Makna Tax Amnesty Serta Keuntungan bagi Negara dan Masyarakat

tax amnesty

Tax amnesty adalah kebijakan pemerintah dalam memberikan pengampunan atau penghapusan pajak terutang atas wajib pajak. 

Dengan kata lain, berkat kebijakan ini, wajib pajak dibebaskan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. Meski demikian, wajib pajak harus membuat surat pernyataan pengungkapan harta yang dimiliki dan membayar tebusan dalam nominal tertentu. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan penerimaan pajak kepada negara. 

Pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian utama selanjutnya sebagaimana masyarakat yang awalnya tidak taat pajak kini menjadi rutin melakukan pembayaran. Perlu juga diketahui bahwa pengungkapan harta wajib pajak bukan hanya di dalam negeri saja, melainkan semua harta di luar negeri pun harus dijelaskan kepada negara. 

Dasar hukum tax amnesty di Indonesia

Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 1 Juli 2016 memberikan pengesahan terkait pelaksanaan tax amnesty di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Sesuai dengan UU tax amnesty tersebut, ketentuan pelaksanaannya akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Walau Kementerian Keuangan yang mengeluarkan peraturan, namun tata cara pelaksanaanya akan ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui dua peraturan:

  • SE-30/PJ/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
  • PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

Tujuan pelaksanaan tax amnesty

Bukan hanya di Indonesia, tax amnesty atau amnesti pajak juga diberlakukan di beberapa negara, seperti Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat.

Terutama di Indonesia, ada tiga tujuan yang ingin digapai pemerintah di dalam pelaksanaannya. Tujuan yang pertama dikelompokkan dengan beberapa hal berikut. 

  • Mengerek likuiditas domestik.
  • Penurunan suku bunga perbankan.
  • Meningkatkan investasi.
  • Perbaikan nilai tukar rupiah melalui dorongan dari harta milik penerima tax amnesty

Tujuan yang kedua, pemerintah ingin mempercepat reformasi perpajakan sebagaimana banyak warga Indonesia yang menghindar menjadi wajib pajak

Tujuan yang ketiga, pemerintah ingin menambah penerimaan negara dari perpajakan. Setelah pajak meningkat, maka akan memberikan dampak ke banyak sektor.

Jenis-jenis tax amnesty

dokumen pajak

Seorang profesor terkemuka yang ahli di bidang perpajakan dan hukum bisnis dari Universitas Canterbury bernama Adrian Sawyer menyatakan terdapat lima jenis tax amnesty, yaitu:

1. Filling amnesty

Pengampunan pajak diberikan dengan cara menghapus sanksi atas wajib pajak yang terdaftar, tetapi tidak pernah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Pengampunan diberikan jika mereka bersedia mengisi dan melakukan pelaporan SPT.

2. Record-keeping amnesty

Pengampunan pajak diberikan dengan cara menghapus sanksi atas kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu. Pengampunan diberikan setelah wajib pajak dapat melakukan pemeliharaan dokumen perpajakan secara lebih baik. 

3. Revision amnesty

Jenis tax amnesty ini merupakan suatu kesempatan untuk melaporkan pajak tanpa dikenai sanksi atau pengurangan sanksi apa pun. Pengampunan ini memungkinkan wajib pajak untuk bersedia mengoreksi SPT terdahulu atau melaporkan SPT yang belum dibayarkan. 

Walau begitu, wajib pajak yang bersangkutan tidak secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan maupun penyidikan lanjutan.

4. Investigation amnesty

Pengampunan pajak yang ini lebih populer sebagaimana negara sepakat untuk tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan oleh wajib pajak pada tahun terkait. 

Meski begitu, terdapat sejumlah uang pengampunan yang harus dibayarkan jika menginginkan tax amnesty.

Pengampunan pajak ini juga menyepakati tidak akan ada tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan sebenarnya yang diperoleh wajib pajak.

5. Prosecution amnesty

Program pengampunan pajak yang diberikan atas wajib pajak yang pernah melanggar aturan Undang-Undang pajak. Sanksi akan dihapuskan ketika wajib pajak berhasil melunasi sejumlah kompensasi.

Manfaat Tax Amnesty dan dampak tidak mengikutinya

Tax amnesty telah selesai dilaksanakan dan sebagai hasilnya, lebih banyak wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang telah memperbaiki laporan harta kekayaannya. 

Setelah dilaporkan, wajib pajak diberi pengampunan sehingga mereka tidak harus membayarkan seluruh pajak yang terutang atas harta-harta yang telah dilaporkannya. Selain itu, mereka dibebaskan dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Paling tidak, wajib pajak hanya diminta untuk membayar sejumlah uang atau uang tebusan dengan ketentuan dan kesepakatan tertentu. Selanjutnya, keseluruhan pajak terutang yang seharusnya dibayar akan dihapus dan dianggap lunas.

Secara khusus, manfaat tax amnesty dibedakan atas dampaknya kepada negara dan masyarakat. Berikut penjelasannya.

Penerima 

Manfaat yang Didapatkan

Negara
  • Meningkatkan penerimaan negara saat ini dan masa mendatang.
  • Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Masyarakat
  • Penghapusan pajak atas harta-harta yang baru dilaporkan.
  • Penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
  • Tidak dikenai pemeriksaan dan penyidikan pajak.
  • Penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan pajak.
  • Data tax amnesty akan dijaga kerahasiaannya.
  • Pembebasan pajak penghasilan atas harta tambahan yang akan dibalik nama.
  • Memudahkan wajib pajak mengakses layanan perbankan.

Ketika wajib pajak tidak mengikuti program tax amnesty atau amnesti pajak, maka orang atau badan usaha tersebut akan disorot secara langsung oleh otoritas pajak. Jika terkuak, maka wajib pajak akan dikenai denda atau sanksi yang diberikan oleh negara.

Wajib pajak tersebut juga berisiko untuk tidak patuh membayar pajak di masa depan. Ketika wajib pajak itu mengelak untuk membayar, maka reputasinya akan tercoreng.

Mekanisme tax amnesty

wajib pajak melapor ke kantor pajak

Ada tiga mekanisme penerapan yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak yang melaporkan hartanya kepada Direktorat Jenderal Pajak pada program tax amnesty.

1. Mengungkap harta pribadi atau perusahaan

Pada tahap pertama ini, wajib pajak dihimbau untuk mengungkap keseluruhan jumlah dan jenis harta miliknya yang belum dilaporkan melalui SPT sebelumnya. Sebagaimana sifatnya self-assessment, maka wajib pajak diberikan kebebasan untuk melakukannya secara sukarela tanpa perlu melampirkan dokumen pendukung apa pun.

Namun, pelaporan sukarela ini tentu akan menjadi referensi kepada pengawasan Dirjen Pajak pada audit berikutnya. Jadi, jika di kemudian hari Dirjen Pajak menemukan ketidaksesuaian data atau bahkan mengetahui adanya harta yang masih belum dilaporkan, maka wajib pajak bersangkutan akan dikenai sanksi/denda yang besar, yaitu pengenaan 200% pajak.

2. Membayar dana tebusan

Tebus di sini bermakna WP yang ingin mendapatkan pengampunan pajak harus membayar tebusan sesuai tarif yang diberikan. 

Harta yang berupa kas akan dihitung sesuai nilai nominalnya, sedangkan harta yang bukan berbentuk kas akan disesuaikan menurut penghitungan wajib pajak tersendiri. Jika dalam mata uang asing, maka harus dikonversi dulu ke dalam rupiah mengikuti kurs menteri keuangan pada akhir tahun pajak terakhir.

Rumus dasar penghitungan tarif tebusan sebagai berikut.

Tarif Tebusan x Harta Bersih

Dalam hal ini, tarif yang dikenakan akan dibedakan berdasarkan periodenya. Keterangan selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Periode

Tarif Tebusan

Periode I

Juli 2016

hingga

30 September 2016

  • Harta di dalam Indonesia: 2%
  • Harta di luar Indonesia dan dialihkan ke Indonesia: 2%
  • Harta di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia: 4%
Periode II

1 Oktober 2016

hingga

31 Desember 2016

  • Harta di dalam Indonesia: 3%
  • Harta di luar Indonesia dan dialihkan ke Indonesia: 3%
  • Harta di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia: 6%
Periode III

1 Januari 2017

hingga

31 Maret 2017

  • Harta di dalam Indonesia: 5%
  • Harta di luar Indonesia dan dialihkan ke Indonesia: 5%
  • Harta di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia: 10%

Khusus untuk tarif tebusan bagi wajib pajak yang menyatakan diri sebagai pemilik UMKM dengan peredaran usaha mencapai Rp4,8 miliar, berikut besarannya.

Besaran Pengungkapan Harta Perusahaan

Tarif Tebusan

Deklarasi harta maksimal Rp10 miliar Tarif tebusan: 0,5%
Deklarasi harta lebih dari Rp10 miliar Tarif tebusan: 2%

3. Teknis pengajuan pengampunan pajak

Wajib pajak yang menginginkan pengampunan pajak harus datang langsung ke kantor pajak dan melunasi tebusan sesuai tarif yang ditentukan serta melengkapi persyaratan di dalam Surat Pernyataan. Langkah-langkah selengkapnya sebagai berikut.

1. Wajib pajak mendatangi kantor pajak dan melengkapi persyaratan yang tertera di dalam Surat Pernyataan, yaitu:

  • Pelunasan tebusan amnesti pajak sesuai tarif yang berlaku.
  • Pelunasan tunggakan pajak, jika ada.
  • Keterangan kepemilikan harta yang dilaporkan sebelumnya.
  • Daftar utang pribadi atau perusahaan.
  • Pelunasan yang belum/kurang dibayar atau pengembalian pajak yang seharusnya tidak diterima (bagi wajib pajak yang sedang menjalani pemeriksaan).
  • Fotokopi SPT Pajak Penghasilan terakhir.
  • Surat pernyataan telah mencabut semua bentuk permohonan yang diajukan kepada Dirjen Pajak.
  • Jika wajib pajak berniat melakukan repatriasi, wajib melampirkan surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan hartanya ke Indonesia paling cepat dalam jangka waktu tiga tahun sejak harta dialihkan.
  • Jika wajib pajak berniat melakukan deklarasi harta, wajib melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar Indonesia paling cepat dalam jangka waktu tiga tahun sejak melakukan deklarasi.
  • Surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi wajib pajak pemilik usaha UMKM.

2. Melakukan pelunasan terkait poin-poin yang termasuk persyaratan di atas.

3. Wajib pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dia terdaftar atau kantor khusus yang telah ditentukan. Di sini pula, wajib pajak mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan.

4. Pejabat yang ditunjuk negara akan mengeluarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak kepada Wajib Pajak dalam waktu 10 hari kerja sejak penerimaan Surat Pernyataan. Surat ini akan dikirimkan kepada wajib pajak bersangkutan.

Jika dalam waktu lebih dari 10 hari kerja, pejabat yang ditunjuk belum mengeluarkan surat keterangan, maka Surat Pernyataan langsung dianggap diterima. Dalam hal penyampaian Surat Pernyataan, wajib pajak dapat menyampaikannya sebanyak maksimal tiga kali sejak UU Tax Amnesty berlaku hingga tanggal 31 Maret 2017.

Total dana tebusan tax amnesty 2016-2017 mencapai 81,8%

Program pertama pengampunan pajak melalui program tax amnesty sudah selesai dan tanggapan masyarakat terbilang lebih sukses dibandingkan pada tahun 2004 lalu yang dinilai gagal. 

Pada penyelenggaraan pengampunan pajak 2016, dana tebusan yang terkumpul dari tiga periode mencapai Rp135 triliun atau 81,8% dari total besaran laporan pajak pada saat itu yang mencapai Rp165 triliun. Selisihnya adalah Rp30 triliun atau sekitar 18,18%.

Sebagai kesimpulan, jumlah deklarasi harta yang didapat pada tax amnesty ini mencapai Rp4,865 triliun atau setara dengan 39% PDB 2016. PDB atau Produk Domestik Bruto dapat dijadikan tolok ukur pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Satu lagi yang mengejutkan adalah jumlah dana tebusan senilai Rp135 triliun adalah yang tertinggi dalam program tax amnesty di dunia. Bagaimana tidak? Prestasi ini hanya bisa didekati oleh Turki pada peringkat kedua dengan kesetaraan 0,74% PDB-nya dan ketiga adalah Chili dengan 0,62% PDB-nya.

Tax amnesty adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan penghapusan pajak. Meski begitu, manfaatnya tetap positif bagi negara dan masyarakat. Keberhasilan program ini telah memberikan negara peningkatan penerimaan dan sekaligus peningkatan wajib yang signifikan.