapatkan surat pengantar ke kelurahan.
  2. Mendatangi kantor kelurahan berbekal surat pengantar RT/RW.
  3. Mengajukan permohonan surat domisili kepada petugas.
  4. Petugas akan memeriksa semua persyaratan.
  5. Jika sudah lengkap, petugas akan memproses penerbitan surat domisili.
  6. Petugas akan memberikan surat domisili.

Jika membutuhkan surat domisili lebih dari satu lembar, kita perlu menyiapkan persyaratan secara rangkap sesuai dengan jumlah surat domisili yang dibutuhkan.

Tips membuat surat domisili

Surat domisili sangat penting bagi seorang pendatang, apalagi sudah ada landasan hukum tentang kewajiban memilikinya.

Untuk memudahkan proses pengurusan, berikut adalah beberapa tips yang bisa disimak.

  1. Surat pengantar dari RT dan RW bisa diurus sore atau malam hari jika kamu bekerja pada siang harinya atau pada saat akhir pekan.
  2. Pengurusan surat keterangan domisili harus dilakukan pada jam operasional.
  3. Kantor kelurahan umumnya sudah buka pada pukul 08.00 WIB.
  4. Surat domisili bisa ditunggu asalkan persyaratan sudah lengkap.
  5. Tidak ada pungutan biaya kecuali sukarela terutama untuk RT dan RW.
  6. Perpanjangan surat domisili sebaiknya diurus 14 hari sebelum jatuh tempo.

Contoh surat keterangan domisili

Surat domisili biasanya memiliki kop resmi sesuai dengan pemerintah daerah yang menerbitkan.

Isinya berupa identitas pendatang serta alamat yang ditempati. Berikut adalah contoh surat keterangan domisili.

KELURAHAN PONDOK BENDA

KECAMATAN PAMULANG

TANGERANG SELATAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI

No. 999/SKD/IV/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, menerangkan bahwa :

Nama : Fatimah

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl Lahir : Bandung/20/09/1991

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Perkawinan : Menikah

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang

Nama tersebut adalah benar berdomisili di Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai syarat membuat KTP dan Kartu Keluarga.

Tangerang Selatan, 29 Agustus 2019.

Lurah Pondok Benda,

Ridwan Hamish

[Baca: Antisipasi Susahnya Gunakan BPJS dengan Proteksi Kesehatan dengan Premi dari Rp150 Ribu]

Cara membuat surat keterangan domisili online khusus DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta menyediakan layanan pembuatan surat keterangan domisili online. Namun, layanan ini ditujukan buat perusahaan yang butuh surat tersebut.

Layanan pembuatan SKD dibagi menjadi dua tipe izin, yaitu Baru dan Perpanjangan.

Berikut ini cara membuat surat keterangan domisili perusahaan secara online di DKI Jakarta.

  • Buka pelayanan.jakarta.go.id/izin-terlaris/skdp.
  • Di kolom Perorangan/ Perusahaan, pilih Perusahaan (untuk Perorangan belum tersedia).
  • Di kolom Tipe Izin, pilih Baru atau Perpanjangan sesuai keperluan.
  • Untuk pembuatan baru, silakan persiapkan syarat-syarat, seperti:
    • Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data di atas kertas bermaterai Rp6.000
    • WNI: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (fotokopi)
    • WNA : Kartu Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor (fotokopi)
    • Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa (kalau dikuasakan).
    • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang jika ada) (fotokopi).
    • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan Kemenkunham (jika PT dan Yayasan), Kementerian (jika Koperasi), dan Pengadilan Negeri (jika CV).
    • NPWP Badan Hukum/NPWP Perorangan (fotokopi).
    • Foto lokasi perusahaan (tampak dalam dan tampak luar).
    • Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.
    • Bukti Kepemilikan Tanah jika milik pribadi: Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB). Bila bukan atas nama pemohon, lampirkan data pendukung.
    • Bukti Kepemilikan Tanah jika tanah atau bangunan disewa Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang
      menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (Fotokopi).

Pertanyaan-pertanyaan seputar surat keterangan domisili

Surat keterangan domisili (SKD) adalah surat pernyataan dari pejabat yang berwenang untuk menyatakan domisili seseorang atau badan usaha.

Berikut ini cara membuat surat keterangan domisili.

  • Persiapkan Surat permohonan dokumen dan data di atas materai Rp6.000, KTP, kartu keluarga, surat pengantar dari RT dan RW, surat kuasa jika pengurusan diwakilkan dengan materai Rp6.000, pas foto 3x4 sebanyak satu lembar.
  • Datangi RT dan rumah RW untuk mendapatkan surat pengantar ke kelurahan.
  • Datangi kantor kelurahan dengan membawa surat pengantar RT/RW.
  • Ajukan permohonan surat domisili ke petugas.
  • Petugas akan memeriksa semua persyaratan.
  • Jika sudah lengkap, petugas akan memproses penerbitan surat domisili.
  • Petugas akan memberikan surat domisili.

SKD untuk perorangan dikeluarkan pejabat yang berwenang dalam hal ini kelurahan.

Sementara SKD untuk badan usaha dikeluarkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap provinsi.

Contohnya, di DKI Jakarta dikeluarkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta.

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →