Tugas OJK Melindungi Masyarakat dalam Industri Keuangan

Tugas OJK

Sebagai badan pengawas, Otoritas Jasa Keuangan yang akrab disingkat OJK memiliki sederet tugas dan fungsi melindungi pengguna jasa keuangan dan industri keuangan itu sendiri.

Sebelum dikenal sebagai OJK, lembaga ini bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Nah, bedanya OJK dan Bapepam-LK terletak pada ruang lingkup pengawasan.

Saat masih bernama Bapepam-LK, pengawasannya tidak sampai industri perbankan, yang kala itu masih diawasi Bank Indonesia (BI). Sejak 2012, fungsi, tugas, dan wewenang Bapepam-LK bersama fungsi pengawasan perbankan BI melebur dalam lembaga bernama OJK hingga kini.

Tugas dan Wewenang OJK

tugas dan wewenang ojk

Dalam akta pendiriannya, OJK memiliki visi dan misi yang menjadi pedomannya dalam bertugas dan melaksanakan wewenang. 

Visi OJK

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang tepercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta berupaya mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global.

Misi OJK

Terdapat tiga poin mendasar saat membahas tentang misi OJK, yaitu:

  • Memastikan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
  • Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta stabil.
  • Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi-misi tersebut, OJK memiliki tugas dan wewenang sesuai undang-undang yang berlaku, yaitu:

  • Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, non perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
  • Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
  • Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
  • Menetapkan kebijakan operasional terhadap kegiatan jasa keuangan.
  • Mengawasi, memeriksa, menyelidiki, melindungi konsumen, dan tindakan lain kegiatan jasa keuangan sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  • Menetapkan peraturan dan tata cara pengenaan sanksi sesuai perundang-undangan.
  • Memberi atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha keuangan, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, serta penetapan lain sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dari sejumlah tugas dan wewenang ini, terlihat bahwa peran OJK cukup besar dalam meningkatkan upaya perlindungan konsumen. Tanpa pengawasan OJK, kita sebagai konsumen industri keuangan berisiko terjerat oleh kesepakatan finansial yang bisa memberatkan dan tertipu oleh jual-beli data pribadi yang merugikan privasi.

Nah, seiring perkembangan pada sektor teknologi dan industri keuangan, sektor yang tengah disoroti OJK kini adalah teknologi finansial (fintech) seperti situs penggalangan dana atau crowdfunding yang kian marak di Indonesia.

Berdasarkan data OJK, sejak Mei 2017 hingga 31 Mei 2019, terdapat 113 perusahaan fintech terdaftar dan mendapatkan izin usaha dari OJK. Sementara itu, Satgas Waspada Investasi OJK juga menemukan 1.087 fintech tidak terdaftar dan tidak berizin sejak Juli 2018 hingga Juli 2019. 

Demi menyediakan transparansi data sekaligus melindungi masyarakat dari penyedia jasa keuangan yang belum terdaftar, OJK telah merangkumnya ke dalam daftar fintech ‘nakal’ yang belum terdaftar.

Kebijakan Strategis OJK 2019

kebijakan strategis ojk

Pada tahun ini, lembaga yang dipimpin Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso untuk periode 2017-2022 ini memiliki lima kebijakan strategis dan inisiatif untuk industri jasa keuangan yang lebih baik, yaitu:

  • Alternatif pembiayaan sektor strategis baik bagi pihak pemerintah atau swasta untuk bisa mendapatkan pembiayaan pengembangan dari pasar modal. OJK juga mendorong, memfasilitasi, dan memberi insentif kepada calon emiten (perusahaan yang ingin mencari tambahan modal di Bursa Efek Indonesia) melalui penerbitan efek berbasis utang atau syariah.
  • Mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas, seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata, dan perumahan.
  • Memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum mendapat pelayanan lembaga keuangan formal.
  • Mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai.

Contohnya: memfasilitasi dan memantau perkembangan start up teknologi keuangan (fintech) termasuk equity crowdfunding.

  • Memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi hingga perizinan yang lebih cepat (termasuk uji kelayakan dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja).

Waspadai Penipuan yang Mengatasnamakan OJK

waspada penipuan nama ojk

Di tengah upaya OJK dalam melindungi konsumen dan industri jasa keuangan, ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi. Kita harus mampu mewaspadai aktivitas tertentu yang mengatasnamakan OJK untuk meminta uang, data, hingga informasi terkait rekening konsumen melalui telepon atau pesan singkat.

Demi memberantas penipuan yang mengatasnamakan OJK dan oknum industri jasa keuangan semacam ini, kita bisa melaporkannya langsung kepada OJK lewat sambungan telepon di 157, kirim pesan Whatsapp ke 081157157157 yang dilayani setiap Senin hingga Jumat pukul 08.00-17.00 WIB, atau mengirim bukti penipuan ke surel resmi [email protected].

So, tetap waspada dan jangan segan melapor, ya!

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →