Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Bisnis yang Tepat

franchise minimarket di indonesia

Surat perjanjian dalam hubungan bisnis sangatlah penting sebagaimana di dalamnya terkandung hal-hal yang disetujui (dan yang tidak), syarat dan ketentuan, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait. 

Saling percaya adalah fondasi yang bagus untuk menjalin bisnis, namun jika hanya sebatas kesepakatan lewat lisan, tentu masih banyak kelemahannya. Misalnya, salah satu pihak lupa dengan kewajibannya atau malah ada istilah-istilah tertentu yang justru tidak dipahami dengan baik. 

Nah, dalam surat perjanjian bisnis, istilah-istilah penting juga akan dibahas guna menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. 

Ketika berencana membangun bisnis dengan teman, surat perjanjian mungkin terasa berlebihan dan mengesankan ketidakpercayaan, bukan? Tapi nyatanya dengan menetapkan batasan-batasan formal, hubungan bisnis justru akan menjadi lebih baik. 

Dengan begitu pula akan memberikan kita ketenangan bahwa sektor-sektor tertentu pada bisnis telah dipercayakan kepada rekan dan kita sendiri fokus pada tugas sendiri sehingga memberi kebebasan pada masing-masing pihak untuk berkontribusi. 

Poin-Poin Penting dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bisnis

Allianz Easy

Melihat dari manfaat dan juga isi surat perjanjian di atas, kita tentu sudah dapat menggambarkan poin apa saja yang harus dimasukkan dalam surat perjanjian. 

Tapi kalau masih bingung, poin-poin surat perjanjian berikut ini bisa jadi bahan pertimbangan saat menyusun rancangan surat perjanjian.

  1. Sebutkan syarat dan ketentuan dalam hubungan bisnis dengan jelas.
  2. Masukkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bekerja sama dalam perjanjian tersebut.
  3. Jika ada, jabarkan komoditas usaha di dalam surat perjanjian, misalkan jika berbisnis dalam bidang penanaman modal. Jika demikian, jumlah modal yang disetorkan pun wajib dijelaskan.
  4. Konsekuensi yang akan diterima jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

Jika sudah terkumpul semua poin di atas, maka saatnya kita membuat outline dari surat perjanjian. 

Menyusun Outline Surat Perjanjian Bisnis

Tabungan biasa dan pendidikan

Menyusun outline surat perjanjian baru bisa dilakukan setelah kita menentukan hak dan kewajiban dari tiap pihak terkait. Berikut poin-poin yang dapat kita jadikan pedoman dalam penyusunan outline.

  1. Heading atau judul surat perjanjian.
  2. Deskripsi dan/atau tujuan dari surat perjanjian (contoh: jasa berupa penyedia barang, kerjasama penanaman modal).
  3. Pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama beserta kewajiban masing-masing.
  4. Wilayah perjanjian tersebut berlaku. 
  5. Definisi dari istilah-istilah penting yang sering muncul dalam surat perjanjian.
  6. Periode atau masa berlaku surat perjanjian.
  7. Komoditi perjanjian (jika berupa jasa penyediaan barang, maka berisi juga harga per item, jumlah order, dan lain sebagainya).
  8. Ketentuan lain terkait komoditas di dalam surat perjanjian, contohnya penyesuaian harga dalam bentuk diskon.
  9. Tenggat waktu pembayaran atau penyetoran modal jika merusak kerjasama penanaman modal.
  10. Poin kesepakatan jika ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian. 
  11. Poin kesepakatan untuk negosiasi ulang atau pembaharuan surat perjanjian. 
  12. Peraturan yang berlaku sebagai dasar kekuatan hukum surat perjanjian.
  13. Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat dalam surat perjanjian dan saksi-saksi dalam penandatanganan surat perjanjian.

Tips Menyusun Surat Perjanjian Bisnis

Selain fokus kepada poin-poin dan outline di atas, kita dapat memanfaatkan template yang banyak tersedia dalam software dokumen berbasis digital juga, seperti Microsoft Word, Google Document, atau WordPress. 

Dalam pengetikan surat perjanjian, gunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca, misalnya Times New Roman dengan ukuran 12px. 

Jangan lupa, mengirimkan rancangan kesepakatan kepada pihak-pihak utama yang terkait dalam kesempatan tersebut agar dapat memahaminya terlebih dahulu dan memberikan masukan yang bermanfaat sebelum ditandatangani.

Bantuan ahli hukum resmi, seperti pengacara, kadang juga dibutuhkan. Namun akan lebih baik jika rancangan surat perjanjian ini telah disusun sebelum mendatangkan pengacara. 

Tujuan utamanya adalah untuk menghemat biaya, tetapi alasan lainnya adalah pengacara bertanggung jawab dan dapat memberi masukan atas hal-hal yang bersifat hukum demi menunjang keamanan pada aspek operasional hubungan kerjasama bisnis. 

Kecuali jika rancangan tersebut memang memerlukan masukan dan keabsahan hukum, maka tidak masalah jika meminta bantuan pengacara secepatnya. 

Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Bisnis

Akibat kecelakaan

Sebagai referensi kita dalam memahami surat perjanjian resmi, Lifepal berikan dua contoh yang benar.

Contoh 1: Surat perjanjian usaha dagang

Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Pada hari ini  30 November 2019 (Tiga Puluh November Dua Ribu Sembilan Belas) telah diadakan perjanjian kerjasama usaha Bimbingan Belajar antara;
Nama : Tempat/ Tanggal lahir :Jenis kelamin :Agama :Alamat :
Yang disebut sebagai Pihak Pertama.
Sepakat bekerjasama dengan,
Nama :Tempat/ Tanggal lahir :Jenis Kelamin :Agama :Alamat :
Selanjutnya disebut pihak kedua. 
Isi kesepakatan kerjasama
Pasal 1
PERMODALAN
Bahwa Pihak Pertama dan Kedua telah sepakat untuk membangun usaha [nama usaha] dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 200.000.000 juta (Dua Ratus Juta Rupiah).
Pasal 2
PEMBAGIAN MODAL
Bahwa modal yang disebutkan pada Pasal 1, dibagi dengan jumlah persentase 50:50, atau sebesar Rp 100.000.000 [Seratus Juta Rupiah]. Dan modal tersebut wajib disetorkan pada Pihak Pertama, untuk selanjutnya akan disimpan pada rekening atas nama Bimbingan Belajar.
Pasal 3
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Ayat 1
Bahwa keuntungan dari usaha ini akan dibagi dengan persentase sama, yaitu 50:50, dihitung dari keuntungan bersih yang diperoleh.
Ayat 2
Keuntungan seperti disebutkan pada ayat 1, akan mulai dibagikan sekurang-kurangnya setelah usaha melewati waktu 1 tahun, atau jika telah mencapai BEP 200 persen.
Pasal 4
PENGEMBALIAN MODAL
Apabila jumlah modal liquid dari usaha telah melebihi modal awal (paling sedikit tiga kali jumlah modal awal), maka modal awal akan dikembalikan kembali kepada masing-masing pihak dengan jumlah yang sama besar, sejumlah modal yang disetorkan pada awal pendirian usaha.
Pasal 5
PELANGGARAN
Kedua belah pihak tidak boleh melakukanPenyelinapan uangMengubah nota pembelian demi keuntungan pribadiMembagikan informasi perusahaan kepada pihak ketigaMenggunakan aset perusahaan sebagai jaminan hutang pribadiMembuat keputusan terkait usaha, tanpa kesepakatan bersama

Pasal 6
PEMBATALAN KESEPAKATAN

Jika salah satu pihak melakukan pelanggaran seperti disebutkan pada pasal 5, maka perjanjian atau kesepakatan kerjasama ini akan batal. Dan pihak yang melakukan pelanggaran harus mengembalikan modal pada pihak yang dirugikan, dan mengganti kerugian yang timbul. 
Pasal 7
KEGAGALAN USAHA
Telah disepakati bersama jika usaha mengalami kebangkrutan maka kerugian akan ditanggung bersama; yaitu antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 
Pasal 8
PENYELESAIAN SENGKETA
Dalam hal terjadi sengketa, terkait pelaksanaan surat perjanjian ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 
Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persoalan akan diselesaikan secara hukum, melalui pengadilan negeri Tangerang.
Pasal 9
PENUTUP
Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan dasar kesepakatan kedua belah pihak, serta dibuat rangkap dua, diatas materai Rp 6000,-, yang setiap lembarnya akan dipegang oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sebagai bukti kesepakatan kerjasama usaha [nama usaha].
Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, di depan saksi-saksi, dan dilakukan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa tekanan dari siapapun. 
Selanjutnya surat perjanjian ini memiliki fungsi dan kegunaan yang sama tanpa membedakan antara Pihak kesatu dan Pihak Kedua. 

Tangerang, 30 November 2019

Pihak Pertama Pihak Kedua

Saksi I Saksi II

Contoh 2: Surat perjanjian kerjasama jasa

Berikut ini contoh surat perjanjian penyediaan jasa dekorasi event sebuah instansi.

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA JASA

Pembuatan Dekorasi Acara Temu Kangen SMP Negeri Temanggung
 
Pada hari ini, Senin, 2 Desember 2019 (Dua Desember Dua Ribu Sembilan Belas), telah disetujui adanya perjanjian kerjasama dekorasi acara Temu Kangen SMP Negeri Temanggung, di Pendopo Karisedenan, oleh dan antara:
Nama               : Tustiana Alamat             : JampirosoJabatan             : Pemilik Usaha Dekorasi Radia
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekorasi Radia
dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
Nama               : Slamet RaharjoAlamat             : PanjangsariJabatan             : Ketua Panitia Temu Kangen SMP Temanggung
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Temu Kangen SMP Temanggung, dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
Bahwa Pihak Pertama adalah Event Organizer yang akan menghias (mendekorasi) Pendopo Karisedenan, yang digunakan sebagai tempat acara silaturahmi Alumni SMPN Temanggung.Pengerjaan dekorasi akan dilakukan pada Sabtu 14 Desember 2019 (Empat Belas Desember Dua Ribu Sembilan Belas) jam 8 pagi hingga selesai, sesuai dengan model Klasik, seperti yang telah disepakati. 

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
MAKSUD
Pihak Kedua bermaksud menggunakan jasa dekorasi Pihak Pertama pada acara Temu Kangen SMP Negeri Temanggung, dengan memilih model Klasik yang dengan detail dekorasi berupa Set dekorasi panggungSet dekorasi taman di depan gedungSet dekorasi tambahan di tengah aula dan meja untuk jamuan prasmananSet hiasan kursi tamu khusus
Pasal 2
WAKTU KEGIATAN
Acara Temu Kangen akan dilaksanakan pada Minggu, 15 Desember 2019 (Lima Belas Desember Dua Ribu Sembilan Belas) dimulai pada pukul 10.00 WIB 
Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Pihak pertama bertanggung jawab atas dekorasi pada acara silaturahmi yang diselenggarakan di tempat Pihak Kedua.
Pihak Pertama menyediakan seluruh perlengkapan dekorasi seperti bunga, backdrop, tenda, kursi dan semua yang diperlukan untuk keperluan dekorasi seperti disebutkan pada pasal 1. 
Pihak pertama wajib menyelesaikan pekerjaannya maksimal 10 jam sebelum acara dimulai, dan wajib membongkar dekorasi maksimal 10 jam setelah acara. 
Pihak pertama wajib menyediakan semua perlengkapan dekorasi sesuai dengan kesepakatan pada pasal 1. 
Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tempat acara dan memberi keleluasan pada Pihak Pertama untuk melakukan pekerjaannya. 
Pihak Kedua wajib membayar down payment selambat-lambatnya dua hari sebelum pekerjaan dekorasi mulai dilakukan, sebesar 3 persen dari biaya yang disepakati. Dan membayar sisa pembayaran selambat-lambatnya satu minggu setelah pekerjaan dilakukan.  
Pasal 5
B  I A  Y A
Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa biaya seluruh pemakaian tempat acara beserta fasilitas-fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Pasal 6
PERUBAHAN
Surat perjanjian ini sekaligus menekankan bahwa perubahan model dekorasi tidak dapat dilakukan, jika pembayaran down payment telah dilakukan.  
Pasal 7
PEMBATALAN
Surat Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure (musibah yang terjadi secara tiba-tiba dan di luar kendali manusia), maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Pasal 8
FORCE MAJEURE
Force Majeure yang dimaksud dalam pasal 7 adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya acara, seperti bencana alam, kerusuhan, sabotase, blokade masyarakat, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan manusia.
Terhadap pembatalan akibat  Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.
Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
Apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai tidak membawa hasil, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain untuk menyelesaiakn perselisihan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum pada kantor pengadilan negeri setempat.
Pasal 10
PENUTUP
Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)  dan masing-masing dibubuhi, materai secukupnya. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kedua belah Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.
Dibuat di : TemanggungTanggal    : 1 Desember 2019
 
Pihak Pertama Pihak Kedua

Menandatangani sebuah kesepakatan melalui surat perjanjian kerjasama adalah bagian dari tradisi berbisnis secara profesional. Terlepas dari hubungan kekerabatan yang erat, meresmikan bentuk kerjasama di atas kertas justru menjadi perwujudan saling menjaga kepercayaan satu sama lain.

Jika menyikapi kondisi sebaliknya, yaitu kerjasama bisnis tanpa surat perjanjian, maka gambaran yang didapatkan adalah suasana kerja yang tidak diliputi dengan kesadaran bertanggung jawab dalam bertugas dan berkontribusi demi menunjang keberlangsungan usaha.

Jadi, jangan ragu lagi dalam mengajak rekan kita untuk berbisnis secara profesional mulai dari sekarang!

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →